Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Pastikan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Berkurang May 19, 2026 8:09 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (19/5). Pertemuan itu turut dihadiri pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah anggota dewan. Khoirudin mengatakan, audiensi tersebut menjadi langkah awal sebelum pembahasan RKPD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta dimulai pekan depan. Menurut dia, pembahasan RKPD penting untuk menentukan arah pembangunan Jakarta di tengah tekanan ekonomi global. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) “Pekan depan RKPD 2027 mulai dibahas bersama DPRD,” ujar Khoirudin usai audiensi. Dalam pertemuan itu, lanjut Khoirudin, Gubernur Pramono Anung menyampaikan kondisi ekonomi global turut berdampak pada kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta. Selain tekanan ekonomi dunia, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga masih berlanjut. “Tekanan ekonomi dunia berdampak pada anggaran daerah, termasuk pengurangan DBH,” katanya. Meski demikian, Khoirudin menegaskan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tidak akan dikurangi. Ia menyebut berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), KJP Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap dijalankan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. “Layanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, tetap diutamakan,” ucap dia. Selain itu, penanganan banjir dan kemacetan masih menjadi fokus pembangunan Jakarta dalam RKPD 2027. Namun, keterbatasan pendapatan daerah membuat Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan strategi pembiayaan alternatif. Khoirudin menjelaskan, salah satu langkah yang disiapkan ialah melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD. “Kami membuka peluang pembiayaan kreatif, termasuk obligasi atau sukuk daerah,” tandas Khoirudin. (yla/df)
20 May, 2026
Pastikan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Berkurang

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menghadiri audiensi bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (19/5). Pertemuan itu turut dihadiri pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta sejumlah anggota dewan. Khoirudin mengatakan, audiensi tersebut menjadi langkah awal sebelum pembahasan RKPD 2027 bersama DPRD DKI Jakarta dimulai pekan depan. … Pastikan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Berkurang

Cari Solusi Penanganan Sampah May 19, 2026 8:01 pm Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup guna membahas penanganan darurat sampah di Jakarta, termasuk sinkronisasi regulasi hingga solusi jangka pendek dan jangka panjang. Anggota Pansus Pantas Nainggolan mengatakan, kondisi sampah di Jakarta saat ini menjadi perhatian serius. Sehingga diperlukan langkah bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Situasi kita tentang sampah sekarang ini sudah sangat membesar, maka Pansus terdorong untuk melakukan pertemuan dengan Menteri hari ini,” ujar Pantas di Kementerian LH, Jakarta Selatan, Selasa (19/5). Ia menuturkan, dalam pertemuan tersebut berbagai perspektif dibahas untuk mencari titik temu penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh. “Dari perbincangan tadi kita coba melihat dari berbagai perspektif dan mudah-mudahan ada titik temu yang akan ditindaklanjuti untuk menemukan solusi secara menyeluruh,” kata Pantas. Ia menilai penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif. “Perlu kita lihat juga dari aspek yuridis, supaya betul-betul sinkron antara pemerintah DKI Jakarta dengan kementerian,” ucap Pantas. Ia juga menyoroti masih rendahnya budaya pemilahan sampah dari rumah tangga. Padahal aturan sebenarnya sudah mengarah pada kewajiban pemilahan sampah, namun implementasinya belum berjalan maksimal. “Perda kita sebenarnya sudah mengarahkan seperti itu, namun daya paksanya itu tidak pernah terjadi,” kata Pantas. Karena itu, ia menegaskan perlunya penegakan hukum yang dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. “Tidak cukup hanya imbauan, tapi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum,” tegas Pantas. Sementara itu, Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menilai, rencana penghentian pembuangan sampah ke Bantargebang mulai 1 Agustus sulit diterapkan jika belum ada solusi konkret. “Dengan volume sampah yang kita hasilkan 8.000 sampai 9.000 ton per hari, saya pikir sangat mustahil,” ungkap Pandapotan. Ia mengusulkan adanya pemberdayaan para pemulung di Bantargebang untuk membantu proses pemilahan sampah di tingkat kelurahan karena dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memilah sampah. “Kalau kita mau menempatkan pemulung yang ada di Bantargebang, kita berdayakan di kelurahan-kelurahan, karena mereka lebih canggih untuk melakukan pemilahan sampah,” kata Pandapotan. Ia menekankan penanganan sampah harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Ia memastikan, sosialisasi pemilahan sampah akan terus dilakukan, termasuk saat kegiatan reses anggota dewan. Di sisi lain, Anggota Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengungkapkan, pihaknya akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah pihak pekan depan. “Insyaallah minggu depan kita akan ada rapat bersama,” kata Yudha. Rapat tersebut rencananya melibatkan legislatif, eksekutif, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk merumuskan solusi penanganan darurat sampah di Jakarta. “Kita akan duduk bareng untuk merumuskan solusi yang paling masif,” tutur Yudha. Terkait solusi jangka pendek, ia menyebut Pansus masih mencari formulasi terbaik dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan minggu depan kita sudah dapat formulanya, nanti kita akan umumkan kepada warga Jakarta,” tandas Yudha. (gie/df)

Cari Solusi Penanganan Sampah

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup guna membahas penanganan darurat sampah di Jakarta, termasuk sinkronisasi regulasi hingga solusi jangka pendek dan jangka panjang. Anggota Pansus Pantas Nainggolan mengatakan, kondisi sampah di Jakarta saat ini menjadi perhatian serius. Sehingga diperlukan langkah bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Situasi kita tentang sampah sekarang … Cari Solusi Penanganan Sampah

Ranperda Siskesda Targetkan Sistem Layanan Jemput Bola May 19, 2026 8:01 pm Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) menjadi payung hukum yang mengintegrasikan layanan kesehatan di Jakarta. Regulasi itu disiapkan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, Ranperda Siskesda terdiri dari 15 bab dan 79 pasal. Pembahasan saat ini masih difokuskan pada substansi yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kami mendalami agar Ranperda ini benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/5). Menurut dia, salah satu poin penting dalam rancangan tersebut ialah penerapan sistem layanan jemput bola bagi warga. Termasuk memastikan pasien darurat tidak ditolak rumah sakit. “Misalnya masyarakat mendapat layanan jemput bola dan pasien tidak boleh ditolak rumah sakit,” kata dia. Aziz menjelaskan, Raperda Siskesda juga akan mengintegrasikan sejumlah aturan kesehatan yang selama ini masih terpisah. Melalui regulasi itu, koordinasi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sosial diharapkan berjalan lebih terpadu. “Tidak mungkin sistem kesehatan berjalan tanpa koordinasi antardinas,” ucap Aziz. Di sisi lain, Aziz menyoroti rendahnya minat masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Padahal, fasilitas preventif tersebut telah disediakan Pemprov DKI. “Fasilitas pemeriksaan gratis sudah ada, tetapi minat masyarakat masih rendah,” ungkap dia. Karena itu, ia mengajak seluruh anggota DPRD DKI Jakarta untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya deteksi dini penyakit. Menurut Aziz, langkah preventif dapat menekan angka perawatan di rumah sakit. “Pemeriksaan kesehatan penting agar penyakit bisa diantisipasi sejak awal,” jelas dia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, Raperda Siskesda disusun untuk menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2009 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi nasional. Menurut Ani, perubahan regulasi kesehatan seperti penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi alasan penting perlunya pembaruan aturan. “Kami perlu menyesuaikan sistem kesehatan daerah dengan tantangan dan kebutuhan saat ini,” kata Ani. Ia menambahkan, transformasi Jakarta menuju kota global juga menuntut sistem kesehatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Evaluasi penanganan pandemi Covid-19 turut menjadi dasar penyusunan regulasi tersebut. “Perda ini diharapkan mendukung Jakarta sebagai kota global,” tandas Ani. Melalui Raperda Siskesda, Pemprov DKI Jakarta menargetkan jaminan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Regulasi itu nantinya berlaku untuk seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit swasta di Jakarta. “Karena ini Perda, maka berlaku untuk seluruh fasilitas kesehatan di Jakarta,” pungkas dia. (apn/df)

Ranperda Siskesda Targetkan Sistem Layanan Jemput Bola

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) menjadi payung hukum yang mengintegrasikan layanan kesehatan di Jakarta. Regulasi itu disiapkan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketua Bapemperda Abdul Aziz mengatakan, Ranperda Siskesda terdiri dari 15 bab dan 79 pasal. Pembahasan saat ini masih difokuskan pada substansi yang berdampak … Ranperda Siskesda Targetkan Sistem Layanan Jemput Bola

Pansus Kaji Potensi CSR BUMN dan Swasta May 19, 2026 7:08 pm Panitia Khusus Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL) DPRD DKI Jakarta membuka peluang memperluas pembahasan CSR ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Langkah tersebut akan dilakukan setelah Pansus menyelesaikan pendalaman pelaksanaan CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mengatakan, Pansus saat ini masih merumuskan hasil pembahasan bersama seluruh BUMD. “Kami menyusun dulu hasil pembahasan dengan BUMD di internal. Hasil dari keseluruhan BUMD akan kami rumuskan terlebih dahulu,” kata Ghozi di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/5). Menurut dia, Pansus juga masih membuka kemungkinan pendalaman lanjutan apabila terdapat data yang perlu diperjelas. “Jika memang masih diperlukan pendalaman lagi kepada BUMD, itu juga bisa dilakukan,” jelas Ghozi. Setelah pembahasan internal selesai, Pansus akan melihat praktik CSR di BUMN sebagai bahan pembanding. Selain itu, kontribusi sektor swasta di Jakarta juga akan dikaji lebih lanjut. “Kami juga bisa berkaca kepada sektor BUMN sebagai komparasi. Selain itu, kami akan melihat perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jakarta,” terang Ghozi. Ia menilai banyak perusahaan memiliki aktivitas usaha di luar Jakarta, tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang kontribusi CSR bagi warga Jakarta. “Perusahaan-perusahaan itu bisa kami undang agar kami mendapatkan informasi dan potensi CSR/TJSL untuk warga Jakarta bisa lebih maksimal,” kata Ghozi. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus August Hamonangan menilai, manfaat CSR tidak harus terbatas pada lokasi aset perusahaan. Menurut dia, selama perusahaan memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi dengan warga Jakarta, ruang kontribusi tetap bisa dibahas. “PLN dari warga DKI Jakarta juga mendapatkan pendapatan atau pembayaran. Maka efek CSR-nya juga harus dirasakan oleh warga DKI Jakarta,” ujar August. Dalam rapat tersebut, Direktur Komersial PT. Cemani Toka Syaripudin mengakui pelaksanaan CSR di perusahaannya masih bersifat pasif karena lebih banyak menunggu proposal yang masuk. “PT Cemani Toka selama ini masih bersifat pasif. Kami masih menunggu proposal yang masuk untuk dapat berperan memberikan donasi,” jelas Syaripudin. Ia memastikan PT Cemani Toka siap meningkatkan program CSR/TJSL melalui kolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. “Pada dasarnya PT Cemani Toka siap meningkatkan program CSR atau TJSL bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta,” pungkas Syaripudin. Pansus berharap, pemetaan CSR tidak berhenti pada BUMD. Kajian terhadap BUMN dan sektor swasta dinilai penting agar potensi CSR di Jakarta dapat dihimpun lebih luas, tepat sasaran, dan berpihak kepada warga yang membutuhkan. (all/df)

Pansus Kaji Potensi CSR BUMN dan Swasta

Panitia Khusus Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR/TJSL) DPRD DKI Jakarta membuka peluang memperluas pembahasan CSR ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta. Langkah tersebut akan dilakukan setelah Pansus menyelesaikan pendalaman pelaksanaan CSR Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi mengatakan, Pansus saat ini masih merumuskan hasil pembahasan bersama seluruh … Pansus Kaji Potensi CSR BUMN dan Swasta

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/