PPID | JDIH

Produk DPRD

Keputusan Sekretaris Dewan
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 9 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Keputusan Sekretaris Dewan
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA XXXXXXXXXXX NIP/NRK XXXXXXXXXX PANGKAT/GOLONGAN RUANG PEMBINA (IV/A) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 2 (DUA) ORANG

Keputusan Sekretaris Dewan
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Berita Terbaru

Rapimgab Bahas Laporan Hasil Pembahasan Tiga Ranperda March 30, 2026 12:05 pm DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama eksekutif, Senin (30/3). Agendanya, penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ranperda tersebut tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2046, dan Penyelenggaraan Sistem Pangan. Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino memimpin Rapimgab. Ia mengatakan, ketiga Ranperda itu telah melalui pembahasan oleh Bapemperda. Melibatkan pakar dan eksekutif. Dalam kesempatan itu, Ketua Bapemperda Abdul Aziz menyampaikan terkait pembahasan ketiga Ranperda tersebut. Prosesnya secara bertahap. Mulai dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang para pakar, pembahasan pasal-pasal, hingga finalisasisasi. Pembahasan ketiga Ranperda itu penting. Mengingat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki payung hukum terkait tentang penanganan narkotika, pembangunan industri, dan sistem pangan. Para pimpinan fraksi dan komisi juga hadir dalam Rapimgab. Antara lain, Ketua Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli, Penasehat Fraksi PKS Ismail, Ketua Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan, dan Ketua Fraksi NasDem Jupiter. Hadir juga Wakil Ketua Fraksi PSI Bun Joi Phiaw, Ketua Fraksi PAN Husen, Ketua Fraksi Golkar Judistira Hermawan, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan, serta Anggota Fraksi PKB Heri Kustanto. Lalu, Ketua Komisi E Muhammad Subki, Ketua Komisi D Yuke Yurike, Ketua Komisi C Dimaz Raditya, dan Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, Dari pihak eksekutif juga hadir. Antara lain, Kepala Biro Hukum Setda DKI Sigit Pratama Yudha dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Hasudungan Sidabalok beserta jajaran. Kegiatan itu mengacu pada Surat Nomor 334/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD Khoirudin. (apn/df)

31 Mar, 2026
Rapimgab Bahas Laporan Hasil Pembahasan Tiga Ranperda

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi atas capaian PT. TransJakarta yang telah memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transportasi publik. Demikian ungkap Khoirudin usai menghadiri perayaan hari jadi PT. TransJakarta ke-12 tahun di Halte Transjakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). “TransJakarta, bus yang melayani warga Jakarta dengan jangkauannya sudah 92 persen. Saya apresiasi karena dari sisi sarana infrastruktur di dunia punya ranking ke-17,” ujar Khoirudin. Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan investasi besar melalui subsidi transportasi. Tentu hal itu memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi warga Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun untuk TransJakarta merupakan langkah tepat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. “DPRD dengan hak anggarannya tidak rugi, tidak merasa kehilangan dengan pemberian PSO Rp4,8 triliun karena setiap Rp1 triliunnya ada dampak ekonominya Rp3,2 triliun,” ungkap dia. Dana tersebut merupakan bentuk pengembalian pajak warga kepada Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, warga berhak mendapatkan manfaat dan kualitas pelayanan yang layak. Menurut Khoirudin, prestasi tersebut TransJakarta tak lepas dari fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya. Termasuk kinerja nyata jajaran pimpinan terkini. “Saya pikir Rp4,8 (triliun) angka yang tidak terlalu besar karena masyarakat telah membayar pajak Rp55 triliun. Kita balikkan ke masyarakat dalam bentuk pengurangan biaya transportasi,” tandas dia. Selain itu, Khoirudin menyoroti belum maksimalnya pemerataan layanan moda MikroTrans. Masih terdapat wilayah permukiman penduduk yang belum tersentuh rute transportasi publik. “Masih ada bolong-bolong wilayah Jakarta yang belum tersentuh layanan TransJakarta, ini MikroTrans. Masih banyak trayek masuk ke lingkungan yang belum dibuka,” ungkap Khoirudin. Untuk itu, ia meminta agar perluasan trayek segera terwujud demi asas keadilan bagi seluruh warga Jakarta. “Angkutan umum adalah hak masyarakat,” pungkas Khoirudin. (apn/df)

DPRD Soroti Dampak Ekonomi PSO hingga Perluasan MikroTrans

Halalbihalal, Perkuat Sinergi dan Kolaborasi DPRD-Pemprov DKI March 25, 2026 12:16 pm Pimpinan dan anggota DPRD menghadiri undangan halalbihalal pemerintah provinsi di Pendopo Balaikota DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani berharap, halalbihalal menjadi ajang mempererat silaturahmi. Memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum itu penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara DPRD dan Pemprov Provinsi DKI Jakarta dalam suasana Hari Raya Idulfitri. Para anggota dewan, kata Rany, sangat menantikan kegiatan halalbihalal. Mengingat tidak semua dapat bersilaturahmi langsung saat hari raya. “Halalbihalal ditunggu banget. Tidak semua anggota dewan bisa berkunjung di hari H Lebaran untuk bersilaturahmi dengan gubernur, wakil gubernur, dan Sekda beserta jajarannya,” ujar Rany, Rabu (25/3). Rany juga mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka ruang silaturahmi bersama DPRD. “Alhamdulillah, halalbihalal kali ini kita DPRD diundang oleh Pemprov untuk ikut bersilaturahmi,” kata Rany. Ia menegaskan, kolaborasi sangat penting antara DPRD dan Pemprov DKI dalam membangun Jakarta. Ajang silaturahmi itu menjadi bentuk nyata kolaborasi dan bekerja sama berjalan dengan baik. “meski kita di belakangnya ada berwarna-warna partainya,” tutur Rany. Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto mengungkapkan hal senada. Ia menilai, momentum halalbihalal menjadi kesempatan langka untuk mempererat hubungan secara langsung. “Halalbihalal dengan pak gubernur beserta jajarannya. Ini momen yang jarang, bisa ketemu dalam satu Waktu. Satu tempat,” tutur Wahyu. Ia berharap, hubungan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ke depan bisa semakin solid. Menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu demi mewujudkan pembangunan Jakarta yang lebih optimal dan berkelanjutan. “Mudah-mudahan ke depan hubungan dari pemerintahan daerah baik Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD akan lebih baik lagi. Lebih komunikatif dan harmonis,” pungkas Wahyu. (gie/df)

25 Mar, 2026
Halalbihalal, Perkuat Sinergi dan Kolaborasi DPRD-Pemprov DKI

140

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (+6221) 3822951, 3822051
Fax. (+6221) 3843647
Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id

https://Dissertation-Writingservice.com

Tautan Cepat

Instansi Terkait