Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Jaga Identitas Budaya Betawi March 5, 2026 10:30 pm Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Khoirudin mengapresiasi warga Meruya yang masih menjaga tradisi Betawi. Satu di antaranya terlihat dari rangkaian pembacaan tahlil hingga makan ketupat sayur bersama. “Alhamdulillah, di sini kita merasakan suasana asli Kebetawian. Tradisi yang hampir hilang masih terjaga,” kata Khoirudin. Ia menilai, tradisi kuliner dan prosesi keagamaan tersebut mengingatkannya pada suasana Ramadan di masa kecil. Menurut dia, pelestarian Budaya Betawi sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global. Tetap berakar pada budaya lokal. “Kita punya tagline Kota Global yang Berbudaya. Global, tapi tidak meninggalkan Budaya Betawi,” ucap dia. Selain melestarikan tradisi, kehadiran DPRD bersama Baznas DKI di wilayah Meruya yang berbatasan dengan Tangerang juga bertujuan mempererat hubungan sosial. Sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di wilayah pinggiran Jakarta. Khoirudin berharap, Safari Ramadan dapat menjadi momentum memperkuat silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah. “Mudah-mudahan kehadiran Baznas bersama saya membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah hingga di pinggir Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)
06 Mar, 2026
Jaga Identitas Budaya Betawi

Ketua DPRDDKI Jakarta Khoirudin menghadiri kegiatan Safari Ramadan, sekaligus tradisi khas Betawi Ganti Ayat atau Qunut di Mushola An-Nur Haji Gatong, Meruya, Jakarta Barat, Kamis (5/3). Kegiatan pada pertengahan Ramadan itu menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi lokal di tengah pesatnya modernisasi Kota Jakarta. Kunjungan itu, Khoirudin bersama Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta Muhammad Bahauddin serta … Jaga Identitas Budaya Betawi

Perluas Jangkauan Festival Budaya March 5, 2026 10:05 pm Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan memperluas jangkauan festival budaya hingga ke seluruh wilayah. Langkah itu penting agar masyarakat dapat merasakan langsung program kebudayaan tanpa terkendala jarak. Ketua Komisi E Muhammad Subki menilai, kegiatan kebudayaan sebaiknya tidak hanya terpusat di satu lokasi. Terutama untuk acara berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita ingin layanan ini disediakan dalam bentuk yang lebih menyebar, meskipun kecil-kecil,” ujar dia, Kamis (5/3). Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki. (dok.DDJP) Penyelenggaraan acara, lanjut Subki, tidak selalu harus berbentuk festival besar yang terpusat di satu tempat. “Jangan selalu mengandalkan event yang besar dengan biaya besar, tapi hanya di satu lokasi,” ucap dia. Subki mencontohkan. lokasi kegiatan budaya yang selama ini terpusat di kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Menurut dia, kegiatan di lokasi tersebut relatif sulit terjangkau oleh warga dari wilayah Jakarta Utara maupun Jakarta Barat. Karena itu, ia mengusulkan agar Dinas Kebudayaan memanfaatkan berbagai ruang publik. Seperti Kota Tua Jakarta, Lapangan Banteng, serta taman-taman kota untuk penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. “Idealnya kegiatan seni bisa hadir sampai tingkat kecamatan. Syukur kalau di setiap kecamatan muncul pagelaran seni,” tutur Subki. Selain pemerataan kegiatan budaya, Subki juga menyoroti kondisi kesenian lokal seperti Gambang Kromong yang semakin kurang peminat. Bahkan, terancam punah. Persoalan regenerasi serta mahalnya perangkat alat musik menjadi kendala utama. “Kita semua sepakat untuk mendorong menghidupkan kembali budaya lokal. Jangan sampai kalah dengan budaya luar,” tegas dia. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Retno Setiowati memastikan kegiatan seni dan budaya di Jakarta tidak hanya terpusat di satu wilayah. Ia mengungkapkan, Dinas Kebudayaan memiliki Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) tersebar di lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati. (dok.DDJP) “Kami tidak hanya di Setu Babakan atau Gedung Pertunjukan Seni Budaya saja, tetapi juga hadir di wilayah-wilayah melalui PPSB,” jelas Retno. Menurut dia, PPSB menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pertunjukan seni. Sekaligus wadah edukasi bagi generasi muda. Mulai dari pelatihan tari, menggambar, melukis, hingga teater. Selain melestarikan Budaya Betawi, kata Retno, Dinas Kebudayaan juga memberi ruang bagi kebudayaan nusantara untuk berkembang di Jakarta. Retno mengakui, kegiatan seni di tingkat wilayah selama ini kurang terekspos. Padahal, PPSB rutin menggelar berbagai kegiatan kebudayaan di seluruh wilayah Jakarta. “Mungkin selama ini kurang terekspos,” pungkas dia. (apn/df)

Perluas Jangkauan Festival Budaya

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan memperluas jangkauan festival budaya hingga ke seluruh wilayah. Langkah itu penting agar masyarakat dapat merasakan langsung program kebudayaan tanpa terkendala jarak. Ketua Komisi E Muhammad Subki menilai, kegiatan kebudayaan sebaiknya tidak hanya terpusat di satu lokasi. Terutama untuk acara berskala besar yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita ingin layanan ini disediakan dalam bentuk yang lebih … Perluas Jangkauan Festival Budaya

Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat March 5, 2026 9:53 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat daerah. Agendanya, membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (5/3). Pembahasan fokus pada pemaparan program prioritas BUMD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Komisi C menilai, sejumlah rencana kerja masih perlu penyempurnaan agar lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi C Hardiyanto Kenneth mengatakan, hasil pembahasan menunjukkan masih ada sejumlah persoalan penting yang belum masuk dalam program prioritas BUMD. “Padahal sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Kenneth. Ia menegaskan, setiap program dan produk BUMD harus memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. Selain evaluasi rencana kerja, Komisi C juga menyoroti isu keselamatan operasional transportasi publik. Khususnya armada Transjakarta. Kenneth menilai, sejumlah kecelakaan yang terjadi perlu menjadi bahan evaluasi. Terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan pramudi. “Kami melihat faktor kelelahan dan pengaturan jam kerja pramudi juga harus menjadi perhatian,” ucap dia. Menurut Kenneth, sebagian pramudi Transjakarta berasal dari operator swasta. Sehingga perlu memperkuat pengawasan terhadap jam kerja dan kesiapan pengemudi. Ia juga mendorong optimalisasi Akademi Transjakarta sebagai pusat pelatihan bagi para pramudi. Tujuannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Agar pramudi mendapat pelatihan yang memadai,” kata Kenneth. Selain itu, Komisi C turut mengingatkan agar program pangan murah tidak membuka celah penyimpangan dalam proses distribusi. “Ke depan jangan ada lagi celah bagi oknum penyedia untuk bermain dalam program pangan murah,” tegas dia. Ia berharap, evaluasi terhadap mekanisme distribusi dapat mempersempit ruang penyimpangan. Dengan demikian, program pangan murah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kami berharap distribusi pangan murah berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” tandas dia. (all/df)

Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat

Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perangkat daerah. Agendanya, membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi C, Kamis (5/3). Pembahasan fokus pada pemaparan program prioritas BUMD sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah tahun mendatang. Komisi C menilai, sejumlah rencana kerja masih perlu … Evaluasi Program BUMD, Kenneth: Dibutuhkan Masyarakat

Pastikan Bansos Tepat Sasaran March 5, 2026 9:38 pm Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat diterima masyarakat yang berhak. “Anggaran harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” kata Sutikno di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno (tengah). (dok.DDJP) Ia menjelaskan, masih menemukan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta tetapi berdomisili di luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. “Jangan sampai warga yang tinggal di luar daerah menerima bantuan dari APBD DKI Jakarta. Sementara warga yang benar-benar tinggal di Jakarta justru tidak mendapatkannya,” tutur Sutikno. Karena itu, ia menilai, verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan harus berlanjut. Sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Data tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi agar bantuan dari APBD benar-benar diterima warga yang berhak,” terang Sutikno. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Denny Wahyu Haryanto mengatakan, terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagai dasar berbagai layanan publik. “Tujuan utama kami adalah mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan target kepuasan masyarakat mencapai nilai empat,” jelas Denny. Ia menargetkan peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat mencapai 99,96 persen. “Agar seluruh penduduk memiliki dokumen yang lengkap dan sah sebagai dasar pemenuhan layanan publik,” pungkas dia. (all/df)

Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat … Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/