Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat February 23, 2026 5:56 pm Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri. Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak mencapai impian, juga diharap bisa membangun Jakarta,” ujar Justin, Senin (23/2). Ia menilai keterbatasan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan baru tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (dok.DDJP) “Karena itu, wacana memberikan beasiswa LPDP ke luar negeri ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut,” tutur Justin. Ia menegaskan, Pemprov DKI perlu memastikan sumber pendanaan program tersebut tidak berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial, khususnya di sektor pendidikan lainnya. “Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua, jangan sampai membuat Pemprov kesulitan memenuhi kebutuhan bantuan sosial,” kata Justin. Menurut dia, sangat penting menjaga keberlangsungan bantuan sosial di bidang pendidikan seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tetap berjalan optimal dan menjangkau masyarakat luas. “Jangan sampai ada pengurangan-pengurangan kuota maupun besaran manfaat terdampak pada masyarakat,” pungkas Justin. (gie/df)
24 Feb, 2026
Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri. Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar … Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat

Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13 February 23, 2026 2:01 pm Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong penguatan sistem pengawasan digital pramudi PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul insiden kecelakaan dua armada di Koridor 13, Senin (23/2). Insiden terjadi di Jalur Layang Ruas Swadarma arah Cipulir. Melibatkan dua bus. Mengakibatkan puluhan penumpang luka ringan. Dugaan sementara, faktor kelelahan pramudi. Kini, masih dalam proses investigasi aparat berwenang. Pandapotan menyampaikan, pada Desember 2025, Komisi B meninjau sistem pengawasan di Command Center Transjakarta. Dari hasil peninjauan itu, jumlah personel pengawas belum sebanding dengan jumlah armada yang beroperasi. “Kami sudah melihat langsung di Command Center. Saat itu sekitar 20 orang mengawasi kurang lebih 5.000 armada. Kondisi tersebut tidak seimbang,” ujar Pandapotan, beberapa waktu lalu. Ia menilai, pengawasan berbasis teknologi perlu maksimal agar seluruh pergerakan armada dapat terdeteksi secara menyeluruh. Menekan risiko kecelakaan. “Pengembangan teknologi penting untuk memastikan semua armada terpantau dengan baik. Jangan sampai ada celah pengawasan,” jelas Pandapotan. Selain itu, Pandapotan meminta operator pihak ketiga yang bekerja sama dengan Transjakarta turut memperkuat sistem pengawasan armada masing-masing. “Ke depan, pengawasan tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Transjakarta. Operator pihak ketiga juga harus memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi,” kata Pandapotan. Ia menegaskan, sinergi antara Transjakarta dan operator diperlukan untuk menekan potensi kesalahan manusia di lapangan. “Harus ada kerja sama dan sinergi. Dengan pengawasan yang kuat, aktivitas pramudi dapat terpantau dan risiko kesalahan bisa ditekan,” pungkas dia. (all/df)

Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mendorong penguatan sistem pengawasan digital pramudi PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul insiden kecelakaan dua armada di Koridor 13, Senin (23/2). Insiden terjadi di Jalur Layang Ruas Swadarma arah Cipulir. Melibatkan dua bus. Mengakibatkan puluhan penumpang luka ringan. Dugaan sementara, faktor kelelahan pramudi. Kini, masih dalam proses investigasi aparat berwenang. Pandapotan menyampaikan, pada … Perkuat Pengawasan Digital Transjakarta Pascainsiden Koridor 13

Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas February 23, 2026 12:03 pm Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar ceramah agama perdana Ramadan 1447 Hijriah di Ruang Rapat Badan Anggaran Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/2). Kegiatan tersebut diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD. Ceramah mengangkat tema ‘Meraih Ridha Allah SWT Melalui Puasa yang Berkualitas’. Tema tersebut menekankan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas ibadah sekaligus etos kerja. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin setiap Ramadan sebagai bagian dari pembinaan mental dan spiritual pegawai. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD DKI Jakarta Asril Pinayungan. (dok.DDJP) “Ceramah agama pada Ramadan pertama tersebut merupakan kegiatan rutin di DPRD Provinsi DKI Jakarta,” terang Asril. Ia menilai, puasa berkualitas tidak hanya diukur dari ibadah personal, tetapi juga tercermin dalam tanggung jawab menjalankan tugas kedinasan. “Puasa yang berkualitas sederhana. Datang ke kantor dan bekerja dengan baik sudah termasuk berkualitas,” jelas Asril. Asril memastikan suasana kerja di Sekretariat DPRD tetap berjalan normal selama Ramadan. Pegawai tetap menjalankan tugas secara profesional. “Saya melihat dari lantai satu sampai lantai lima pegawai tetap bekerja dengan baik dan menjalankan puasa dengan sehat. Kualitas kembali pada niat,” ujar Asril. Sementara itu, penceramah KH Arifuddin Husni menjelaskan puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan dahaga. “Puasa juga menahan pandangan, lisan, dan perbuatan,” tutur Arifuddin. Ia mengajak seluruh pegawai memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah, termasuk membaca dan mengkhatamkan Alquran. “Puasa berkualitas harus diiringi peningkatan ibadah. Upayakan mengkhatamkan Alquran selama Ramadan,” pesan Arifuddin. (all/df)

Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar ceramah agama perdana Ramadan 1447 Hijriah di Ruang Rapat Badan Anggaran Lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/2). Kegiatan tersebut diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Tenaga Ahli (TA) serta pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD. Ceramah mengangkat tema ‘Meraih Ridha Allah SWT Melalui Puasa yang … Sekretariat DPRD Tekankan Makna Puasa Berkualitas

Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator February 20, 2026 9:02 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Kendati demikian, Wibi mengapresiasi capaian kinerja Pemprov DKI Jakarta selama satu tahun terakhir, 97 persen terselesaikan. Sedangkan 3 persen lagi masih berproses. “Poin pertama adalah tentang banjir di Jakarta. Yang kedua adalah kemacetan. Dan ketiga adalah masalah kemiskinan,” ujar Wibi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP) Dalam persoalan penanganan banjir, kata dia, Pemprov DKI Jakarta perlu memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi jangka panjang. “Jakarta bisa terbebaskan dari permasalahan banjir. Utamanya adalah normalisasi Ciliwung,” ujar Wibi. Terkait mengatasi kemacetan, Wibi mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat transportasi publik. Khususnya pelayanan TransJakarta yang semakin luas hingga wilayah penyangga. “Adanya Trans-Jabodetabek ini menjadi sangat luar biasa sekali. Kita support TransJakarta untuk bisa lebih ekspansi ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta,” tandas Wibi. Sedangkan upaya menekan angka kemiskinan, lanjut dia, sangat penting keberlanjutan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia berharap, program tersebut dapat mencakup lebih luas. Khususnya bagi warga yang Jakarta yang kurang mampu. “KJP itu menjadi satu yang penting. Pak gubernur sudah membuktikan tidak ada pengurangan KJP di Jakarta. Insyaallah akan terus bertambah,” ucap Wibi. Penyelesaian tiga persoalan tersebut, tambah dia, butuh penguatan sistem birokrasi di internal tubuh Pemprov DKI Jakarta. Satu di antaranya dengan membangun merit sistem di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Sehingga kerja-kerja ini bisa lebih harmonis,” imbuh Wibi. Wibi juga menegaskan, DPRD akan terus bersinergi dengan eksekutif melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat. “Kita bisa mendengar langsung dari masyarakat di lapangan,” ungkap dia. Dengan demikian, harap Wibi, visi gubernur dan wakil gubernur mewujudkan Jakarta yang lebih humanis dapat tercapai hingga akhir masa periode. Masyarakat harus merasakan keberhasilan pembangunan Jakarta. Yakni, ketika rakyat bahagia dengan adanya taman-taman yang indah, Jakarta bebas macet, bebas banjir, dan juga ada beasiswa untuk sekolah anak kuliah. “Itu pasti akan menumbuhkan rasa percaya diri bagi warga Jakarta untuk menatap global city,” pungkas dia. (apn/df)
23 Feb, 2026
Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti tiga persoalan utama selama setahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang harus menjadi prioritas penyelesaian hingga akhir periode. Yaitu, pengentasan banjir, kemacetan, hingga kemiskinan. Wibi mengungkapkan hal itu usai menghadiri talk show yang bertajuk ‘Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah’ di Taman Bendera Pusaka, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, … Setahun Kepemimpinan Pramono-Rano, Banjir hingga Kemiskinan jadi Sorotan Legislator

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip sl888 apk sl999 apk 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/