Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Penataan Kawasan Kalideres–Cengkareng Disorot William February 20, 2026 2:03 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, semakin semrawut. Ia menyesalkan penataan ruang yang bercampur tanpa perencanaan jelas selama bertahun-tahun. Permukiman, sekolah, hingga kawasan pergudangan dan industry, menumpuk dalam satu wilayah tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Akibatnya, warga harus berbagi ruas jalan sempit dengan kendaraan besar, seperti truk kontainer. Kondisi demikian terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Tanpa perencanaan tata kota yang jelas. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (dok.DDJP) “Akibatnya, Kalideres semakin macet dan tidak tertib,” ujar dia. William juga menyoroti rencana pembangunan area pemakaman di Kelurahan Kamal dan krematorium di dekat RSUD Kalideres. Menurut dia, proyek tersebut berpotensi menambah beban kawasan tanpa diiringi penataan ulang tata ruang. Selain itu, ia menyinggung harga perumahan yang terus meningkat tanpa dukungan tata kota dan infrastruktur yang memadai. Selama ini, kata dia, kawasan Kalideres dan Cengkareng kerap diposisikan sebagai daerah penyangga di Jakarta Barat. William meminta Pemprov DKI mengevaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan pembangunan di wilayah tersebut. Sehingga pertumbuhan kawasan berjalan lebih tertata dan berkelanjutan. (red)
20 Feb, 2026
Penataan Kawasan Kalideres–Cengkareng Disorot William

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, semakin semrawut. Ia menyesalkan penataan ruang yang bercampur tanpa perencanaan jelas selama bertahun-tahun. Permukiman, sekolah, hingga kawasan pergudangan dan industry, menumpuk dalam satu wilayah tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Akibatnya, warga harus berbagi ruas jalan sempit dengan kendaraan besar, seperti … Penataan Kawasan Kalideres–Cengkareng Disorot William

Apresiasi Kinerja Kinerja Pengelola Terminal Kampung Rambutan February 20, 2026 1:04 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty mengapresiasi Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain atas kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi pengguna transportasi. Apresiasi tersebut terwujud lewat pemberian sertifikat penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi dalam menciptakan pelayanan yang aman dan nyaman bagi calon penumpang. “Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berprestasi,” ujar Inad, Kamis (19/2). Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty. (dok.DDJP) Ia berharap, penghargaan tersebut juga mendorong peningkatan kualitas layanan di seluruh terminal di Jakarta. Komitmen Tingkatkan Pelayanan Sementara itu, Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tersebut. “Kami sangat bersyukur dan akan menjadikan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,”” tutur dia. Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Khususnya pengguna transportasi di Terminal Kampung Rambutan. (red)

Apresiasi Kinerja Kinerja Pengelola Terminal Kampung Rambutan

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawaty mengapresiasi Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain atas kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi pengguna transportasi. Apresiasi tersebut terwujud lewat pemberian sertifikat penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi dalam menciptakan pelayanan yang aman dan nyaman bagi calon penumpang. “Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berprestasi,” … Apresiasi Kinerja Kinerja Pengelola Terminal Kampung Rambutan

Legislator Apresiasi Respons Gubernur soal Evaluasi Menyeluruh RDF Rorotan February 20, 2026 10:07 am Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang turun langsung menemui warga terkait keluhan aroma tak sedap dari operasional RDF Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci. Menurut Fu’adi, sikap responsif tersebut mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. “Langkah ini patut dihargai,” ujar anggota Komisi D itu dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2). Persoalan Dinilai Sistemik Meski demikian, Fu’adi menilai, persoalan di RDF Plant Rorotan tidak cukup hanya melalui perbaikan teknis di permukaan. Instruksi penggunaan truk compactor tertutup, merupakan awal yang baik, tetapi belum menyentuh akar masalah. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fu’adi Luthfi. (dok.DDJP) “Fasilitas senilai Rp.1,28 triliun itu sudah beberapa kali dihentikan sejak uji coba. Ini indikator ada aspek mendasar yang perlu dievaluasi serius,” kata Fu’adi. Ia menjelaskan, persoalan bukan hanya pada armada pengangkut. Melainkan ketidaksesuaian antara karakteristik sampah yang masuk dengan spesifikasi teknologi RDF yang dirancang untuk sampah terpilah dan relatif kering. Dalam praktiknya, sampah yang masuk masih bercampur organik dan anorganik. Bahkan pada tahap awal operasional sempat memanfaatkan sampah lama dari bunker. Kondisi demikian membuat mesin harus memilah sekaligus mengolah. Sehingga sulit menghindari potensi aroma tak sedap. “Terlihat ada kesenjangan antara kesiapan infrastruktur hilir dan sistem pemilahan di hulu,” ungkap dia. Saat menaikkan kapasitas dari 750 ton menjadi 1.000 ton per hari, keluhan bau kembali muncul. Meski kapasitas desain penuh mencapai 2.500 ton per hari. Dengan produksi sampah Jakarta lebih dari 7.500 ton per hari, RDF Rorotan baru mampu menampung sekitar sepertiganya. Itu pun dalam kondisi belum sepenuhnya terpilah. Dampak ke Warga dan Tuntutan Transparansi Fu’adi menekankan, persoalan tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar. Keluhan gangguan kesehatan, seperti ISPA dan iritasi mata mulai terdengar. Termasuk beban psikologis akibat ketidakpastian. Ia mengapresiasi pembentukan Satgas Pengawasan bersama warga pada 13 Februari 2026. Namun, forum tersebut harus belum mendapat akses informasi dan kewenangan nyata. “Warga ingin fasilitas ini berhasil, tapi mereka berhak atas kepastian dan data yang terbuka,” tegas dia. Tiga Rekomendasi Fraksi PKB Sebagai fungsi pengawasan, Fraksi PKB menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, audit independen terhadap sistem pengendalian bau dan emisi, dengan hasil transparan dan dapat diakses publik serta DPRD. Kedua, penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber agar teknologi RDF berjalan sesuai desain. Ketiga, penetapan tolok ukur kinerja dan batas waktu yang jelas sebelum beroperasional penuh. “Kita ingin Jakarta mandiri dan tak lagi bergantung pada Bantargebang,” tutur dia. Fu’adi menegaskan, Fraksi PKB mendukung modernisasi pengelolaan sampah. Namun, menurutnya, solusi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga. “Rorotan harus jadi momentum perbaikan tata kelola dan transparansi, tanpa ada warga yang dirugikan,” pungkas dia. (red)

Legislator Apresiasi Respons Gubernur soal Evaluasi Menyeluruh RDF Rorotan

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang turun langsung menemui warga terkait keluhan aroma tak sedap dari operasional RDF Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci. Menurut Fu’adi, sikap responsif tersebut mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. “Langkah ini patut dihargai,” ujar anggota Komisi D itu dalam keterangan tertulis, Rabu … Legislator Apresiasi Respons Gubernur soal Evaluasi Menyeluruh RDF Rorotan

Kuota Bedah Rumah Masih Terbatas February 19, 2026 2:21 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti keterbatasan kuota program bedah rumah yang bersumber dari bantuan pemerintah. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri soft opening bedah rumah RT 10 RW 07 di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Wibi menyampaikan, kebutuhan perbaikan rumah warga di tingkat kelurahan jauh lebih besar dibandingkan alokasi bantuan setiap tahun. “Dalam satu kelurahan maksimal dua rumah per tahun, sementara kebutuhannya lebih dari itu,” jelas Wibi. Ia menilai, kondisi tersebut menuntut kolaborasi lintas warga agar kebutuhan hunian layak tetap terpenuhi. “Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah,” terang Wibi. Sebagai warga Lebak Bulus, Wibi menyatakan, ikut berkontribusi dalam gerakan sosial tersebut. Sementara itu, Lurah Lebak Bulus Muhammad Rasyid Sarbaini menjelaskan program bedah rumah di DKI Jakarta mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Alokasi bantuan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Untuk Lebak Bulus tahun tersebut alokasinya dua rumah yang dapat dibedah,” jelas Rasyid. (all/df)

Kuota Bedah Rumah Masih Terbatas

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti keterbatasan kuota program bedah rumah yang bersumber dari bantuan pemerintah. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri soft opening bedah rumah RT 10 RW 07 di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Wibi menyampaikan, kebutuhan perbaikan rumah warga di tingkat kelurahan jauh lebih besar dibandingkan alokasi bantuan setiap tahun. “Dalam satu kelurahan … Kuota Bedah Rumah Masih Terbatas

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip rr777 jkt88 jktwin evip3 rp55 rpvip3 st789 Menangbet na777 svip9 duit8 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/