Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Awasi Penyerahan Fasos-Fasum, DPRD akan Bentuk Pansus February 4, 2026 2:01 pm DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (Pansus) memperkuat pengawasan terhadap penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) dari pengembang ke pemerintah provinsi. Demikian ungkapan Ketua Komisi A Inggard Joshua usai menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Semester II Tahun 2025 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (4/2). Ia menilai, perlu pembentukan Pansus karena masih terdapat pengembang belum menuntaskan kewajiban penyerahan Fasos dan Fasum hingga lebih dari 10 tahun. “Kondisi itu jelas tidak baik dan tidak nyaman bagi warga,” ujar Inggard. DPRD akan menekan para pengembang agar menyerahkan Fasos dan Fasum sebelum memperoleh izin pengembangan di lokasi lain. “Pengembang tidak boleh diberikan izin pengembangan di lahan lain sebelum kewajibannya dipenuhi,” tegas Inggard. Pansus akan mengecek secara keseluruhan. Mulai dari dokumen hingga status aset. Termasuk membuka ruang koordinasi dengan aparat penegak hukum, bila terdapat pelanggaran. “Kami akan mengecek SPPT dan status Fasos Fasumnya. Jika masih bermasalah, kami akan berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ucap politisi Partai Gerindra itu. Gubernur Pramono Anung mengungkapkan hal senada. Pemerintah tidak akan ragu menindak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban Fasos dan Fasum. “Kalau kewajiban tidak dipenuhi, pemerintah bisa memberikan peringatan bahkan mengambil tindakan secara terbuka,” ungkap Pramono. Pelibatan KPK, kata Pramono, menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Fasos dan Fasum. “Agar pengelolaan Fasos dan Fasum berjalan bersih dan bertanggung jawab,” pungkas dia. (all/df)
04 Feb, 2026
Awasi Penyerahan Fasos-Fasum, DPRD akan Bentuk Pansus

DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (Pansus) memperkuat pengawasan terhadap penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) dari pengembang ke pemerintah provinsi. Demikian ungkapan Ketua Komisi A Inggard Joshua usai menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Semester II Tahun 2025 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (4/2). Ia menilai, perlu pembentukan Pansus karena masih terdapat pengembang belum menuntaskan kewajiban … Awasi Penyerahan Fasos-Fasum, DPRD akan Bentuk Pansus

Manfaatkan Fasos Fasum untuk Kepentingan Masyarakat February 4, 2026 1:02 pm DPRD DKI Jakarta mengapresiasi penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) dari pengembang kepada pemerintah provinsi. Penyerahan itu dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Semester II Tahun 2025 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (4/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua menilai, penyerahan Fasos dan Fasum merupakan kewajiban pengembang. Masyarakat bisa memanfaatkan keberadaannya secara langsung. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Jhosua dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menghadiri Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Semester II Tahun 2025 di Balaikota DKI Jakarta. (dok.DDJP) Menurut Inggard, pemanfaatan Fasos dan Fasum harus tepat sasaran. Baik untuk ruang terbuka hijau, rumah ibadah, maupun sarana olahraga. Memberikan manfaat nyata bagi warga sekitarnya. Ia juga mengapresiasi komitmen Pemprov DKI dalam memastikan pencatatan Fasos dan Fasum sebagai aset daerah. “Saya bangga karena ditegaskan kembali oleh gubernur,” tambah dia. Sementara itu, Gubernur Pramono Anung meminta keberadaan Fasos dan Fasum tak berhenti pada proses administrasi. “Segera dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebaik-baiknya,” tegas dia. Pengelolaan aset, kata Pramono, harus secara terbuka dan bertanggung jawab. Jangan sampai, aset tersimpan tanpa pemanfaatan. Akibatnya, masyarakat tidak merasakan manfaat. Dalam kegiatan tersebut, PT. Metropolitan Kentjana Tbk dan RW 18 Kompleks Sunter Garden menyerahkan Fasos dan Fasum. Secara simbolis, Walikota Jakarta Utara Hendra Hidayat dan Walikota Jakarta Selatan M. Anwar menyerahkan Fasos dan Fasum kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Faisal Syafruddin. (all/df)

Manfaatkan Fasos Fasum untuk Kepentingan Masyarakat

DPRD DKI Jakarta mengapresiasi penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) dari pengembang kepada pemerintah provinsi. Penyerahan itu dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Semester II Tahun 2025 di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (4/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua menilai, penyerahan Fasos dan Fasum merupakan kewajiban pengembang. Masyarakat bisa memanfaatkan keberadaannya secara langsung. Menurut Inggard, pemanfaatan Fasos dan … Manfaatkan Fasos Fasum untuk Kepentingan Masyarakat

Peredaran Obat Keras Ilegal Jadi Sorotan Legislator February 4, 2026 11:04 am Peredaran obat keras jenis G bermerek Tramadol kian merajalela di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi demikian menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. Pasalnya, kondisi peredaran atau penjualan obat keras secara ilegal itu sudah meresahkan masyarakat. Bahkan, mengancam kehancuran generasi muda. Karena itu, Pandapotan mendorong kepolisian segera bertindak tegas terkait peredaran liar Tramadol. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. (dok.DDJP) “Kita kan berharap penegakan hukum berjalan,” ujar Pandapotan, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, DPRD tidak mungkin bertindak langsung di lapangan. Sebab, persoalan itu sudah masuk ranah hukum. “Itu tugas kepolisian,” kata Pandapotan. Karena itu, Pandapotan meminta Polres Metro Jakarta Pusat segera menangkap para penjual ilegal obat keras tersebut. “Kapolres harus bekerja keras untuk membersihkannya. Strateginya ya penindakan. Tangkap dulu, buat efek jera, expose,” tegas Pandaporan. Ia berpendapat, pemberantasan narkotika dan obat terlarang sudah harus melalui koordinasi lintas sektor. “Ini menyangkut keselamatan dan kesehatan. Pemerintah pasti sudah menginstruksikan,” ucap dia. Selain itu, Pandapotan mengajak masyarakat meningkatkan gaya hidup sehat. Melalui olahraga dan menjauhi Narkoba. “Pak Pramono Anung juga mengajak kita meningkatkan kegiatan positif, olahraga, sosial, supaya menjauhkan masyarakat dari hal-hal seperti itu,” pungkas dia. (red)

Peredaran Obat Keras Ilegal Jadi Sorotan Legislator

Peredaran obat keras jenis G bermerek Tramadol kian merajalela di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi demikian menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. Pasalnya, kondisi peredaran atau penjualan obat keras secara ilegal itu sudah meresahkan masyarakat. Bahkan, mengancam kehancuran generasi muda. Karena itu, Pandapotan mendorong kepolisian segera bertindak tegas terkait peredaran liar Tramadol. “Kita … Peredaran Obat Keras Ilegal Jadi Sorotan Legislator

Khoirudin Tanggapi soal Warga Lenteng Agung Protes Tempat Hiburan Malam February 4, 2026 10:05 am Warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan resah dengan keberadaan tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi ajang prostitusi dan peredaran minuman keras (Miras). Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendengar keresahan warga. Karena itu, meminta pemerintah provinsi mengecek aktivitas tempat hiburan malam tersebut. “Kami memahami dan menghormati keresahan warga Lenteng Agung,” ujar Khoirudin, Selasa (3/2). Menurut dia, aspirasi masyarakat, apalagi yang menyangkut ketenteraman lingkungan dan nilai-nilai moral, wajib menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Jika terdapat pelanggaran izin, kata Kohirudin, harus ada tindak tegas. Terlebih lagi, dalam waktu dekat memasuki bulan Ramadan. “Pemprov perlu memastikan suasana Jakarta tetap kondusif, menghormati nilai-nilai keagamaan, serta menjaga ketenangan masyarakat,” tandas dia. Prinsipnya, lanjut Khoirudin, kegiatan usaha harus sejalan dengan aturan. Tidak meresahkan warga. Lebih lanjut Khoirudin menyampaikan DPRD DKI siap berkoordinasi dengan Pemprov terkait persoalan tersebut. Dia ingin ketertiban dan kenyamanan masyarakat dikedepankan. Ia menegaskan, siap mengawal dan berkoordinasi dengan Pemprov DKI. “Setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, ketertiban umum, dan rasa keadilan,” tutur Khoirudin. Sebelumnya, sejumlah warga menggelar aksi penolakan tempat hiburan malam di hotel kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jumat (30/1). Aparat kepolisian mengarahkan agar manajemen dan warga mencari solusi lewat mediasi. Wakil Ketua RW 02 Kampung Sawah Achmad Fauzi mengatakan, warga menolak keberadaan tempat hiburan itu. Akibatnya, warga turun ke jalan karena mengetahui lingkungan tempat tinggalnya terdapat tempat yang cenderung dengan praktik maksiat. Warga Kampung Sawah juga mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tempat hiburan malam itu tidak segera ditutup. (red)

Khoirudin Tanggapi soal Warga Lenteng Agung Protes Tempat Hiburan Malam

Warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan resah dengan keberadaan tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi ajang prostitusi dan peredaran minuman keras (Miras). Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendengar keresahan warga. Karena itu, meminta pemerintah provinsi mengecek aktivitas tempat hiburan malam tersebut. “Kami memahami dan menghormati keresahan warga Lenteng Agung,” ujar Khoirudin, Selasa (3/2). Menurut dia, aspirasi masyarakat, apalagi … Khoirudin Tanggapi soal Warga Lenteng Agung Protes Tempat Hiburan Malam

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan