Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Komisi B DPRD DKI Bahas Pra-RKPD 2027 March 2, 2026 2:31 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta tahun 2027, Senin (2/3). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto dan Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya. Hadir Anggota Komisi B M. Taufik Zoelkifli, Ade Suherman, Wa Ode Herlina, Ryan Kurnia Ar Rahman, Jupiter, Ahmad Moetaba, Nur Afni Sajim, Francine Eustacia dan Pandapotan Sinaga. Nova menegaskan, sangat penting menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Baik melalui reses maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Ada beberapa hal yang mungkin menjadi prioritas kita terkait Pra-RKPD berdasarkan reses, Musrenbang yang mejadi prioritas kita terkait pembangunan ke depan,” ujar Nova saat memimpin rapat. Hadir jajaran eksekutif. Antara lain, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian. Terdapat pula Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi , Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta. Lalu, Badan Pembinaan BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian Setda dan Biro Kerjasama Daerah Setda akan memaparkan Pra-RKPD DKI Jakarta 2027. Pembahasan Pra-RKPD ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan Jakarta ke depan. Khususnya pada sektor perekonomian, ketahanan pangan, perindustrian, hingga investasi daerah. (yla/df)
03 Mar, 2026
Komisi B DPRD DKI Bahas Pra-RKPD 2027

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) DKI Jakarta tahun 2027, Senin (2/3). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto dan Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya. Hadir Anggota Komisi B M. Taufik Zoelkifli, Ade Suherman, Wa Ode Herlina, Ryan Kurnia Ar … Komisi B DPRD DKI Bahas Pra-RKPD 2027

Ranperda RPPLH, Pembangunan Berpihak pada Kelestarian Hidup March 2, 2026 1:12 pm DPRD DKI Jakarta mendengarkan penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rapat Paripurna. Penyampaian pidato tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda RPPLH yang menjadi pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan, penyusunan RPPLH merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. “RPPLH disusun sebagai dokumen perencanaan jangka panjang selama 30 tahun yang menjadi pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Pram, Senin (2/3). Lebih lanjut disampaikan, dokumen RPPLH menjadi landasan integrasi kebijakan pembangunan dan penataan ruang agar setiap proses pembangunan tetap berpihak pada kelestarian lingkungan hidup. “Dokumen ini memastikan setiap proses pembangunan berpihak pada kelestarian lingkungan,” kata Pram. Dalam Ranperda tersebut juga ditetapkan visi RPPLH Provinsi DKI Jakarta, yakni lingkungan hidup yang aman, sehat, dan serkelanjutan menuju Kota Global untuk semua. Maka, untuk mewujudkan visi tersebut, RPPLH menetapkan tiga sasaran utama, yaitu peningkatan mutu lingkungan hidup, penguatan komponen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta peningkatan kelimpahan aset keanekaragaman hayati. “Dalam penyusunan RPPLH telah ditetapkan skenario optimis sebagai sasaran akhir hingga 30 tahun ke depan,” ucap Pram. Skenario tersebut dipilih sebagai bentuk komitmen kuat dalam mendukung transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan lingkungan yang tinggi melalui tahapan pembangunan yang progresif. Menutup penyampaiannya, ia berharap agar Ranperda RPPLH dapat dibahas secara komprehensif oleh DPRD. “Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu pembahasan pada rapat Fraksi dan Komisi, sehingga dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Ranperda dimaksud dan dapat disetujui menjadi Perda,” tutur Pram. Di kesempatan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, DPRD melalui sembilan fraksi akan segera mendalami dan mencermati penjelasan gubernur. Kemudian, merangkumnya menjadi bahan pandangan umum fraksi-fraksi. “Insyaallah, hasilnya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari Senin 9 Maret 2026 Pukul 10.00 WIB,” tandas Khoirudin. (gie/df)

Ranperda RPPLH, Pembangunan Berpihak pada Kelestarian Hidup

DPRD DKI Jakarta mendengarkan penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rapat Paripurna. Penyampaian pidato tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda RPPLH yang menjadi pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan, penyusunan RPPLH merupakan kewajiban pemerintah … Ranperda RPPLH, Pembangunan Berpihak pada Kelestarian Hidup

Ranperda Pembangunan Keluarga Selaras Visi Jakarta Kota Global March 2, 2026 12:33 pm Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3). Ranperda tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, serta menyejahterakan seluruh warga. Dalam pidatonya, Pramono menegaskan, pembangunan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi pembangunan daerah. “Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan sosial,” ujar Pramono. Pramono menjelaskan, keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Bahkan, aktor utama dalam membangun ketahanan sosial dan keberlanjutan pembangunan. “Pembangunan keluarga menjadi investasi jangka panjang bagi Jakarta yang tengah bertransformasi sebagai kota global,” jelas Pramono. Pramono memaparkan, pengajuan Ranperda tersebut berlandaskan empat pertimbangan utama. Pertama, pertimbangan yuridis yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan pemerintah daerah menyelenggarakan pembangunan keluarga melalui Peraturan Daerah. Kedua, pertimbangan sosiologis. Pramono menyebut capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan. Namun, masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga diperlukan langkah yang lebih sistematis. “Upaya yang lebih sistematis diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga pada aspek kesejahteraan, ketahanan, maupun partisipasi keluarga,” ujar Pramono. Ketiga, kebutuhan transformasi Jakarta sebagai kota global yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial. “Pembangunan keluarga menjadi bagian integral dalam membentuk generasi yang adaptif terhadap dinamika perkotaan dan perkembangan global,” jelas Pramono. Keempat, pertimbangan tata kelola. Pramono menilai kebijakan pembangunan keluarga selama itu masih bersifat sektoral dan terfragmentasi sehingga perlu pendekatan yang lebih terintegrasi. “Permasalahan keluarga mencakup seluruh siklus kehidupan. Namun penanganannya masih terfragmentasi dan belum berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga,” tegas Pramono. Ranperda tersebut bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, material, serta mental spiritual secara seimbang agar fungsi keluarga berjalan optimal. “Ranperda ini bertujuan mewujudkan keluarga yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan fisik, material, serta mental spiritual secara seimbang,” tutur dia. Selain itu, regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan keluarga di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama para pemangku kepentingan. “Ranperda ini juga bertujuan memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan keluarga di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh pemangku kepentingan,” papar Pramono. Program pembangunan keluarga dalam Ranperda tersebut menitikberatkan pada pembinaan dan optimalisasi fungsi keluarga, integrasi lintas sektor, perlindungan dan intervensi bagi keluarga rentan, program pencegahan, penanganan dan rehabilitasi, penguatan nilai karakter, tata kelola berbasis data, penguatan kelembagaan, serta evaluasi berkelanjutan. Melalui Ranperda tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pembangunan keluarga sebagai fondasi transformasi kota agar kebijakan pembangunan berjalan selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berdaya saing. (all/df)

Ranperda Pembangunan Keluarga Selaras Visi Jakarta Kota Global

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (2/3). Ranperda tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, serta menyejahterakan seluruh warga. Dalam pidatonya, Pramono menegaskan, pembangunan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi pembangunan … Ranperda Pembangunan Keluarga Selaras Visi Jakarta Kota Global

Rapat Paripurna Dua Ranperda, Khoirudin: Ditunggu Masyarakat March 2, 2026 12:01 pm DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (2/3). Yaitu, Ranperda Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Lingkungan Hidup. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah, Wibi Andrino, serta Basri Baco. Khoirudin menyatakan, masyarakat menanti kedua regulasi tersebut. Sebab, menyangkut ketahanan keluarga dan keberlanjutan lingkungan. “Insyaallah, dua Perda itu ditunggu masyarakat,” ujar Khoirudin usai memimpin rapat paripurna. Khoirudin menjelaskan, Ranperda Pembangunan Keluarga bertujuan menjamin ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial. “Benteng utama dalam bermasyarakat,” ucap Khoirudin. Sementara itu, Ranperda tentang Lingkungan Hidup menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. “Lingkungan menjadi kewajiban kita bersama untuk kita lindungi agar ada kesesuaian antara manusia dan lingkungan hidup,” tegas Khoirudin. Khoirudin berharap, pembahasan kedua Ranperda berjalan optimal hingga penetapan menjadi peraturan daerah. (gie/all/df)

Rapat Paripurna Dua Ranperda, Khoirudin: Ditunggu Masyarakat

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Gubernur DKI Jakarta terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (2/3). Yaitu, Ranperda Pembangunan Keluarga dan Ranperda tentang Lingkungan Hidup. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah, Wibi Andrino, serta Basri Baco. Khoirudin menyatakan, masyarakat menanti kedua regulasi tersebut. Sebab, menyangkut ketahanan … Rapat Paripurna Dua Ranperda, Khoirudin: Ditunggu Masyarakat

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/