Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Komisi C menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam pendistribusian Program Pangan Murah. Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan, keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan ketidaktepatan sasaran penerima masih sering terjadi di lapangan. Dimaz mengungkapkan hal itu usai rapat bersama eksekutif dan jajaran direksi BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/10). “Masih banyak warga yang mengeluh karena harus antre sejak malam. Bahkan ada yang tidak kebagian meski sudah mendaftar,” ujar Dimaz. Hasil penelusuran Komisi C, ungkap dia, menunjukkan akar persoalan tidak terletak pada BUMD pelaksana. Melainkan pada kuota anggaran yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP). Menurut Dimaz, stok barang dari BUMD tersedia. Namun jumlah penerima manfaat tidak sebanding dengan kuota yang disediakan pemerintah. “Masalahnya bukan di barangnya, tapi di kuotanya,” terang Dimaz. Ia berharap, koordinasi lintas instansi dapat diperbaiki. Sehingga distribusi pangan murah berjalan lebih manusiawi. Dimaz menegaskan, program bantuan harus dipastikan tepat sasaran. Dengan begitu, tidak menimbulkan antrean panjang setiap kali dibuka. “Ke depan kami harap Pemprov DKI Jakarta melalui DKPKP dan BUMD pelaksana bisa merumuskan formula yang lebih baik agar masyarakat penerima bisa dilayani secara layak,” tukas Dimaz.(all/df)
30 Oct, 2025
Distribusi Pangan Murah, Komisi C Soroti Kinerja BUMD

Komisi C menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam pendistribusian Program Pangan Murah. Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan, keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan ketidaktepatan sasaran penerima masih sering terjadi di lapangan. Dimaz mengungkapkan hal itu usai rapat bersama eksekutif dan jajaran direksi BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/10). … Distribusi Pangan Murah, Komisi C Soroti Kinerja BUMD

Komisi D mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengoptimalkan perawatan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pengangkut sampah agar pelayanan kebersihan di seluruh wilayah Jakarta tetap berjalan maksimal. Dorongan tersebut terungkap dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/10). Ketua Komisi D Yuke Yurike mengatakan, pembahasan bersama DLH DKI Jakarta cukup komprehensif. Mengingat persoalan lingkungan hidup dan kebersihan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius. Ia menegaskan, upaya dan perencanaan oleh DLH perlu optimalisasi. Meskipun terdapat kendala efisiensi anggaran. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Cukup banyak item-item atau perhatian-perhatian yang kita diskusikan bersama karena terkait masalah sampah, kebersihan, lingkungan. Ini sangat-sangat penting,” kata Yuke usai memimpin rapat. Yuke menyoroti kondisi sejumlah armada pengangkut sampah yang masih menuai keluhan masyarakat. Antara lain terkait kebocoran atau menimbulkan aroma tidak sedap. Menurut dia, optimalisasi perawatan KDO harus menjadi perhatian utama agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada peningkatan biaya perbaikan di kemudian hari. “Saya contoh beberapa alat transportasi sampah misalnya, untuk sampah yang masih kadang menjadi komplainan masyarakat,” kata Yuke. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi D Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti kondisi di lapangan. Sejumlah petugas kebersihan harus berupaya sendiri agar armada tetap bisa beroperasi. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi. (dok.DDJP) Kondisi tersebut, lanjut dia, menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap anggaran perawatan dan pemeliharaan kendaraan operasional. Jangan sampai mengganggu pelayanan kebersihan. “Maka mereka putar otak sendiri untuk bagaimana caranya mensiasati supaya mobil itu bisa berjalan dan mereka bisa bekerja,” pungkas Nabilah. (yla/df)

Optimalkan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pengangkut Sampah

Komisi D mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengoptimalkan perawatan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pengangkut sampah agar pelayanan kebersihan di seluruh wilayah Jakarta tetap berjalan maksimal. Dorongan tersebut terungkap dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/10). Ketua Komisi D Yuke Yurike mengatakan, pembahasan bersama DLH DKI … Optimalkan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pengangkut Sampah

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi panitia khusus (Pansus) yang telah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Pansus bekerja keras selama enam bulan terakhir. Kerja Pansus itu merupakan komitmen legislator meningkatkan kualitas pendidikan di Ibukota DKI Jakarta. Rany menyatakan, Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan merupakan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pendidikan di Jakarta. “Mudah-mudahan bisa mengakomodir dan mewakili segala aspek pendidikan yang diperlukan untuk anak Jakarta khususnya,” ujar Rany, Jumat (24/10). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. (dok.DDJP) Penetapan sekolah swasta gratis, lanjut Rany, dapat memutus ketimpangan sosial di masing-masing wilayah. Khususnya keberpihakan terhadap warga yang kurang mampu. Lebih dari itu, kata Rany, Ranperda itu mampu menghasilkan siswa berkarakter dan berakhlak mulia. Berpedoman pada agama. “Semoga aturan ini bisa mengakomodir semua hal-hal yang terkait dengan peranannya pendidikan,” tandas dia. “Dapat menghasilkan anak bangsa yang berpendidikan lebih baik ke depan. Sehingga Indonesia emas bisa tercapai di DKI Jakarta,” tambah dia. Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta telah menuntaskan finalisasi pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya, draf Ranperda yang terdiri dari 11 BAB dan 49 Pasal itu akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia untuk dievaluasi dan harmonisasi. (apn/df)

Putus Ketimpangan Sosial melalui Pendidikan Gratis

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi panitia khusus (Pansus) yang telah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Pansus bekerja keras selama enam bulan terakhir. Kerja Pansus itu merupakan komitmen legislator meningkatkan kualitas pendidikan di Ibukota DKI Jakarta. Rany menyatakan, Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan merupakan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi … Putus Ketimpangan Sosial melalui Pendidikan Gratis

Sekretaris Komisi C Suhud Alynudin menilai, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta memiliki peluang besar berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu di antaranya melalui optimalisasi pemanfaatan Gelanggang Olah Raga (GOR). Terutama yang baru dibangun atau direvitalisasi. Menurut dia, Dispora memiliki potensi besar karena mengelola berbagai fasilitas olahraga yang diminati masyarakat. Ia menilai, pelayanan yang baik dan berbagai terobosan inovatif, fasilitas tersebut banyak diminati warga. “Dispora ini bisa menjadi salah satu yang memungkinkan untuk melakukan peningkatan PAD. Karena mereka punya fasilitas gedung. Kemudian juga minat masyarakat untuk melakukan olahraga besar,” ujar Suhud, Kamis (23/10). Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. (dok.DDJP) Politisi PKS itu mengatakan, renovasi dan revitalisasi pada sejumlah GOR di Jakarta seharusnya menjadi momentum bagi Dispora menarik lebih banyak masyarakat beraktivitas di fasilitas tersebut. “Dengan renovasi yang dilakukan, mudah-mudahan Dispora bisa meningkatkan atau mendatangkan masyarakat untuk bisa beraktivitas di GOR,” ucap Suhud. Selama ini, sambung dia, potensi GOR milik Pemprov DKI belum sepenuhnya optimal. Padahal, fasilitas yang tersedia sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan olahraga masyarakat. “Kalau kami melihat, GOR yang kita punya itu potensinya besar, punya ruang yang luas, punya lapangan yang baik, tetapi kurang dioptimalkan,” ungkap Suhud. Karena itu, harap dia, revitalisasi GOR tidak hanya memperbaiki fisik bangunan. Namun diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan benar. Dengan begitu, masyarakat akan semakin tertarik memanfaatkan fasilitas tersebut. Pada akhirnya dapat meningkatkan PAD bagi daerah. “Dengan adanya renovasi diharapkan bisa meningkatkan layanan dan tentu akan mendatangkan PAD, di mana masyarakat mau memanfaatkan itu secara optimal,” pungkas Suhud. (gie/df)

Dongkrak Pendapatan Retribusi lewat Pengelolaan GOR

Sekretaris Komisi C Suhud Alynudin menilai, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta memiliki peluang besar berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu di antaranya melalui optimalisasi pemanfaatan Gelanggang Olah Raga (GOR). Terutama yang baru dibangun atau direvitalisasi. Menurut dia, Dispora memiliki potensi besar karena mengelola berbagai fasilitas olahraga yang diminati masyarakat. Ia menilai, pelayanan yang baik dan berbagai … Dongkrak Pendapatan Retribusi lewat Pengelolaan GOR

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan