Produk DPRD | JDIH

Keputusan Sekretaris Dewan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 12 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2027

Keputusan Sekretaris Dewan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PENERIMAAN AUDIENSI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERA KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSISAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN ( CSR ) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS REFORMA AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TATA KELOLA PERPARKIRAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Keputusan DPRD

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA

Berita Terbaru

Perkuat Fondasi menuju Kota Global June 22, 2026 5:46 pm Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta menjadi momentum penting memperkuat fondasi pembangunan menuju kota global yang modern, maju, dan berkelanjutan. Harapan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di usia Jakarta yang satu langkah lagi menginjak lima abad. “Hari ini kita melaksanakan HUT Kota Jakarta, menyongsong Jakarta menuju kota global,” ujar Suhud, Senin (22/6). Menurut dia, Jakarta harus memiliki kesiapan menyeluruh, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga perangkat pendukung lainnya. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus memanfaatkan momentum HUT ke-499 untuk memperkuat berbagai aspek pembangunan. “Diharapkan nanti ketika di usia 500 tahun, Jakarta siap untuk take off, siap untuk terbang menjadi kota global,” kata Suhud. Jakarta saat ini tengah menyiapkan fondasi kokoh untuk menjadi kota modern yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan. Suhud berharap, capaian yang telah diraih dapat terus diperkuat melalui peningkatan kinerja pemerintah dan dukungan masyarakat. “Jakarta sedang mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk menjadi kota modern, kota yang maju, dan kota yang berperadaban tinggi,” ungkap Suhud. Selain itu, prestasi Jakarta di bidang olahraga terus meningkat. Trrmasuk target menjadi juara pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). “Kalau pembinaannya semakin baik, maka Insyaallah kita bisa meraih juara pekan olahraga,” ucap Suhud. Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan, satu tahun lagi Jakarta akan memasuki usia lima abad. Sebuah tonggak sejarah yang harus dimaknai sebagai langkah menyiapkan masa depan kota yang lebih baik. “Momentum menuju lima Abad Jakarta harus menjadi titik tolak bagi kita semua untuk menyiapkan masa depan kota dengan lebih sungguh-sungguh,” kata Rano. Ia menegaskan, visi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya yaitu, kota yang mampu bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan akar sejarah dan identitas budayanya. Harapannya, Jakarta menjadi kota yang inklusif dan berkeadilan. Memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga. Menurut Rano, kemajuan Jakarta tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat, rasa aman, serta hadirnya harapan bagi seluruh warga. “Jakarta yang terbuka bagi dunia, tetapi tetap setia pada budayanya. Jakarta yang kuat secara ekonomi, tetapi tetap hangat dalam kemanusiaannya. Jakarta yang maju dalam teknologi, tetapi tidak kehilangan gotong royong sebagai jiwanya,” tutur Rano. Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Akmal Malik menekankan, pembangunan Jakarta harus berjalan seiring dengan penguatan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. “Keberhasilan pembangunan harus berjalan beriringan dengan berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya,” kata Akmal. Ia berharap, Jakarta tidak hanya menjadi kota yang maju secara ekonomi, tetapi juga harmonis, tangguh, serta mampu memberikan kualitas hidup yang semakin baik bagi seluruh warganya. (gie/df)

23 Jun, 2026
Perkuat Fondasi menuju Kota Global

Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (18/6). Catatan tersebut antara lain, optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekretaris Komisi C Ismail mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2025 berdasarkan hasil audit belum mencapai target. “Secara umum, kalau kita lihat dari postur APBD 2025 audited, di penerimaan memang tidak achieve,” ujar Ismail. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.ddjp) Menurut dia, target pendapatan belum tercapai akibat realisasi beberapa sumber pajak masih di bawah target. Yaitu, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak reklame, dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terkait pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan rokok, kata Ismail, persoalan yang berlangsung cukup lama. Sebab, mekanisme penghitungan oleh pemerintah pusat, sebelum disalurkan kepada pemerintah daerah. “Permasalahan klasiknya adalah belum transparannya penghitungannya. Angka sebenarnya ini riilnya berapa,” kata Ismail. Sementara itu, target pajak reklame belum tercapai karena pengaruh pergeseran media promosi dari reklame konvensional ke platform digital. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian potensi penerimaan daerah beralih ke jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Komisi C mendorong kajian untuk mencari peluang optimalisasi pendapatan dari sektor reklame digital. Termasuk kemungkinan penyusunan regulasi. “Jika memang dibutuhkan regulasi, maka itu bisa kita diskusikan,” tutur Ismail. Untuk BPHTB, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan. Yakni, kondisi sektor properti yang masih melambat dan kebijakan insentif dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pada pembahasan itu, mengemuka usulan mengkaji kembali sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut. Menyesuaikan dengan kebutuhan optimalisasi penerimaan daerah. Selain persoalan pendapatan, Komisi C juga menyoroti tindak lanjut rekomendasi BPK. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. “Ini kan secara umum kita lihat sebagai cerminan dari good governance kita,” kata Ismail. Ia mengapresiasi capaian perangkat daerah yang sebagian besar telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan progres di atas 70 persen. Namun, Komisi C meminta agar rekomendasi yang masih tersisa dapat segera selesai. “Tinggal bagaimana ini dikejar, dituntaskan sehingga paling tidak, secara good governance kita memenuhi persyaratan,” kata Ismail. Ia menegaskan, tindak lanjut rekomendasi BPK bertujuan memenuhi kewajiban administrasi. Termasuk menjadi bahan evaluasi memperbaiki pengelolaan keuangan daerah pada tahun berikutnya. “Agar temuan-temuan tersebut tidak terjadi lagi,” pungkas Ismail. (gie/df)

Optimalisasi Pendapatan Daerah hingga Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti aktivitas bongkar muat gerobak motor (germor) di kawasan Jeruk Purut. Pasalnya, aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut kerap menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Bahkan, sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Demikian tegas Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Habib mengungkapkan, menerima keluhan warga saat kegiatan reses di wilayah sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut. Keluhan tersebut berkaitan dengan aktivitas bongkar muat Germor di pinggir jalan. Operasional angkutan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap dari air lindi sampah. Menurut Habib, kondisi tersebut membuat warga tidak nyaman. “Kebetulan kemarin saya, lagi reses di daerah sana juga, itu yang di depan Jeruk Purut itu kan lagi bongkar kuat, bongkar muat, Germor. Di pinggir jalan, makam Jeruk Purut,” beber dia. Ia menilai, perlu solusi jangka panjang mengatasi persoalan tersebut. Satu di antaranya dengan mencari lokasi alternatif yang lebih layak untuk aktivitas bongkar muat armada pengangkut sampah. Sehingga, tidak mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu, perlu relokasi untuk aktivitas tersebut. Koordinasi lintas perangkat daerah, seperti pengelola aset daerah, perlu mencari lokasi yang representatif. Komisi D berharap, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengevaluasi lokasi dan mekanisme operasional bongkar muat armada pengangkut sampah. Dengan begitu, pelayanan persampahan tetap berjalan optimal. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. “Air lindinya, bongkar muatnya, karena di pinggir jalan banget,” pungkas Habib. (yla/df)

19 Jun, 2026
Lokasi Bongkar Muat Germor di Jeruk Purut Ganggu Lingkungan

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi D bersama eksekutif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang juga koordinator Komisi D menegaskan, program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh terabaikan akibat keterbatasan anggaran. Pelaksanaan program pun tidak boleh lambat. Pemenuhan infrastruktur dimaksud yakni, perbaikan jalan lingkungan, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan umum (PJU). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.ddjp) “Jangan sampai hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat gak ada duitnya (anggaran). Terus lambat,” ujar Wibi. Sebagai kota yang tengah bertransformasi menjadi kota global, lanjut dia, Jakarta harus berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan warga. Khususnya pejalan kaki. Karena itu, Wibi meminta Dinas Bina Marga punya target jelas. Pembangunan trotoar sangat penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki. Menurut dia, Pemprov DKI harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum membahas konsep-konsep pembangunan kota yang lebih kompleks. “Isu pejalan kaki. Isu jalan berlobang. Isu jembatan dan kemacetan. Karena ini aspirasi mendasar dari teman-teman,” kata Wibi. Sementara itu, Anggota Komisi D Matnoor Tindoan menyoroti masih ada ruas jalan yang belum dilengkapi trotoar dan sarana pengaman bagi pengguna jalan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan. (dok.ddjp) Kondisi demikian berpotensi membahayakan masyarakat. Terutama pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan sungai atau saluran air. Perlu pembatas yang aman. “Supaya tidak membahayakan warga,” kata dia. Untuk itu, ia meminta Dinas Bina Marga memperhatikan pembangunan fasilitas keselamatan jalan. Seperti trotoar maupun pagar pengaman. Terutama di lokasi-lokasi yang berisiko. Sehingga, masyarakat tetap aman beraktivitas di ruang publik. “Nah, ini kan tugas kita,” tukas Matnoor. (yla/df)

Infrastruktur Dasar Publik Harus Terpenuhi

DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences

18 Jun, 2026
DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences

140

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (+6221) 3822951, 3822051
Fax. (+6221) 3843647
Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id

https://Dissertation-Writingservice.com

Tautan Cepat

Instansi Terkait