Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) fokus pada penguatan cadangan pangan, modernisasi sektor perikanan, hingga perlindungan nelayan di Kepulauan Seribu. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/8). Komisi B mendorong agar Dinas KPKP berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Yakni, mengembangkan gudang cadangan modern. Tujuannya, mengembangkan cold storage kapasitas besar, sistem rak, rotasi stok digital, CCTV dan audit log inventory. “Karena DKPKP memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk menjaga buffer stock sesuai batas minimum,” ujar Nova. Selain itu, pengembangan urban farming terpusat dengan mitra OPD dan BUMD juga menjadi perhatian Komisi B. Sehingga terbangun model bisnis komersial antarekosistem pangan. “Mengembangkan urban farming, fishing, livestock secara serius dengan pengembangan ekosistem bisnis pangan kota berbasis teknologi dan pasar,” kata Nova. DKPKP juga diminta menganggarkan pengadaan kapal patroli mandiri pada APBD 2027. Hingga kini, DKPKP belum memiliki fasilitas kapal secara mandiri. “Kapal ini urgen untuk memberantas praktik penangkapan ikan merusak (bom ikan, racun, pukat harimau) yang meresahkan nelayan Kepulauan Seribu dan merusak terumbu karang,” tegas Nova. Komisi B juga meminta DKPKP mengkaji dan menyediakan alat GPS penunjuk lokasi ikan bagi nelayan tradisional di Kepulauan Seribu. Dengan begitu, efisiensi terhadap penggunaan BBM. Termasuk meningkatkan hasil laut. “Hal ini bertujuan untuk efisiensi penggunaan solar yang kian mahal, menghemat waktu, dan meningkatkan hasil tangkapan,” kata Nova. Keberadaan Pelabuhan Muara Angke, kata Nova, sebaiknya menjadi pelabuhan perikanan yang representatif atau Dermaga Samudra. Kebutuhan anggaran meliputi perbaikan akses, penanganan banjir/drainase perbaikan UPI, penerangan pelabuhan, pengerukan kolam labuh, perbaikan rumah pompa, dan tanggul darurat. “Usulan itu perlu dilakukan pengkajian dan penganggaran,” pungkas Nova. (apn/df)
10 Aug, 2026
Penguatan Pangan hingga Fasilitas Nelayan Jadi Fokus Komisi B

Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) fokus pada penguatan cadangan pangan, modernisasi sektor perikanan, hingga perlindungan nelayan di Kepulauan Seribu. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta. Komisi … Penguatan Pangan hingga Fasilitas Nelayan Jadi Fokus Komisi B

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti kelayakan sejumlah sarana dan prasarana gedung pemerintahan di lima wilayah administrasi. Sejumlah rekomendasi disampaikan Komisi A pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Sekretaris Komisi A Mujiyono menyampaikan, salah satu perhatian untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni revitalisasi Gedung Blok B kantor walikota. “Penyusunan DED (Detail Engineering Design -Red) revitalisasi Gedung Blok B Kantor Wali Kota Jakarta Pusat dianggarkan pada 2027,” ujar Mujiyono, Selasa (4/8). Rekomendasi itu mempertimbangkan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan keselamatan karena masuk kategori gedung pemerintahan tertua di DKI Jakarta. “Pembangunan fisiknya diprioritaskan pada tahun 2028,” kata Mujiyono. Untuk Kota Administrasi Jakarta Barat, Komisi A merekomendasikan agar usulan perbaikan kebocoran dak beton dan perbaikan lift Gedung Blok B kantor walikota menjadi prioritas dalam Rancangan KUA-PPAS 2027. “Agar usulan prioritas Pemkot Jakarta Barat tahun 2027 dalam KUA-PPAS 2027 dapat diakomodasi,” ucap Mujiyono. Sementara untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan, Komisi A merekomendasikan agar modernisasi lift Gedung Blok B kantor walikota sebagai prioritas dalam Rancangan KUA-PPAS 2027. “Sebagai bagian dari peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan publik,” tandas Mujiyono. Kota Administrasi Jakarta Utara, Komisi A merekomendasikan agar rehabilitasi Gedung Sektoral Kantor Camat Penjaringan diprioritaskan dalam Rancangan KUA-PPAS 2027. “Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” ungkap Mujiyono. Selanjutnya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Komisi A merekomendasikan pengadaan kapal berkapasitas memadai melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan. “Meningkatkan mobilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” pungkas Mujiyono. (gie/df)

Revitalisasi Gedung Pemerintahan Jadi Sorotan Komisi A

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti kelayakan sejumlah sarana dan prasarana gedung pemerintahan di lima wilayah administrasi. Sejumlah rekomendasi disampaikan Komisi A pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Sekretaris Komisi A Mujiyono menyampaikan, salah satu perhatian untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni revitalisasi Gedung … Revitalisasi Gedung Pemerintahan Jadi Sorotan Komisi A

Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama eksekutif membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (4/8). Yakni, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem mPenyediaan Air Minum (SPAM), Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Basri Baco mengatakan, terdapat sejumlah dinamika dan masukan dari anggota dewan yang kemudian ditanggapi oleh pihak eksekutif. Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Yang intinya adalah perbaikan-perbaikan masukan-masukan yang lebih akurat, berdasarkan hasil dari evaluasi Kemendagri,” ujar Baco. Ia berharap, proses penyempurnaan menghasilkan regulasi yang komprehensif, sebelum pengesahan dalam rapat paripurna. Dua Ranperda yang telah melalui proses fasilitasi Kemendagri, ungkap Baco, yaitu penyelenggaraan sistem pangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Harapannya, segera disahkan menjadi Perda. Terkait Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Baco menyebut, regulasi tersebut merupakan aturan setelah ada regulasi terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah pengesahan Perda, Baco menekankan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Untuk memahami hak dan kewajiban dalam Perda tersebut. Sehingga, implementasi berjalan optimal. “Itu yang paling penting,” kata Baco. Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Abdul Aziz mengatakan, penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atas dasar kebutuhan. Menghadirkan tata kelola penyediaan air minum yang lebih profesional. Terdapat dua alasan utama pengaturan penyelenggaraan SPAM di Jakarta. Pertama, tuntutan terhadap penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan tata kelola yang lebih baik. “Yang kedua, untuk menuju Jakarta sebagai kota global maka perlu perbaikan kualitas hidup bagi warganya,” kata dia. Satu di antaranya upaya meningkatkan kualitas hidup warga, tegas Aziz, yaitu memastikan kebutuhan air minum masyarakat dapat tercukupi. Penyediaan air minum harus memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta keterjangkauan. (yla/df)

Rapimgab Bahas Tiga Ranperda

Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) bersama eksekutif membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD DKI Jakarta. Yakni, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem mPenyediaan Air Minum (SPAM), Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wakil Ketua DPRD Basri Baco mengatakan, terdapat sejumlah dinamika dan masukan dari anggota dewan yang kemudian ditanggapi oleh pihak eksekutif. Masukan … Rapimgab Bahas Tiga Ranperda

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menskors rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa (4/8). Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta belum melengkapi dokumen pembahasan. Selain itu, Bapemperda menilai pembahasan perlu menunggu kepastian mengenai kebijakan pajak kendaraan listrik yang masih dibahas Badan Anggaran (Banggar). Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz memimpin rapat dan dihadiri anggota Bapemperda serta jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Ketua Bapemperda Abdul Aziz menjelaskan, dokumen perubahan Perda harus dsertakan naskah pembanding. Dengan begitu, anggota Bapemperda dapat mempelajari seluruh perubahan secara utuh. Bapemperda akan menjadwalkan waktu pembahasan setelah dokumen lengkap. “Perda yang lama harus dilampirkan, kemudian ditunjukkan bagian yang diubah,” ujar Abdul Aziz. Ketentuan mengenai pajak kendaraan listrik ke dalam rancangan perubahan Perda juga menjadi sorotan Bapemperda. Penyelesaian Perda perlu menuggu pembahasan oleh Banggar. Sehingga tidak lagi merevisi setelah muncul keputusan baru terkait pajak kendaraan listrik. Dengan kata lain, hasil pembahasan kebijakan pajak kendaraan listrik di Banggar memberi kepastian untuk pembahasan regulasi oleh Bapemperda. “Apabila diputuskan dipungut, ketentuannya harus dimasukkan ke dalam perda. Sebaliknya, apabila tidak dipungut, pembahasan dapat langsung dilanjutkan,” terang Abdul Aziz. Ia berharap, seluruh dokumen dan substansi perubahan telah siap pada rapat berikutnya. Sehingga, pembahasan Ranperda lebih efektif. Tanpa harus mengulang proses dari awal. (all/df)

Bapemperda Tunggu Kepastian Pajak Kendaraan Listrik

dan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menskors rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta belum melengkapi dokumen pembahasan. Selain itu, Bapemperda menilai pembahasan perlu menunggu kepastian mengenai kebijakan pajak kendaraan listrik yang masih dibahas Badan Anggaran (Banggar). Ketua Bapemperda DPRD … Bapemperda Tunggu Kepastian Pajak Kendaraan Listrik

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/