Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembenahan data penerima bantuan sosial (Bansos). Dengan begitu, pengalokasian anggaran berjalan efektif. Mengatasi ketimpangan ekonomi masyarakat bawah. Demikian ungkap Ima usai menjadi narasumber dalam acara Urban Talks bertajuk ‘Merawat Kehidupan Menguatkan Yang Rapuh’ di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (7/6). Kegiatan itu rangkaian dari Jakarta Future Festival 2026. Ima menyoroti kondisi perekonomian masyarakat. Sangat memprihatinkan. Sementara, dampak dari penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tak boleh mengurangi Bansos. Khususnya bagi warga kurang mampu. “Harapan kita ke depan, mengenai sosial itu tidak dipotong,” ujar Ima. Menurut dia, akar masalah penyaluran Bansos masih terkendala akurasi data. Padahal, kesejahteraan rakyat merupakan prioritas oleh Pemprov DKI. “Mengenai hajat hidup masyarakat kecil itu masih terus diakomodir,” tambah Ima. Karena itu, ia meminta Pemprov DKI segera bertemu dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Menyelesaikan tumpang tindih data di lapangan. “Pendataan sampai hari ini masih banyak terjadi miskom,” ucap Ima. Ima berharap, pembenahan manajemen pelaksanaan Bansos secara menyeluruh. Pemprov DKI telah mengalokasikan pembiayaan kebutuhan dasar warga. Mulai sektor pendidikan hingga perlindungan kesejahteraan sosial. Pendataan harus tepat. Sehingga, alokasi anggaran program prioritas penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. “Jangan sampai, menggelontorkan anggaran bantuan sosial, tapi tidak tepat sasaran,” pungkas Ima. (apn/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembenahan data penerima bantuan sosial (Bansos). Dengan begitu, pengalokasian anggaran berjalan efektif. Mengatasi ketimpangan ekonomi masyarakat bawah. Demikian ungkap Ima usai menjadi narasumber dalam acara Urban Talks bertajuk ‘Merawat Kehidupan Menguatkan Yang Rapuh’ di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (7/6). Kegiatan itu rangkaian dari Benahi Data Penerima Bansos

Peresmian Puskesmas Kecamatan Matraman, Rio: Paling Representatif dan Terbesar di DKI June 5, 2026 4:48 pm Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menghadiri peresmian Puskesmas Kecamatan Matraman oleh Gubernur Pramono Anung di Jalan Galur Sari Timur, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Rio menilai, peresmian gedung Puskesmas Kecamatan Matraman menjadi momentum penting memperkuat peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer. Selain menghadirkan fasilitas yang lebih representatif, keberadaan gedung baru mampu mendorong perubahan pola pembangunan kesehatan yang lebih berorientasi pada pencegahan penyakit. Apalagi, menurut Rio, Puskesmas Kecamatan Matraman punya posisi strategis dalam mendukung penguatan sistem kesehatan daerah. Khususnya pada aspek promotif dan preventif yang selama ini menjadi fungsi utama puskesmas. “Secara sarana-prasarana, ini Puskesmas paling representatif dan terbesar di DKI Jakarta tingkat kecamatan,” ujar Rio, Jumat (5/6). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.ddjp) Menurut dia, pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan pengobatan. Namun, kemampuan membangun kesadaran hidup sehat sejak dini. Karena itu, harap Rio, keberadaan Puskesmas Matraman dapat menjadi penggerak kelahiran kembali budaya hidup sehat yang bertumpu pada kesadaran masyarakat. Menjaga kesehatan secara mandiri. “Harapan kita, Puskesmas Kecamatan Matraman ini bisa memantik kembali gerakan kesehatan daerah yang bertumpu pada upaya kesehatan masyarakat,” ungkap Rio. Ia juga menyatakamn, perlu penguatan pendekatan berbasis komunitas. Sehingga, manfaat pelayanan kesehatan semakin luas. Optimalisasi tidak hanya pada pelayanan medis dan farmasi. Membangun jejaring relawan kesehatan juga mampu menjadi penghubung antara fasilitas kesehatan dan masyarakat. “Kita harapkan lebih ke skala besar,” kata Rio. Penguatan jejaring tersebut, lanjut dia, melalui kolaborasi dengan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, serta berbagai kelompok kesehatan masyarakat yang aktif di lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit masih kurang. Kondisi tersebut menyebabkan angka pengobatan masih lebih tinggi berbanding upaya pencegahan. “Khususnya Jakarta angka pengobatan jauh lebih besar ketimbang angka pencegahan,” tutur Rio. Maka, pembahasan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah diharapkan memperhatikan penguatan kesehatan masyarakat. Termasuk peningkatan edukasi dan deteksi dini penyakit. Penguatan fungsi Puskesmas Kecamatan Matraman, tambah Rio, dapat membangun sistem kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Menjadi contoh pengembangan layanan kesehatan primer yang mampu mendorong terbentuknya budaya hidup sehat di tengah masyarakat. “Semoga bisa memantik gerakan hidup sehat berbasis puskesmas,” pungkas Rio. (gie/df)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menghadiri peresmian Puskesmas Kecamatan Matraman oleh Gubernur Pramono Anung di Jalan Galur Sari Timur, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Rio menilai, peresmian gedung Puskesmas Kecamatan Matraman menjadi momentum penting memperkuat peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer. Selain menghadirkan fasilitas yang lebih representatif, keberadaan gedung baru mampu mendorong perubahan pola Peresmian Puskesmas Kecamatan Matraman, Rio: Paling Representatif dan Terbesar di DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengajak warga untuk mulai memilah sampah dari rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah. Menurut dia, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi. Namun perlu kesadaran masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Khoirudin menegaskan, penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi masalah lingkungan. “Masalah sampah adalah masalah kita bersama,” ujar Khoirudin. Dia menilai, keberadaan fasilitas pengolahan sampah seperti RDF merupakan kebutuhan bersama untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.ddjp) Namun, kualitas pengelolaan sampah tetap bergantung pada proses pemilahan dari sumber. “Tanpa efek samping seperti bau atau air lindi sangat bergantung kepada pemilahan sampah di hulu. Dari rumah masing-masing,” terang Khoirudin. Karena itu, dia mengajak seluruh warga Jakarta berperan aktif mengurangi persoalan dengan cara memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. “Saya mengimbau seluruh warga Jakarta, ayo sampah kita selesaikan bersama-sama. Peran masyarakat adalah memilah sampah organik dan anorganik dari rumah,” tambah Khoirudin. Dia berharap, sistem pengangkutan sampah tetap menjaga kondisi sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat. “Jangan dicampur kembali,” pungkas Khoirudin. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengajak warga untuk mulai memilah sampah dari rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah. Menurut dia, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi. Namun perlu kesadaran masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Khoirudin menegaskan, penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik akan  menjadi masalah lingkungan.  “Masalah sampah adalah masalah kita bersama,” ujar Khoirudin Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah

Kota Jakarta butuh kolaborasi erat dengan daerah lain untuk masuk dalam 20 kota global. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino usai menjadi tamu dalam acara Urban Talks bertajuk “Menavigasi Masa Depan Kota Bersama” yang merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival, Jumat (5/6). Wibi mencontohkan, penyelesaian masalah kemacetan. Tidak akan tuntas tanpa keterlibatan kota penyangga. Seperti, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kompleksitas persoalan Jakarta membutuhkan dukungan dari kota-kota lainnya. “Tentunya tidak bisa sendirian mengerjakan ini,” ujar Wibi di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta. Belum lagi, kata Wibi, dukungan daerah lain terkait dengan sektor ketahanan pangan. “Event Jakarta Future Festival, kita membuka jadi ruang kolaborasi yang cukup luas. Jakarta sebagai kolaborator hub,” ucap di. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.ddjp) Ia berharap pemerataan pembangunan tidak lagi terpusat hanya di Jakarta. Kota-kota lain di Indonesia juga punya kesempatan yang sama. Menjadi leader menjalankan visi besar Indonesia mendatang. “Kita lihat di Cina kota-kota kecilnya itu itu, bahkan memiliki Grand Hyatt, gedung pecakar langit sendiri,” ungkap Wibi. Meski demikian, Wibi mengapresiasi kesiapan sejumlah kepala daerah, seperti walikota Semarang, Malang, dan Banda Aceh untuk bersinergi dengan Jakarta. Hal itu menjadi momentum baik untuk saling berkolaborasi membangun kota yang lebih maju. “Mereka membangun kotanya dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada,” kata Wibi. Bahkan dengan fiskal yang terbatas, masih terus upgrading sumber daya manusia. “Ini menjadi lesson learned bagi Jakarta, bagaimana nanti kita bisa membangun kota Jakarta ini bisa lebih hebat lagi,” pungkas dia. (apn/df)

Kota Jakarta butuh kolaborasi erat dengan daerah lain untuk masuk dalam 20 kota global. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino usai menjadi tamu dalam acara Urban Talks bertajuk “Menavigasi Masa Depan Kota Bersama” yang merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival, Jumat (5/6). Wibi mencontohkan, penyelesaian masalah kemacetan. Tidak akan tuntas tanpa keterlibatan kota penyangga. Seperti, Bogor, Kolaborasi Lintas Daerah menuju Kota Global

Kegiatan

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/