Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Ranperda Sistem Pangan, Urgensi Penyediaan Lahan February 26, 2026 4:17 pm Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti pentingnya aspek penyediaan lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ismail menyampaikan hal itu dalam rapat Bapemperda bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, Ismail menilai, ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 2 Ranperda belum secara spesifik memuat unsur penyediaan lahan. Padahal, aspek tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jakarta. “Di sini saya belum melihat ada unsur yang secara spesifik menyebutkan tentang penyediaan lahan. Padahal kita ketahui bersama kunci dari masalah ketahanan pangan itu adalah lahan,” ujar Ismail. Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) Selama ini, jelas dia, Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan skema kontrak farming atau on-farming dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurut dia, pola tersebut perlu penguatan dengan regulasi yang secara tegas mengatur penyediaan lahan pertanian di wilayah DKI Jakarta. Ismail kemudian mengaitkan urgensi tersebut dengan Pasal 5 ayat 2 Ranperda yang menyebutkan bahwa ketersediaan pangan bersumber dari tiga unsur, yakni produksi pangan, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dan pengadaan pangan. Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat 2 ditegaskan pengadaan CPPD mengutamakan produksi pangan di Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan tersebut, kata Ismail, menunjukkan faktor lahan menjadi sangat penting untuk merealisasikan prioritas produksi pangan di dalam daerah. “Ini sangat tegas. Bahwa faktor lahan itu sangat urgent untuk bisa merealisasikan hal ini. Jadi jangan kita melihat pada skema yang selama ini terjadi, yaitu dengan kontrak farming dan sebagainya,” kata dia. Ia juga menyoroti Pasal 19 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengadaan pangan dilakukan apabila produksi pangan atau CPPD tidak mencukupi. Artinya, pengadaan dari luar daerah bersifat opsional, sementara prioritas utama tetap pada produksi di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Ismail mengusulkan agar ketentuan mengenai penyediaan lahan pertanian dimasukkan secara eksplisit dalam ruang lingkup Ranperda. Ia menambahkan, langkah tersebut penting agar regulasi itu dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi perangkat daerah. Termasuk Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) dalam menjalankan kebijakan pangan. “Sehingga bisa menjadi payung hukum yang membuat siapapun nanti eksekutornya dinas KPKP dan sebagainya itu punya pegangan yang kuat,” tukas dia. (yla/df)
27 Feb, 2026
Ranperda Sistem Pangan, Urgensi Penyediaan Lahan

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti pentingnya aspek penyediaan lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. Ismail menyampaikan hal itu dalam rapat Bapemperda bersama eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, Ismail menilai, ruang lingkup yang tercantum dalam Pasal 2 Ranperda belum secara spesifik memuat unsur penyediaan … Ranperda Sistem Pangan, Urgensi Penyediaan Lahan

Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi February 26, 2026 2:01 pm Penanganan jalan rusak akibat hujan ekstrem harus fokus langkah jangka pendek dan jangka. Meskipun perlu perbaikan bertahap. Pendekatan tersebut penting. Keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan, mengapresiasi peran serta masyarakat yang secara swadaya menandai titik-titik jalan rusak demi mencegah kecelakaan. Terutama di lokasi jalan dengan lubang yang cukup dalam. Hal itu sebagai upaya jangka pendek. “Terutama untuk mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada,” ujar Ali, Kamis (26/2). Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan. (dok.DDJP) Ia menegaskan, langkah swadaya tersebut bersifat sementara. Tidak menggantikan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, DPRD meminta instansi terkait menindaklanjuti sesuai skala prioritas. “Penandaan itu hanya langkah darurat. Penanganan tetap harus dilakukan oleh pemerintah agar lebih aman dan berkelanjutan,” jelas dia. Sedangkan untuk jangka panjang, Komisi D mulai membuka ruang diskusi terkait peningkatan kualitas dan inovasi material aspal. Tujuannya agar lebih tahan terhadap curah hujan tinggi dan beban lalu lintas di Jakarta. Upaya itu perlu lewat kajian teknis dan perhitungan anggaran secara matang. “Kemungkinan peningkatan kualitas aspal agar lebih resilien terhadap kondisi ekstrem,” ungkap Ali. Kajian untuk menentukan opsi di antaranya, kata Ali, kerja sama antara Dinas Bina Marga dengan BUMD konstruksi. Mendorong inovasi material jalan yang lebih adaptif dan berumur panjang. “Kerja sama tentu perlu kajian dan perhitungan anggaran,” pungkas Ali. (all/df)

Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi

Penanganan jalan rusak akibat hujan ekstrem harus fokus langkah jangka pendek dan jangka. Meskipun perlu perbaikan bertahap. Pendekatan tersebut penting. Keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan mengatakan, mengapresiasi peran serta masyarakat yang secara swadaya menandai titik-titik jalan rusak demi mencegah kecelakaan. Terutama di lokasi jalan dengan … Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Inovasi

Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta February 26, 2026 1:02 pm Evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen operasional Bus Transjakarta menjadi salah satu sorotan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Hal itu mengacu pada insiden kecelakaan dua armada Transjakarta di Koridor 13, beberapa waktu lalu. Sebanyak 24 penumpang luka ringan. “Kecelakaan Bus Transjakarta belum lama ini sangat disayangkan,” ujar Francine, Kamis (26/2). Peristiwa itu dampak dari salah satu pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantuk. Bus keluar jalur hingga memasuki lajur berlawanan dan menabrak armada lain. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. (dok.DDJP) “Para sopir tidak boleh mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk. Transjakarta harus memastikan sopirnya selalu berada dalam kondisi prima ketika berkendara,” kata Francine. Ia menilai, kelelahan pengemudi bisa akibat jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal menuju depo pengambilan bus. “Sehingga mereka sudah lelah sebelum berkendara di jalan,” ungkap Francine. Karena itu, butuh pengaturan yang lebih manusiawi. Mulai dari waktu kerja, waktu istirahat, jarak tempuh, dan pengaturan pergantian shift. “Untuk menjaga kondisi para pengendara Transjakarta terhindar dari kelelahan fisik maupun mental,” tutur Francine. Ia mendorong penataan ulang sistem manajemen. Seperti penugasan pengemudi sesuai dengan dengan lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan depo. “Memastikan kecelakaan ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” pungkas Francine. (gie/df)

Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta

Evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen operasional Bus Transjakarta menjadi salah satu sorotan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. Hal itu mengacu pada insiden kecelakaan dua armada Transjakarta di Koridor 13, beberapa waktu lalu. Sebanyak 24 penumpang luka ringan. “Kecelakaan Bus Transjakarta belum lama ini sangat disayangkan,” ujar Francine, Kamis (26/2). Peristiwa itu dampak dari salah satu … Segera Evaluasi Manajemen PT Transjakarta

Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga February 26, 2026 11:04 am Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Program Quick Wins Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno perlu evaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, quick wins harus berjalan cepat, terukur, dan parameter keberhasilan program. Tidak sekadar administratif dan seremonial. “Harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu. Ia mencontohkan, penanganan genangan air ketika hujan yang harus berkurang. Begitu pula dengan pelayanan publik harus membaik. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi. (dok.DDJP) “Terakhir, apakah keluhan warga juga menurun,” ungkap Nabilah. Berbagai janji program kepada masyarakat, kata dia, harus ada evaluasi. Misalnya di sektor strategis seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga perbaikan infrastruktur lingkungan. Sejumlah program itu, lanjut Nabilah, membutuhkan percepatan dan konsistensi dalam eksekusi. Publik harus bisa mengkases secara transparans atas capaian program hingga indikator kinerja. “Berapa persen realisasi anggaran, dan apa kendala di lapangan,” tutur dia. Meski demikian, Nabilah mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dalam merespon cepat dalam penanganan darurat dan perbaikan layanan. Keberlanjutan dan dampak jangka panjang tetap menjadi kunci dalam menuntaskan dan menyelesaikan program. Politisi PKS itu menambahkan, setahun merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan arah. Evaluasi bukan untuk menjatuhkan. “Tetapi memastikan Jakarta bergerak sesuai harapan warga. Kita ingin quick wins bukan hanya cepat di awal, tetapi kuat dalam hasil,” pungkas Nabilah. (red)

Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Program Quick Wins Gubernur Pramono dan Wakil Gubernur Rano Karno perlu evaluasi secara menyeluruh. Menurut dia, quick wins harus berjalan cepat, terukur, dan parameter keberhasilan program. Tidak sekadar administratif dan seremonial. “Harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu. Ia mencontohkan, penanganan genangan air ketika hujan … Program Quick Wins, Nabilah: Memastikan Sesuai Harapan Warga

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/