Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti aktivitas bongkar muat gerobak motor (germor) di kawasan Jeruk Purut. Pasalnya, aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut kerap menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Bahkan, sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Demikian tegas Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Habib mengungkapkan, menerima keluhan warga saat kegiatan reses di wilayah sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut. Keluhan tersebut berkaitan dengan aktivitas bongkar muat Germor di pinggir jalan. Operasional angkutan sampah itu menimbulkan bau tidak sedap dari air lindi sampah. Menurut Habib, kondisi tersebut membuat warga tidak nyaman. “Kebetulan kemarin saya, lagi reses di daerah sana juga, itu yang di depan Jeruk Purut itu kan lagi bongkar kuat, bongkar muat, Germor. Di pinggir jalan, makam Jeruk Purut,” beber dia. Ia menilai, perlu solusi jangka panjang mengatasi persoalan tersebut. Satu di antaranya dengan mencari lokasi alternatif yang lebih layak untuk aktivitas bongkar muat armada pengangkut sampah. Sehingga, tidak mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu, perlu relokasi untuk aktivitas tersebut. Koordinasi lintas perangkat daerah, seperti pengelola aset daerah, perlu mencari lokasi yang representatif. Komisi D berharap, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengevaluasi lokasi dan mekanisme operasional bongkar muat armada pengangkut sampah. Dengan begitu, pelayanan persampahan tetap berjalan optimal. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. “Air lindinya, bongkar muatnya, karena di pinggir jalan banget,” pungkas Habib. (yla/df)
19 Jun, 2026
Lokasi Bongkar Muat Germor di Jeruk Purut Ganggu Lingkungan

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti aktivitas bongkar muat gerobak motor (germor) di kawasan Jeruk Purut. Pasalnya, aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut kerap menimbulkan gangguan lingkungan sekitar. Bahkan, sering menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Demikian tegas Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 … Lokasi Bongkar Muat Germor di Jeruk Purut Ganggu Lingkungan

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi D bersama eksekutif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang juga koordinator Komisi D menegaskan, program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh terabaikan akibat keterbatasan anggaran. Pelaksanaan program pun tidak boleh lambat. Pemenuhan infrastruktur dimaksud yakni, perbaikan jalan lingkungan, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan umum (PJU). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.ddjp) “Jangan sampai hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat gak ada duitnya (anggaran). Terus lambat,” ujar Wibi. Sebagai kota yang tengah bertransformasi menjadi kota global, lanjut dia, Jakarta harus berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih berorientasi pada kenyamanan dan keselamatan warga. Khususnya pejalan kaki. Karena itu, Wibi meminta Dinas Bina Marga punya target jelas. Pembangunan trotoar sangat penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki. Menurut dia, Pemprov DKI harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebelum membahas konsep-konsep pembangunan kota yang lebih kompleks. “Isu pejalan kaki. Isu jalan berlobang. Isu jembatan dan kemacetan. Karena ini aspirasi mendasar dari teman-teman,” kata Wibi. Sementara itu, Anggota Komisi D Matnoor Tindoan menyoroti masih ada ruas jalan yang belum dilengkapi trotoar dan sarana pengaman bagi pengguna jalan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan. (dok.ddjp) Kondisi demikian berpotensi membahayakan masyarakat. Terutama pada ruas jalan yang berbatasan langsung dengan sungai atau saluran air. Perlu pembatas yang aman. “Supaya tidak membahayakan warga,” kata dia. Untuk itu, ia meminta Dinas Bina Marga memperhatikan pembangunan fasilitas keselamatan jalan. Seperti trotoar maupun pagar pengaman. Terutama di lokasi-lokasi yang berisiko. Sehingga, masyarakat tetap aman beraktivitas di ruang publik. “Nah, ini kan tugas kita,” tukas Matnoor. (yla/df)

Infrastruktur Dasar Publik Harus Terpenuhi

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi D bersama eksekutif membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang … Infrastruktur Dasar Publik Harus Terpenuhi

DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences
18 Jun, 2026
DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta PT. Jakarta Internasional Property (PT JIP) menghentikan sementara proyek pembangunan Perumahan Solea Residences di Jalan Lebak Bulus III/Gunung Balong, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/4). Wibi menegaskan, inspeksi mendadak (Sidak) sebagai bentuk fungsi pengawasan legislator. Tujuannya, memastikan seluruh pembangunan di Jakarta tertib menaati aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemantauan, Wibi menyoroti sejumlah pelanggaran … DPRD Sidak Pembangunan Solea Residences

Akses BPJS PBI, Agustina Ungkap Aspirasi Masyarakat

Akses BPJS PBI, Agustina Ungkap Aspirasi Masyarakat

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah aspirasi masyarakat terkait akses layanan Kesehatan. Antara lain, proses perpindahan kepesertaan BPJS Kesehatan ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) hingga keterbatasan alat pemeriksaan kesehatan di Posyandu. Demikian ungkap Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto usai memimpin rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas … Akses BPJS PBI, Agustina Ungkap Aspirasi Masyarakat

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/