Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Gugurnya petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran di Kramat Jati, Jakarta Timur, menjadi alarm bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat perlindungan terhadap personel di lapangan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta keselamatan petugas pemadam kebakaran menjadi perhatian serius. Menurut dia, para personel bekerja dalam kondisi berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Praktik pembakaran sampah secara ilegal yang dinilai berpotensi memicu kebakaran juga menjadi sorotan. Kebiasaan tersebut tidak hanya merusak lingkungan. Namun, menambah risiko bagi warga dan petugas pemadam. “Pembakaran sampah ilegal bukan persoalan sepele,” ujar dia. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.ddjp) Ia meminta Pemprov DKI bersama aparat penegak hukum memperketat pengawasan dan menindak pelaku pembakaran sampah ilegal sesuai aturan. Selain itu, perlu penguatan Edukasi kepada masyarakat. Khoirudin mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja petugas damkar. Pemeriksaan kesehatan berkala, perlengkapan keselamatan, serta dukungan bagi personel di garis depan. “Petugas damkar adalah pahlawan kemanusiaan. Keselamatan mereka harus menjadi perhatian bersama,” tegas dia. Khoirudin juga menyampaikan duka cita kepada keluarga petugas yang gugur saat bertugas, bererapa waktu lalu. “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga diberi ketabahan,” tutur dia. (red)
04 Aug, 2026
Legislator Desak Tindak Tegas Pembakaran Sampah Ilegal

Gugurnya petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran di Kramat Jati, Jakarta Timur, menjadi alarm bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat perlindungan terhadap personel di lapangan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta keselamatan petugas pemadam kebakaran menjadi perhatian serius. Menurut dia, para personel bekerja dalam kondisi berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Praktik pembakaran … Legislator Desak Tindak Tegas Pembakaran Sampah Ilegal

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyayangkan kelambanan pengerjaan rehabilitasi Gedung Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan. Akibatnya, hak belajar siswa berkurang. Menurut Wibi, para siswa mengalami dampak sosial dan psikologis. Selama dua tahun terakhir, waktu belajar terpangkas dua jam. Karena itu, Wibi meminta pembangunan sekolah menjadi prioritas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. “Mengenai sekolah yang sudah dibongkar dengan status direhab tapi enggak selesai-selesai. Korbannya adalah siswa didik,” ujar Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8). Kondisi belajar pada siang hari, kata Wibi, cukup melelahkan bagi siswa. Termasuk menambah beban operasional para orangtua yang harus meluangkan waktu pada waktu bekerja. “Mereka masuk sekolah siang panas-panasan. Orangtuanya kerja pagi, siang harus jemput anak berangkat sekolah. Ini adalah kebijakan yang lolos dari perhatian kita semua,” tegas dia. Pengurangan waktu belajar akibat keterlambatan pembangunan gedung tidak bisa ditoleransi. Dinas Pendidikan DKI diminta segera mengevaluasi secara penuh. “Bagi saya, satu jam belajar anak berkurang per hari itu tidak worth it dibandingkan pekerjaan pembangunan yang terhambat,” pungkas dia. (apn/df)

Proyek Rehab Sekolah Mangkrak Jadi Sorotan DPRD

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyayangkan kelambanan pengerjaan rehabilitasi Gedung Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan. Akibatnya, hak belajar siswa berkurang. Menurut Wibi, para siswa mengalami dampak sosial dan psikologis. Selama dua tahun terakhir, waktu belajar terpangkas dua jam. Karena itu, Wibi meminta pembangunan sekolah menjadi prioritas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran … Proyek Rehab Sekolah Mangkrak Jadi Sorotan DPRD

Pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada bangunan fasilitas parkir bukan sekadar persoalan administratif. Melainkan, menyangkut aspek keamanan dan keselamatan jiwa. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendesak seluruh pengelola parkir memenuhi kewajiban SLF. Khususnya, fasilitas parkir yang berbentuk bangunan gedung. Anggota Pansus Francine Widjojo menjelaskan, fasilitas perparkiran terbagi menjadi dua jenis. Yakni, pelataran dan bangunan gedung. Kewajiban SLF berlaku bagi fasilitas parkir berbentuk bangunan gedung. Menurut dia, kewajiban tersebut merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung beserta peraturan turunannya. Anggota Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo. (dok.ddjp) Penerapan SLF untuk memastikan bangunan memenuhi standar keamanan dan keselamatan bagi pengguna. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh bangunan. Baik milik Pemprov DKI Jakarta maupun swasta. Ia menilai tidak boleh ada bangunan yang mengabaikan standar keselamatan. “Bangunan swasta juga enggak boleh melanggar,” ujar Francine di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8). Meski demikian, ia mengakui, terdapat sejumlah bangunan yang berpotensi menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan. Khususnya bangunan yang telah berdiri sebelum 2020. Butuh penanganan secara khusus. “Tapi nanti harus dilihat ya kasus-perkasusnya seperti apa,” tutur Francine. Keberadaan SLF penting untuk mengantisipasi kondisi darurat. Termasuk kebakaran. Bangunan harus memiliki sistem pencegahan dan jalur evakuasi yang memadai. Kelalaian terhadap standar keselamatan dapat berujung pada risiko yang sangat serius. “Ini tentu sangat berbahaya, taruhannya nyawa loh,” tegas Francine. Pemenuhan SLF bukan sekadar pemenuhan dokumen. “Jadi SLF ini kalau sudah diatur, ya kita ikutin, memang itu wajib,” pungkas Francine. (gie/df)

SLF Jamin Aspek Keselamatan

Pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada bangunan fasilitas parkir bukan sekadar persoalan administratif. Melainkan, menyangkut aspek keamanan dan keselamatan jiwa. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendesak seluruh pengelola parkir memenuhi kewajiban SLF. Khususnya, fasilitas parkir yang berbentuk bangunan gedung. Anggota Pansus Francine Widjojo menjelaskan, fasilitas perparkiran terbagi menjadi dua jenis. Yakni, pelataran dan bangunan … SLF Jamin Aspek Keselamatan

Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) DKI Jakarta dapat memperkuat pengawalan terhafap berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani usai memimpin kegiatan pembahasan terkait kepengurusan KPPI DKI Jakarta di Kebon Sirih, Senin (3/8). Rany berharap, keberadaan KPPI dapat menjadi wadah bagi anggota dewan perempuan dari berbagai fraksi. Memperkuat sinergi dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat. “Mengadvokasi dan bersama masyarakat mengawal isu-isu yang ada,” kata dia. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. (dok.ddjp) Selama ini, anggota DPRD perempuan telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui partai maupun fraksi. Melalui kaukus, dukungan dan kekuatan semakin besar dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Proses pembentukan kepengurusan KPPI DKI Jakarta tidak sulit. Sebanyak 26 anggota DPRD DKI Jakarta perempuan menjadi bagian dari kaukus. Pembentukan KPPI DKI Jakarta merupakan turunan dari KPPI pusat yang berada di DPR RI. Mekanisme kepengurusan akan mengacu pada ketentuan dan analogi yang berlaku di tingkat DPRD. Kepengurusan KPPI DKI akan melibatkan anggota DPRD perempuan dari seluruh fraksi. Penentuan pimpinan kaukus akan mempertimbangkan mandat dari masing-masing fraksi maupun kesepakatan bersama para anggota DPRD perempuan. KPPI DKI Jakarta memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan organisasi perempuan politik lainnya. Secara khusus, kaukus menjadi wadah bagi anggota DPRD perempuan dari setiap fraksi. Bersama-sama menjalankan program dan memperjuangkan isu perempuan dan anak. (yla/df)

KPPI DKI Kawal Isu Perempuan dan Anak

Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) DKI Jakarta dapat memperkuat pengawalan terhafap berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani usai memimpin kegiatan pembahasan terkait kepengurusan KPPI DKI Jakarta di Kebon Sirih. Rany berharap, keberadaan KPPI dapat menjadi wadah bagi anggota dewan perempuan dari berbagai fraksi. Memperkuat sinergi dalam mengadvokasi kepentingan … KPPI DKI Kawal Isu Perempuan dan Anak

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/