Berita

Komisi D DPRD DKI Jakarta berkomitmen penuh mempercepat pembangunan infrastruktur di Kepulauan Seribu. Fokus utama, penataan ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dermaga, hingga pemenuhan kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Demikian ungkap Ketua Komisi D  Yuke Yurike saat menyampaikan sambutan di Kantor Bupati Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Jakarta Utara, Senin (13/7). Hadir Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris dan Sekretaris Komisi … Percepat Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Seribu

Untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas dan tingkat kecelakaan, butuh regulasi yang mendukung. Seperti di wilayah Jakarta Utara, terdapat pelabuhan. Kawasan tersebut sepenuhnya domain pemerintah pusat. Peran Pemprov DKI Jakarta masih sangat terbatas. Selama ini, pengaturan kawasan pelabuhan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Namun, tata kelola pelabuhan belum optimal. Karena itu, DPRD DKI Jakarta mendorong … Atasi Kemacetan di Jakarta Utara, DPRD Dorong Revisi UU Pelayaran

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mendesak Dinas Bina Marga DKI Jakarta segera menjadikan penataan kabel utilitas semrawut sebagai prioritas. Menurut dia, pembenahan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada mempercantik wajah kota. Namun, harus menjamin keselamatan warga. Desakan itu disampaikan Fu’adi dalam rapat pembahasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) … Bereskan Kabel Semrawut, Fu’adi: Keluhan Masyarakat Sangat Tinggi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mendesak pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan ambles di Jalan Cinta, Pulogadung, Jakarta Timur. Pasalnya, kerusakan jalan itu sudah terjadi sekitar lima bulan. Namun, penanganannya lamban. Berpotensi mengancam keselamatan warga. Kondisi demikian, menurut Ali, dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Perbaikan jalan yang membahayakan warga harus menjadi prioritas,” ujar dia, beberapa waktu lalu. Jalan … Jalan Ambles Pulogadung Jadi Sorotan Legislator

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki mengingatkan pemerintah provinsi agar Program Beasiswa LPDP DKI benar-benar berpihak kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bukan justru dinikmati kalangan yang sudah mapan secara ekonomi. Peringatan itu disampaikan Subki saat pembahasan Program LPDP DKI bersama Dinas Pendidikan. “Jangan sampai LPDP dipersepsikan untuk orang kaya. Prioritaskan anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu,” … Buka Kesempatan yang Sama bagi Mahasiswa Berprestasi

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dadiyono meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta agar memaksimalkan perbaikan unit mobil toilet hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keberadaannya sangat penting untuk penanganan bencana. Dadiyono menyatakan, fasilitas tersebut belum dapat beroperasi. Sebab terkendala pada sistem sanitasi. Perlu kepastian BPBD agar unit mobil toilet segera disiagakan. “Ini progresnya bagaimana selanjutnya? Apakah … BPBD Diminta segera Perbaiki Mobil Toilet Hibah

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira meminta pemerintah provinsi memastikan Program Beasiswa LPDP DKI tepat sasaran. Memprioritaskan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Permintaan itu disampaikan Farah dalam rapat kerja Komisi E bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Farah menegaskan, kriteria … LPDP DKI Diminta Prioritaskan Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Kurang Mampu

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menuntaskan pembahasan finalisasi pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) dalam rapat bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7). Penyelesaian pembahasan tingkat pertama tersebut menjadi tahapan penting sebelum Ranperda memasuki pembahasan lanjutan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, pembahasan Ranperda … Pembahasan Ranperda Siskesda Rampung

Penyelesaian persoalan mendasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Demikian ditegaskan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab dalam rapat pembahasan RKPD 2026 bersama mitra Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/7). Menurut dia, anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberi dampak langsung bagi warga. Bukan sekadar memenuhi target perencanaan. “RKPD harus … RKPD 2026, Sardy Wahab: Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji meminta pemerintah provinsi segera menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) sebagai dasar seluruh pemerintah kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD. Menurut Ongen, usulan warga yang diserap saat reses tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi tanpa realisasi di lapangan. “Jangan sampai aspirasi warga hanya berhenti di atas … Hasil Reses Dewan Jangan Berakhir Jadi Tumpukan Dokumen