Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus February 11, 2026 12:47 pm Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah lebaran’ kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS),” ujar Rio. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) Rio menyatakan, output dari kebijakan VMS yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga tidak ada salahnya mengembalikan sebagian PNBP pada 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil. VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib terpasang pada kapal berizin pusat. Umumnya, kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi. Sistem tersebut berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan. Hingga April 2025, ungkap Rio, tercatat sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS, dari total 13.313 unit yang mengantongi izin pemerintah pusat. Selain itu, Rio mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Tranggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VSM. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan hal senada. Dengan semakin banyak nelayan yang menggunakan VMS, akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap. Ismail juga menyoroti kebijakan pangan. Khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) GPM, kata Ismail, harus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana. Khususnya bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah masyarakat yang dirundung duka,” tutur politisi PKS itu. Rencananya, ID Food mengelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia dalam upaya mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. (stw/df)
11 Feb, 2026
Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus

Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah … Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus

Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan February 11, 2026 11:58 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait Virus Nipah. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Politisi Partai Golkar itu berharap, pemerintah meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakt zoonosis (penularann dari hewan ke manusia). Langkah itu, sambung Baco, merupakan hal mendesak. Setelah muncul ancaman global Virus Nipah yang penularannya lewat hewan, seperti babi dan kelelawar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. (dok.DDJP) Baco juga berharap, kementerian dan dinas-dinas terkait memproduksi konten edukatif yang mudah dipahami masyarakat. Terutama mengenai cara mencuci buah dengan benar. Lalu, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh hewan liar. Ia berharap, kampanye tersebut mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui media sosial dan jaringan komunikasi publik. (stw/df)

Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait Virus Nipah. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Politisi Partai Golkar itu berharap, pemerintah meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakt zoonosis (penularann dari hewan ke manusia). Langkah itu, sambung Baco, merupakan hal mendesak. Setelah muncul ancaman global Virus Nipah yang penularannya lewat … Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan

Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung February 11, 2026 11:00 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Revisi itu penting untuk menjawab tantangan kualitas udara Jakarta yang semakin kompleks. Wibi menyebut, pembaruan regulasi sangat perlu agar kebijakan pengendalian pencemaran udara lebih relevan dengan kondisi terkini. Mampu menjangkau aspek kesehatan dan lingkungan secara menyeluruh. Ia menambahkan, pembahasan revisi Perda tidak hanya melibatkan satu komisi di DPRD. Namun juga unsur lain di lingkungan Pemprov DKI. Sehingga hasil pembahasan menjadi kebijakan yang bersifat komprehensif. “Melibatkan unsur lain. Termasuk Dinas Kesehatan. Isu udara menyentuh banyak aspek,” ujar Wibi dalam Town Hall Meeting bertajuk Dialog PR Jakarta: Dengar Warga, Kerja Nyata untuk Udara Bersih yang digelar di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Selasa (10/2). Menurut Wibi, pembahasan revisi Perda akan secara rinci dan terukur. Sehingga implementasi kebijakan bisa secara bertahap. “Item per item, untuk memastikan tahapan kebijakan berjalan terukur,” pungkas Wibi. Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum mengalami revisi selama lebih dari 20 tahun. Kondisi itu membuat regulasi tersebut tertinggal dari tantangan pencemaran udara Jakarta yang terus berkembang. Kondisi Jakarta saat ini membutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif. (all/df)

Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung rencana revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Revisi itu penting untuk menjawab tantangan kualitas udara Jakarta yang semakin kompleks. Wibi menyebut, pembaruan regulasi sangat perlu agar kebijakan pengendalian pencemaran udara lebih relevan dengan kondisi terkini. Mampu menjangkau aspek kesehatan dan lingkungan secara menyeluruh. Ia menambahkan, pembahasan revisi … Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung

Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan February 11, 2026 10:01 am Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik percaloan barcode dalam distribusi pangan murah bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi E bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas distribusi pangan murah untuk kelompok penerima manfaat. Mulai dari penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), Lansia, kader PKK, PPSU, hingga kelompok masyarakat lainnya. Subki mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Hingga kini, dari sekitar 1.025.000 penerima manfaat, sekitar 25 persen yang dapat menerima hak pangan murah. Sedangkan 75 persen belum terlayani. Ia juga mengimbau masyarakat mengikuti prosedur. Tidak tergiur tawaran jalan pintas dalam proses antrean pangan murah. Praktik menyogok atau membayar jasa percaloan justru merugikan masyarakat. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki. (dok.DDJP) “Jangan melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan. Ditawarin nyogok untuk ngantre, janganlah. Jangan menerima karena itu merugikan kita juga,” kata Subki. Subki mendorong seluruh dinas terkait serta BUMD pangan inspeksi mendadak (Sidak) ke gerai-gerai distribusi. Tujuannya, meningkatkan kualitas layanan distribusi pangan murah. BUMD pangan antara lain, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan Food Station. Sidak itu, harus meliputi 107 lokasi gerai pangan murah. Artinya, tidakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Guna melihat langsung kondisi pelaksanaan distribusi di lapangan. Subki menambahkan, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik percaloan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta. Untuk tindak lanjut laporan, masyarakat juga bisa melaporkan kepada anggota DPRD DKI Jakarta daerah pemilihan di masing-masing wilayah. “Kita akan lihat ke lokasi sebenernya gimana pelaksanaan yang sebenarnya,” kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan, telah mengidentifikasi permasalahan melalui inspektorat secara berkala. Fokus utama pada manajemen data penerima manfaat. Selain itu, Dinas KPKP mengevaluasi efektivitas sistem antrean. Namun keterbatasan ketersediaan pangan subsidi memicu kekacauan di lapangan. Dinas KPKP berharap, terdapat solusi komprehensif pada 2026. Satu di antaranya melalui pengembangan sistem antrean berbasis digital, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan sistem online, ketepatan sasaran penerima manfaat bisa termonitor. “Kemudian kita juga melaksanakan preferensi-preferensi dari penerima manfaat,” pungkas Hasudungan. (yla/df)

Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti praktik percaloan barcode dalam distribusi pangan murah bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat kerja Komisi E bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2). Ketua Komisi E M. Subki mengatakan, rapat tersebut secara khusus membahas distribusi pangan murah untuk kelompok penerima manfaat. Mulai dari penerima Kartu Jakarta … Distribusi Pangan Murah, Subki: Jangan Lakukan Tindakan di Luar Aturan

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip rr777 jkt88 jktwin evip3 rp55 rpvip3 st789 Menangbet na777 svip9 duit8 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/