Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran February 25, 2026 10:07 am Untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Skema libur panjang Idul Fitri tersebut totalnya 13 hari. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama serta libur akhir pekan. Tujuannya, mengurangi kepadatan arus mudik. Sekaligus memberi kesempatan kepada masyaraka menikmati momentum Lebaran bersama keluarga,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Jumat (21/2/2026). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Kebijakan tersebut, tambah dia, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2026. Didukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan kerja fleksibel tersebut. Bahkan, Menteri Ketenagakerjan Yasierli meminta agar kepala daerah medorong perusahaan di wilayahnya masing-masing agar memberi kesempatan pekerja melakukan WFA pada tanggal yang telah ditentukan. Secara terpisah, Ketua Komisi A Inggard Joshua mengemukakan, pengaturan tersebut akan membuat masyarakat bisa mulai mudik lebih awal. Tanpa harus menunggu cuti bersama resmi dimulai. Jika dihitung sejak akhir pekan sebelum masa WFA, masyarakat bisa menikmati libur panjang mulai Minggu, 15 Maret hingga Selasa 24 Maret 2026. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.DDJP) “Sehingga, mereka dapat menikmati libur Lebaran selama 13 hari. Dengan jadwal seperti itu, pekerja punya waktu lebih fleksibel untuk mudik Lebaran hingga tak perlu buru-buru kembali ke kota,” urai Inggard. Di sisi lain, Sekretaris Komisi A Mujiyono berharap, kebijakan tersebut bisa membuat arus perjalanan lebih merata. Dapat meningkatkan kenyamanan selama Lebaran. Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan penerapan skema kerja fleksibel atau WFA bagi ASN selama periode libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat pada Rabu, 11/2/2026, di balaikota. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP) “Gubernur juga menegaskan, selalu mengikuti keputusan maupun arahan pemerintah pusat. Termasuk WFA,” imbuh Mujiyono. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026. Mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi ASN. “Meski menerapkan skema fleksibel, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai pelayanan di lapangan terganggu,” tegas Mujiyono. (stw/df)
25 Feb, 2026
Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran

Untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Skema libur panjang Idul Fitri tersebut totalnya 13 hari. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama … Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran

Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng February 24, 2026 7:02 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menuntaskan persoalan sertifikat rumah toko (Ruko) milik warga di kawasan Citypark Business District (CBD). Penyerahan sertifikat tertunda selama 16 tahun. Ia berharap, ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat menekan developer agar menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. “Setelah audiensi ini saya tentunya berharap pemerintah kota bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar William usai audiensi dengan warga CBD, Selasa (24/2). William menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perumahan Nasional (Perumnas) Cengkareng telah kooperatif untuk menyelesaikan kendala administrasi yang selama ini menghambat penerbitan sertifikat. “Tadi hasil rapat ini sangat positif. Dari BPN sudah bersedia, dari Perumnas juga sudah kooperatif. Artinya tinggal developer memenuhi kewajibannya,” kata William. William meminta Pemkot Jakarta Barat agar mengambil alih serta mengoordinasikan penyelesaian persoalan tersebut. Tujuannya agar pengembang memenuhi tanggung jawab mengenai sertifikat milik warga. “Saya berharap wali kota bisa memimpin aduan ini dengan berkoordinasi bersama BPN, Perumnas, dan yang paling penting memastikan developer memenuhi kewajibannya,” tegas dia. William menambahkan, walikota punya instrumen hukum mengawasi dan menindak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban. Termasuk penyediaan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsi (SLF). “Memastikan developer yang ada di Jakarta memenuhi kewajibannya. Jadi kontrolnya sebenarnya ada di kota administrasi,” terang dia. Terkait penyebab keterlambatan, William mengungkapkan, terdapat kesalahan administrasi pada tahap awal pengurusan dokumen pertanahan. “Hambatannya seperti disampaikan dalam audiensi, terjadi kesalahan administrasi pada awalnya. HPL yang dikeluarkan ternyata tidak lengkap sehingga pembuatan sertifikat HGB menjadi terhambat,” papar dia. Meski demikian, William memastikan, persoalan tersebut kini telah menemukan titik terang. BPN dan Perumnas bersedia menyelesaikan proses sertifikasi. Syaratnya, pengembang memenuhi kewajiban. Antara lain, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penyerahan Fasum dan Fasos. “”Kalau semuanya ini dijalankan, dalam satu bulan ini saya kira warga bisa mendapatkan sertifikat,” ujar dia optimistis. Dengan demikian, William mengimbau warga agar tetap konsisten mengawal proses hingga tuntas. “Harapannya warga tetap punya keteguhan untuk mengurus sertifikatnya sampai selesai. Saya dan teman-teman Komisi A pasti akan mengawal dan memastikan hak warga dipenuhi,” tutup William. Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Warga CBD Marcell berharap, setelah audiensi, penyelesaian sertifikat ruko dapat terselesaikan dengan jelas. Sebab, warga telah menunggu kepastian selama 16 tahun yang merupakan hak warga CBD. “Harapan kami dalam satu bulan ini warga bisa mendapatkan haknya sertifikat ruko. Dengan pihak BPN dan Perumnas dapat terselesaikan dengan baik,” pungkas dia. (apn/df)

Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menuntaskan persoalan sertifikat rumah toko (Ruko) milik warga di kawasan Citypark Business District (CBD). Penyerahan sertifikat tertunda selama 16 tahun. Ia berharap, ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat menekan developer agar menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. “Setelah audiensi ini saya tentunya berharap pemerintah kota bisa … Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng

Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A February 24, 2026 1:30 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Paguyuban Warga Citypark Business District (CBD) Cengkareng, Jakarta Barat, terkait penyelesaian sertifikat Ruko (rumah toko), Selasa (24/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono memimpin rapat. Inggard meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan status tanah di CBD Cengkareng. Sebab, warga CBD belum menerima sertifikat Ruko selama 16 tahun. “Supaya warga tahu perbedaan status Hak Guna Bangunan (HGB) murni denga HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, pihak developer tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut. “Hal ini harus menjadi catatan. Pengembang punya kewajiban terhadap pemerintah daerah,” tegas Inggard. Turut hadir dalam rapat itu, Anggota Komisi A Nuchbatillah, William Aditya Sarana, Inad Luciawaty, Heri Kustanto, dan Zahrina Nurbaiti. Sedangkan dari eksekutif, hadir perwakilan Biro Hukum Setda DKI Jakarta dan Kanwil BPN Jakarta Barat. Audiensi itu mengacu pada Surat Nomor 230/HM.03.01 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A

Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Paguyuban Warga Citypark Business District (CBD) Cengkareng, Jakarta Barat, terkait penyelesaian sertifikat Ruko (rumah toko), Selasa (24/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono memimpin rapat. Inggard meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan status tanah di CBD Cengkareng. Sebab, warga CBD belum menerima sertifikat Ruko selama 16 tahun. “Supaya warga … Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A

Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan February 24, 2026 1:02 pm Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2). Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail. Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sistem pangan di Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok beserta jajaran. Kegiatan itu mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 242/HK.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (yla/df)

Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan

Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2). Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail. Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu … Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip sl888 apk sl999 apk 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/