Berita
Perkuat Fondasi menuju Kota Global
Perkuat Fondasi menuju Kota Global June 22, 2026 5:46 pm Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta menjadi momentum penting memperkuat fondasi pembangunan menuju kota global yang modern, maju, dan berkelanjutan. Harapan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di usia Jakarta yang satu langkah lagi menginjak lima abad. “Hari ini kita melaksanakan HUT Kota Jakarta, menyongsong Jakarta menuju kota global,” ujar Suhud, Senin (22/6). Menurut dia, Jakarta harus memiliki kesiapan menyeluruh, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga perangkat pendukung lainnya. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus memanfaatkan momentum HUT ke-499 untuk memperkuat berbagai aspek pembangunan. “Diharapkan nanti ketika di usia 500 tahun, Jakarta siap untuk take off, siap untuk terbang menjadi kota global,” kata Suhud. Jakarta saat ini tengah menyiapkan fondasi kokoh untuk menjadi kota modern yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan. Suhud berharap, capaian yang telah diraih dapat terus diperkuat melalui peningkatan kinerja pemerintah dan dukungan masyarakat. “Jakarta sedang mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk menjadi kota modern, kota yang maju, dan kota yang berperadaban tinggi,” ungkap Suhud. Selain itu, prestasi Jakarta di bidang olahraga terus meningkat. Trrmasuk target menjadi juara pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). “Kalau pembinaannya semakin baik, maka Insyaallah kita bisa meraih juara pekan olahraga,” ucap Suhud. Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan, satu tahun lagi Jakarta akan memasuki usia lima abad. Sebuah tonggak sejarah yang harus dimaknai sebagai langkah menyiapkan masa depan kota yang lebih baik. “Momentum menuju lima Abad Jakarta harus menjadi titik tolak bagi kita semua untuk menyiapkan masa depan kota dengan lebih sungguh-sungguh,” kata Rano. Ia menegaskan, visi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya yaitu, kota yang mampu bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan akar sejarah dan identitas budayanya. Harapannya, Jakarta menjadi kota yang inklusif dan berkeadilan. Memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga. Menurut Rano, kemajuan Jakarta tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat, rasa aman, serta hadirnya harapan bagi seluruh warga. “Jakarta yang terbuka bagi dunia, tetapi tetap setia pada budayanya. Jakarta yang kuat secara ekonomi, tetapi tetap hangat dalam kemanusiaannya. Jakarta yang maju dalam teknologi, tetapi tidak kehilangan gotong royong sebagai jiwanya,” tutur Rano. Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Akmal Malik menekankan, pembangunan Jakarta harus berjalan seiring dengan penguatan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. “Keberhasilan pembangunan harus berjalan beriringan dengan berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya,” kata Akmal. Ia berharap, Jakarta tidak hanya menjadi kota yang maju secara ekonomi, tetapi juga harmonis, tangguh, serta mampu memberikan kualitas hidup yang semakin baik bagi seluruh warganya. (gie/df)

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta menjadi momentum penting memperkuat fondasi pembangunan menuju kota global yang modern, maju, dan berkelanjutan. Harapan itu disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin di usia Jakarta yang satu langkah lagi menginjak lima abad. “Hari ini kita melaksanakan HUT Kota Jakarta, menyongsong Jakarta menuju kota global,” ujar Suhud, Senin (22/6). Menurut dia, Jakarta … Perkuat Fondasi menuju Kota Global
Optimalisasi Pendapatan Daerah hingga Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (18/6). Catatan tersebut antara lain, optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekretaris Komisi C Ismail mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2025 berdasarkan hasil audit belum mencapai target. “Secara umum, kalau kita lihat dari postur APBD 2025 audited, di penerimaan memang tidak achieve,” ujar Ismail. Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.ddjp) Menurut dia, target pendapatan belum tercapai akibat realisasi beberapa sumber pajak masih di bawah target. Yaitu, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak reklame, dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terkait pajak bahan bakar, kendaraan bermotor, dan rokok, kata Ismail, persoalan yang berlangsung cukup lama. Sebab, mekanisme penghitungan oleh pemerintah pusat, sebelum disalurkan kepada pemerintah daerah. “Permasalahan klasiknya adalah belum transparannya penghitungannya. Angka sebenarnya ini riilnya berapa,” kata Ismail. Sementara itu, target pajak reklame belum tercapai karena pengaruh pergeseran media promosi dari reklame konvensional ke platform digital. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian potensi penerimaan daerah beralih ke jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Komisi C mendorong kajian untuk mencari peluang optimalisasi pendapatan dari sektor reklame digital. Termasuk kemungkinan penyusunan regulasi. “Jika memang dibutuhkan regulasi, maka itu bisa kita diskusikan,” tutur Ismail. Untuk BPHTB, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan. Yakni, kondisi sektor properti yang masih melambat dan kebijakan insentif dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pada pembahasan itu, mengemuka usulan mengkaji kembali sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut. Menyesuaikan dengan kebutuhan optimalisasi penerimaan daerah. Selain persoalan pendapatan, Komisi C juga menyoroti tindak lanjut rekomendasi BPK. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. “Ini kan secara umum kita lihat sebagai cerminan dari good governance kita,” kata Ismail. Ia mengapresiasi capaian perangkat daerah yang sebagian besar telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan progres di atas 70 persen. Namun, Komisi C meminta agar rekomendasi yang masih tersisa dapat segera selesai. “Tinggal bagaimana ini dikejar, dituntaskan sehingga paling tidak, secara good governance kita memenuhi persyaratan,” kata Ismail. Ia menegaskan, tindak lanjut rekomendasi BPK bertujuan memenuhi kewajiban administrasi. Termasuk menjadi bahan evaluasi memperbaiki pengelolaan keuangan daerah pada tahun berikutnya. “Agar temuan-temuan tersebut tidak terjadi lagi,” pungkas Ismail. (gie/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2025, Catatan tersebut antara lain, optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekretaris Komisi C Ismail mengatakan, realisasi pendapatan daerah pada APBD 2025 berdasarkan hasil audit belum mencapai target. “Secara umum, … Optimalisasi Pendapatan Daerah hingga Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Lokasi Bongkar Muat Germor di Jeruk Purut Ganggu Lingkungan
Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti aktivitas bongkar muat gerobak motor (germor) di kawasan Jeruk Purut. Pasalnya, aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut kerap menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Bahkan, sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Demikian tegas Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Habib mengungkapkan, menerima keluhan warga saat kegiatan reses di wilayah sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut. Keluhan tersebut berkaitan dengan aktivitas bongkar muat Germor di pinggir jalan. Operasional angkutan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap dari air lindi sampah. Menurut Habib, kondisi tersebut membuat warga tidak nyaman. “Kebetulan kemarin saya, lagi reses di daerah sana juga, itu yang di depan Jeruk Purut itu kan lagi bongkar kuat, bongkar muat, Germor. Di pinggir jalan, makam Jeruk Purut,” beber dia. Ia menilai, perlu solusi jangka panjang mengatasi persoalan tersebut. Satu di antaranya dengan mencari lokasi alternatif yang lebih layak untuk aktivitas bongkar muat armada pengangkut sampah. Sehingga, tidak mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu, perlu relokasi untuk aktivitas tersebut. Koordinasi lintas perangkat daerah, seperti pengelola aset daerah, perlu mencari lokasi yang representatif. Komisi D berharap, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengevaluasi lokasi dan mekanisme operasional bongkar muat armada pengangkut sampah. Dengan begitu, pelayanan persampahan tetap berjalan optimal. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. “Air lindinya, bongkar muatnya, karena di pinggir jalan banget,” pungkas Habib. (yla/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti aktivitas bongkar muat gerobak motor (germor) di kawasan Jeruk Purut. Pasalnya, aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut kerap menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Bahkan, sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Demikian tegas Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 … Lokasi Bongkar Muat Germor di Jeruk Purut Ganggu Lingkungan
Infrastruktur Dasar Publik Harus Terpenuhi
Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi D bersama eksekutif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang juga koordinator Komisi D menegaskan, program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh terabaikan akibat keterbatasan anggaran. Pelaksanaan program pun tidak boleh lambat. Pemenuhan infrastruktur dimaksud yakni, perbaikan jalan lingkungan, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan umum (PJU). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.ddjp) “Jangan sampai hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat gak ada duitnya (anggaran). Terus lambat,” ujar Wibi. Sebagai kota yang tengah bertransformasi menjadi kota global, lanjut dia, Jakarta harus berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan warga. Khususnya pejalan kaki. Karena itu, Wibi meminta Dinas Bina Marga punya target jelas. Pembangunan trotoar sangat penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki. Menurut dia, Pemprov DKI harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum membahas konsep-konsep pembangunan kota yang lebih kompleks. “Isu pejalan kaki. Isu jalan berlobang. Isu jembatan dan kemacetan. Karena ini aspirasi mendasar dari teman-teman,” kata Wibi. Sementara itu, Anggota Komisi D Matnoor Tindoan menyoroti masih ada ruas jalan yang belum dilengkapi trotoar dan sarana pengaman bagi pengguna jalan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan. (dok.ddjp) Kondisi demikian berpotensi membahayakan masyarakat. Terutama pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan sungai atau saluran air. Perlu pembatas yang aman. “Supaya tidak membahayakan warga,” kata dia. Untuk itu, ia meminta Dinas Bina Marga memperhatikan pembangunan fasilitas keselamatan jalan. Seperti trotoar maupun pagar pengaman. Terutama di lokasi-lokasi yang berisiko. Sehingga, masyarakat tetap aman beraktivitas di ruang publik. “Nah, ini kan tugas kita,” tukas Matnoor. (yla/df)

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi D bersama eksekutif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang … Infrastruktur Dasar Publik Harus Terpenuhi
DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences
DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta PT. Jakarta Internasional Property (PT JIP) menghentikan sementara proyek pembangunan Perumahan Solea Residences di Jalan Lebak Bulus III/Gunung Balong, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/4). Wibi menegaskan, inspeksi mendadak (Sidak) sebagai bentuk fungsi pengawasan legislator. Tujuannya, memastikan seluruh pembangunan di Jakarta tertib menaati aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemantauan, Wibi menyoroti sejumlah pelanggaran … DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences
Akses BPJS PBI, Agustina Ungkap Aspirasi Masyarakat
Akses BPJS PBI, Agustina Ungkap Aspirasi Masyarakat

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah aspirasi masyarakat terkait akses layanan Kesehatan. Antara lain, proses perpindahan kepesertaan BPJS Kesehatan ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga keterbatasan alat pemeriksaan kesehatan di Posyandu. Demikian ungkap Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto usai memimpin rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas … Akses BPJS PBI, Agustina Ungkap Aspirasi Masyarakat
Tuntaskan Program Penanganan RW Kumuh
Tuntaskan Program Penanganan RW Kumuh

Berbagai persoalan di tengah masyarakat menjadi sorotan Komisi D DPRD DKI Jakarta. Mulai dari keterbatasan fasilitas sanitasi hingga penanganan kawasan RW kumuh. Hal itu terungkap dalam rapat kerja bersama eksekutif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/6). Ketua Komisi D Yuke Yurike mendorong pemerintah provinsi memprioritaskan perbaikan … Tuntaskan Program Penanganan RW Kumuh
Komisi A Dorong OPD Tuntaskan Rekomendasi BPK
Komisi A Dorong OPD Tuntaskan Rekomendasi BPK

Komisi A DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2 APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekretaris Komisi A Mujiyono menjelaskan, pembahasan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHPBPK) yang menjadi bagian dari proses penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah. “Sesuai dengan materi rapat, base on-nya adalah … Komisi A Dorong OPD Tuntaskan Rekomendasi BPK
Pipanisasi PAM Jaya Lambat, Tri Waluyo: Mari Cari Solusinya
Pipanisasi PAM Jaya Lambat, Tri Waluyo: Mari Cari Solusinya

Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) memperjelas perhitungan Non-Revenue Water (NRW) atau air tak berekening. Wakil Ketua Komisi C Tri Waluyo mengatakan, persoalan NRW dan pipanisasi berdampak langsung terhadap pelayanan air bersih serta pendapatan asli daerah (PAD). “Alasan PAM itu kan selalu NRW dan pipanisasi,” ujar Tri, Rabu (17/6). Tri meminta PAM Jaya tidak … Pipanisasi PAM Jaya Lambat, Tri Waluyo: Mari Cari Solusinya
WTP Diikuti Penyelesaian Temuan BPK
WTP Diikuti Penyelesaian Temuan BPK

Komisi C DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah provinsi agar capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK tidak sekadar kebanggaan administratif. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi C bersama eksekutif terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua … WTP Diikuti Penyelesaian Temuan BPK