Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Subuh Berjemaah di Balaikota, Khoirudin: Pak Gubernur Sangat Perhatian kepada Umat February 13, 2026 1:27 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi pemerintah provinsi yang menggelar Salat Subuh berjemaah, sekaligus Penutupan Pengajian Subuh bersama Para Habaib dan Alim Ulama dari seluruh wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/2). Dalam sambutannya, Khoirudin menyampaikan, kegiatan itu jadi momentum penting. Kegiatan itu pertama kalinya sejak Khoirudin sebagai anggota dewan pada 2019. “Ada pengajian di Balai Agung. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi langkah pak gubernur,” ujar Khoirudin di Balaikota DKI Jakarta. Menurut Khoirudin, kegiatan itu menjadi bukti perhatian Pemprov DKI Jakarta terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Begitu pula rencana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang akan digelar mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota dan provinsi. “Pak gubernur memang sangat perhatian kepada umat. Semoga beliau dijaga dan dimudahkan dalam menjalankan tugas ini,” tutur Khoirudin. Ia berharap, agar keragaman Jakarta terus terjaga. Menjadi sumber kekuatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu menjadi bagian upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan kota yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofur. “Jakarta ini milik kita bersama. Mari kita jaga Jakarta yang majemuk. Insya Allah, kalau kita semua beriman dan beramal soleh, Allah akan menurunkan berkah dari langit dan bumi,” pungkas dia. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi pemerintah provinsi yang menggelar Salat Subuh berjemaah, sekaligus Penutupan Pengajian Subuh bersama Para Habaib dan Alim Ulama dari seluruh wilayah DKI Jakarta, Jumat (13/2). Dalam sambutannya, Khoirudin menyampaikan, kegiatan itu jadi momentum penting. Kegiatan itu pertama kalinya sejak Khoirudin sebagai anggota dewan pada 2019. “Ada pengajian di Balai Agung. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Subuh Berjemaah di Balaikota, Khoirudin: Pak Gubernur Sangat Perhatian kepada Umat

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menuju Predikat Informatif February 13, 2026 10:03 am Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang selangkah lagi meraih predikat Informatif. Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali mengatakan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta meraih nilai 86,4 pada E-Monev 2025. Terpaut 2,6 poin dari kategori Informatif. “Capaian itu menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD DKI Jakarta memiliki modal yang kuat untuk naik ke kategori informatif,” ujar Aang di Jakarta, Kamis (12/2). KI DKI visitasi ke Kantor DPRD DKI Jakarta sebagai bagian dari penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tidak hanya dalam persoalan kepatuhan secara administratif, namun menghadirkan layanan informasi yang berkualitas dan berdampak. “Rekomendasi yang kami sampaikan bukan sekadar catatan evaluatif, melainkan peta jalan perbaikan kinerja PPID ke depan,” kata Aang. Menurut dia, penilaian E-Monev kini berfokus pada kualitas layanan informasi. Termasuk kemudahan akses, relevansi, dan manfaat bagi masyarakat. Dari enam indikator, KI menyoroti aspek kualitas informasi, sarana dan prasarana, serta pelayanan publik yang perlu penguatan. Dalam kesempatan itu, KI DKI juga menyerahkan piagam penghargaan dengan predikat menuju Informatif kepada Sekretariat DPRD DKI Jakarta. PPID Sekretariat DPRD DKI Jakarta Diah mengapresiasi kunjungan dan rekomendasi tersebut. Tentunya menjadi rujukan untuk meningkatkan pelaksanaan E-monev 2026. “Agar pelayanan informasi publik semakin optimal,” tutur Diah. KI DKI siap memberikan pendampingan lanjutan. Penguatan kapasitas PPID dan optimalisasi media serta website resmi sebagai kanal informasi publik. Hadir dalam visitasi itu jajaran Sekretariat DPRD DKI Jakarta dan tenaga ahli. (red)

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang selangkah lagi meraih predikat Informatif. Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali mengatakan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta meraih nilai 86,4 pada E-Monev 2025. Terpaut 2,6 poin dari kategori Informatif. “Capaian itu menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD DKI Jakarta memiliki modal yang Sekretariat DPRD DKI Jakarta menuju Predikat Informatif

Sambut Ramadan, Perkuat Spiritual Aparatur February 12, 2026 2:13 pm Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, sekaligus menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Mushala Lantai X, DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/2). Kegiatan itu menjadi bagian dari penguatan spiritual aparatur menjelang Ramadan. Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Nur Achmad menjelaskan, kegiatan tersebut sesuai arahan ketua DPRD. Menjadi bagian dari agenda pengajian rutin. Ia mengatakan, peringatan Isra Miraj dan persiapan Ramadan bermanfaat untuk memperkuat kesiapan mental dan spiritual pegawai. “Tujuannya agar kita kuat, sabar, dan memiliki persiapan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan,” ujar Nur. Ramadan, lanjut Nur, tidak boleh menjadi alasan turunnya produktivitas kerja. Meski agenda kedewanan tetap berjalan padat. “Ramadan datang setiap tahun dan tidak boleh mengurangi kinerja,” kata Nur. Ia mengingatkan, sangat penting menjaga keseimbangan antara pelaksanaan ibadah dan tanggung jawab pekerjaan di lingkungan Sekretariat DPRD. “Kita tetap harus kuat dan sabar menjalankan ibadah puasa. Sekaligus melaksanakan tugas-tugas kedinasan,” tambah Nur. Di akhir kegiatan, Nur berpesan kepada seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), maupun Tenaga Ahli (TA), agar tetap menjaga disiplin dan profesionalitas selama Ramadan. “Tetap jalankan ibadah dengan baik dan jaga disiplin,” pungkas Nur. (all/df)

Sekretariat DPRD DKI Jakarta menggelar peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, sekaligus menyambut Ramadan 1447 Hijriah di Mushala Lantai X, DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/2). Kegiatan itu menjadi bagian dari penguatan spiritual aparatur menjelang Ramadan. Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta Nur Achmad menjelaskan, kegiatan tersebut sesuai arahan ketua DPRD. Menjadi bagian dari agenda pengajian rutin. Sambut Ramadan, Perkuat Spiritual Aparatur

Pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai Atasi Kemacetan dan Emisi Karbon February 12, 2026 3:38 pm Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atas komitmennya mempercepat pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai. Menurut Rio, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan langkah strategis agar KRL, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta dapat terintegrasi secara modern dan efisien. Dengan begitu, pembangunan stasiun LRT Fase 1B Manggarai berpotensi mengurangi kemacetan di sejumlah wilayah. Termasuk menekan laju dekarbonisasi dari sektor transportasi. Apalagi, lanjut Rio, dukungan itu datang langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Tentu hal itu menjadi sinyal politik yang kuat bagi percepatan proyek strategis tersebut. Dengan begitu, ia memastikan mengawal secara ketat proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Stasiun LRT Fase 1 B Manggarai. Sehingga tercipta integrasi teknis yang benar-benar tersambung langsung atau seamless connectivity dengan Stasiun Manggarai milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Perlu ada MoU teknis yang mengikat antara Pemprov DKI atau Jakpro dengan Kemenhub,” ujar Rio, Rabu (11/2). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) “Kami akan mendorong pengawasan langsung secara berkala untuk memastikan jarak dan kenyamanan perpindahan penumpang,” tambah dia. Lebih lanjut, sambung Rio, Jakpro juga perlu mengutamakan kenyamanan,keamanan, saat penumpang melakukan perpindahan antarmoda. Sehingga tidak memerlukan jarak jalan kaki lebih dari 300 meter. Selain aspek teknis, Rio menyoroti pentingnya kebijakan TOD yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal Manggarai. Untuk itu diperlukan regulasi, baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda), mewajibkan alokasi ruang komersial khusus bagi UMKM lokal di kawasan TOD. “UMKM lokal harus diberi ruang. Tidak hanya tempat usaha, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan skema sewa yang terjangkau agar mereka siap bersaing,” jelas dia. Dengan begitu, Rio menekankan, seluruh proses pembangunan, hingga pemilihan mitra strategis, harus secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi aktif oleh Jakpro demi menjaga karakter sosial kawasan Manggarai. Lebih lanjut, Rio mendorong Pemprov DKI menyiapkan kebijakan insentif terintegrasi. Tujuannya, meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Insentif tersebut, lanjut Rio, antara lain berupa tarif terintegrasi dengan sistem tarif flat atau diskon menarik bagi pengguna yang berpindah moda di Manggarai. Selain itu, Rio menilai fasilitas park and ride yang efisien dengan tarif terjangkau juga penting bagi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih ke transportasi umum. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kampanye publik yang masif mengenai kemudahan, kenyamanan. Termasuk dampak positif transportasi umum terintegrasi terhadap lingkungan dan efisiensi waktu perjalanan. Rio mengingatkan bahwa tingginya intensitas integrasi moda di Manggarai harus diimbangi dengan sistem pengelolaan kerumunan yang baik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di antaranya, crowd management, pengawasan CCTV terpadu, serta ketersediaan petugas keamanan yang memadai. Menjadi bagian dari desain dan anggaran proyek. “Komisi B akan memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang benar-benar diperhatikan,” tegas dia. Dengan demikian, Rio memastikan DPRD DKI melalui Komisi B berencana melakukan evaluasi berkala. Evaluasi tersebut akan mencakup dampak sosial-ekonomi bagi warga sekitar, tingkat penggunaan integrasi moda, serta efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan emisi. “Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan TOD di stasiun-stasiun lainnya di Jakarta,” pungkas Rio. (apn/df)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atas komitmennya mempercepat pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai. Menurut Rio, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan langkah strategis agar KRL, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta dapat terintegrasi secara modern dan efisien. Dengan begitu, pembangunan stasiun LRT Fase 1B Manggarai Pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai Atasi Kemacetan dan Emisi Karbon

Kegiatan

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip rr777 jkt88 jktwin evip3 rp55 rpvip3 st789 Menangbet na777 svip9 duit8 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/