Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Rapimgab Bahas Laporan Hasil Pembahasan Tiga Ranperda March 30, 2026 12:05 pm DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama eksekutif, Senin (30/3). Agendanya, penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ranperda tersebut tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2046, dan Penyelenggaraan Sistem Pangan. Wakil Ketua DPRD Wibi Andrino memimpin Rapimgab. Ia mengatakan, ketiga Ranperda itu telah melalui pembahasan oleh Bapemperda. Melibatkan pakar dan eksekutif. Dalam kesempatan itu, Ketua Bapemperda Abdul Aziz menyampaikan terkait pembahasan ketiga Ranperda tersebut. Prosesnya secara bertahap. Mulai dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang para pakar, pembahasan pasal-pasal, hingga finalisasisasi. Pembahasan ketiga Ranperda itu penting. Mengingat, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki payung hukum terkait tentang penanganan narkotika, pembangunan industri, dan sistem pangan. Para pimpinan fraksi dan komisi juga hadir dalam Rapimgab. Antara lain, Ketua Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli, Penasehat Fraksi PKS Ismail, Ketua Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan, dan Ketua Fraksi NasDem Jupiter. Hadir juga Wakil Ketua Fraksi PSI Bun Joi Phiaw, Ketua Fraksi PAN Husen, Ketua Fraksi Golkar Judistira Hermawan, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan, serta Anggota Fraksi PKB Heri Kustanto. Lalu, Ketua Komisi E Muhammad Subki, Ketua Komisi D Yuke Yurike, Ketua Komisi C Dimaz Raditya, dan Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, Dari pihak eksekutif juga hadir. Antara lain, Kepala Biro Hukum Setda DKI Sigit Pratama Yudha dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Hasudungan Sidabalok beserta jajaran. Kegiatan itu mengacu pada Surat Nomor 334/HK.01.02 yang ditandatangani Ketua DPRD Khoirudin. (apn/df)

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama eksekutif, Senin (30/3). Agendanya, penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ranperda tersebut tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026-2046, dan Penyelenggaraan Sistem Pangan. Wakil Ketua DPRD Wibi Rapimgab Bahas Laporan Hasil Pembahasan Tiga Ranperda

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi atas capaian PT. TransJakarta yang telah memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transportasi publik. Demikian ungkap Khoirudin usai menghadiri perayaan hari jadi PT. TransJakarta ke-12 tahun di Halte Transjakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). “TransJakarta, bus yang melayani warga Jakarta dengan jangkauannya sudah 92 persen. Saya apresiasi karena dari sisi sarana infrastruktur di dunia punya ranking ke-17,” ujar Khoirudin. Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan investasi besar melalui subsidi transportasi. Tentu hal itu memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi warga Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun untuk TransJakarta merupakan langkah tepat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. “DPRD dengan hak anggarannya tidak rugi, tidak merasa kehilangan dengan pemberian PSO Rp4,8 triliun karena setiap Rp1 triliunnya ada dampak ekonominya Rp3,2 triliun,” ungkap dia. Dana tersebut merupakan bentuk pengembalian pajak warga kepada Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, warga berhak mendapatkan manfaat dan kualitas pelayanan yang layak. Menurut Khoirudin, prestasi tersebut TransJakarta tak lepas dari fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya. Termasuk kinerja nyata jajaran pimpinan terkini. “Saya pikir Rp4,8 (triliun) angka yang tidak terlalu besar karena masyarakat telah membayar pajak Rp55 triliun. Kita balikkan ke masyarakat dalam bentuk pengurangan biaya transportasi,” tandas dia. Selain itu, Khoirudin menyoroti belum maksimalnya pemerataan layanan moda MikroTrans. Masih terdapat wilayah permukiman penduduk yang belum tersentuh rute transportasi publik. “Masih ada bolong-bolong wilayah Jakarta yang belum tersentuh layanan TransJakarta, ini MikroTrans. Masih banyak trayek masuk ke lingkungan yang belum dibuka,” ungkap Khoirudin. Untuk itu, ia meminta agar perluasan trayek segera terwujud demi asas keadilan bagi seluruh warga Jakarta. “Angkutan umum adalah hak masyarakat,” pungkas Khoirudin. (apn/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi atas capaian PT. TransJakarta yang telah memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang transportasi publik. Demikian ungkap Khoirudin usai menghadiri perayaan hari jadi PT. TransJakarta ke-12 tahun di Halte Transjakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). “TransJakarta, bus yang melayani warga Jakarta dengan jangkauannya sudah 92 persen. Saya apresiasi karena dari sisi sarana infrastruktur di DPRD Soroti Dampak Ekonomi PSO hingga Perluasan MikroTrans

Halalbihalal, Perkuat Sinergi dan Kolaborasi DPRD-Pemprov DKI March 25, 2026 12:16 pm Pimpinan dan anggota DPRD menghadiri undangan halalbihalal pemerintah provinsi di Pendopo Balaikota DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani berharap, halalbihalal menjadi ajang mempererat silaturahmi. Memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum itu penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara DPRD dan Pemprov Provinsi DKI Jakarta dalam suasana Hari Raya Idulfitri. Para anggota dewan, kata Rany, sangat menantikan kegiatan halalbihalal. Mengingat tidak semua dapat bersilaturahmi langsung saat hari raya. “Halalbihalal ditunggu banget. Tidak semua anggota dewan bisa berkunjung di hari H Lebaran untuk bersilaturahmi dengan gubernur, wakil gubernur, dan Sekda beserta jajarannya,” ujar Rany, Rabu (25/3). Rany juga mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka ruang silaturahmi bersama DPRD. “Alhamdulillah, halalbihalal kali ini kita DPRD diundang oleh Pemprov untuk ikut bersilaturahmi,” kata Rany. Ia menegaskan, kolaborasi sangat penting antara DPRD dan Pemprov DKI dalam membangun Jakarta. Ajang silaturahmi itu menjadi bentuk nyata kolaborasi dan bekerja sama berjalan dengan baik. “meski kita di belakangnya ada berwarna-warna partainya,” tutur Rany. Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto mengungkapkan hal senada. Ia menilai, momentum halalbihalal menjadi kesempatan langka untuk mempererat hubungan secara langsung. “Halalbihalal dengan pak gubernur beserta jajarannya. Ini momen yang jarang, bisa ketemu dalam satu Waktu. Satu tempat,” tutur Wahyu. Ia berharap, hubungan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ke depan bisa semakin solid. Menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu demi mewujudkan pembangunan Jakarta yang lebih optimal dan berkelanjutan. “Mudah-mudahan ke depan hubungan dari pemerintahan daerah baik Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD akan lebih baik lagi. Lebih komunikatif dan harmonis,” pungkas Wahyu. (gie/df)

Pimpinan dan anggota DPRD menghadiri undangan halalbihalal pemerintah provinsi di Pendopo Balaikota DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani berharap, halalbihalal menjadi ajang mempererat silaturahmi. Memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum itu penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara DPRD dan Pemprov Provinsi DKI Jakarta dalam suasana Halalbihalal, Perkuat Sinergi dan Kolaborasi DPRD-Pemprov DKI

Salat Idulfitri di Balaikota, Semangat Inklusivitas Jakarta March 21, 2026 7:36 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Halaman Balaikota DKI Jakarta, Senin (1/4). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat. Jajaran pemerintah daerah dan masyarakat pun ikut dalam kegiatan tersebut. Hadir dalam Salat Idulfitri, Gubernur Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, serta Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 KH. Ma’ruf Amin yang bertindak sebagai khatib. Dalam kesempatan itu, Khoirudin menilai, tema khutbah yang disampaikan relevan dengan kondisi Jakarta sebagai kota majemuk yang terus menguatkan nilai kebersamaan. Ketua DPRD Khoirudin mengikuti pelaksanaan Salah Idulfitri di Balaikota DKI Jakarta. (dok.DDJP) “Tema khutbah tadi berkaitan dengan merajut silaturahmi dalam simfoni kemenangan untuk Jakarta yang fitrah. Hal tersebut sangat tepat,” ujar Khoirudin. Khoirudin menambahkan, semangat inklusivitas di Jakarta semakin terasa melalui berbagai momentum keagamaan yang berjalan berdampingan. “Hari ini Jakarta semakin inklusif. Nilai Bhinneka Tunggal Ika tergambar jelas dan hal tersebut menunjukkan semangat pemerintah daerah menuju kota global,” tambah dia. Menurut dia, rangkaian kegiatan lintas keagamaan yang berlangsung di Jakarta menjadi cerminan kuat toleransi antarumat beragama. “Terlihat dari rangkaian kegiatan seperti Festival Bedug, kemudian perayaan Ogoh-ogoh saat Nyepi bagi umat Hindu. Banyak momentum keagamaan yang dirasakan di Jakarta,” jelas Khoirudin. KH. Ma’ruf Amin dalam khutbah menekankan, sangat penting memperkuat hubungan antarsesama sebagai bagian dari nilai utama Idulfitri. “Silaturahmi bukan sekadar kunjungan, tetapi modal sosial peradaban,” ujar Ma’ruf Amin. Ma’ruf Amin juga mengingatkan persatuan menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. “Orang beriman itu bersaudara. Karena itu, silaturahmi harus terus dijaga untuk memperkuat ukhuwah,” pesan Ma’ruf Amin. Pelaksanaan Salat Idulfitri di Balaikota DKI Jakarta berlangsung tertib dan penuh kekhusyukan. Momentum tersebut menjadi refleksi bersama untuk memperkuat persatuan serta menjaga harmoni di tengah keberagaman Jakarta. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Halaman Balaikota DKI Jakarta, Senin (1/4). Kegiatan tersebut berlangsung khidmat. Jajaran pemerintah daerah dan masyarakat pun ikut dalam kegiatan tersebut. Hadir dalam Salat Idulfitri, Gubernur Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, serta Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 KH. Ma’ruf Amin yang bertindak sebagai khatib. Dalam kesempatan itu, Khoirudin Salat Idulfitri di Balaikota, Semangat Inklusivitas Jakarta

Kegiatan

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/