Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan February 6, 2026 11:00 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti pendangkalan Kali Grogol Selatan. Terdapat dugaan, pendangkalan menyebabkan banjir berulang yang dialami warga RW 04, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wibi mengungkapkan hal itu setelah mengetahui keluhan langsung dari masyarakat saat melaksanakan reses. Warga menyampaikan, banjir kerap terjadi saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Pendangkalan aliran kali itu membuat kapasitas tampungan air menurun. Sehingga air mudah meluap ke permukiman warga. Karena itu, Wibi mendesak Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mengeruk kali itu secara rutin. Dengan begitu, penanganan banjir di kawasan tersebut bisa optimal. “Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujar Wibi, Rabu (4/2) Selain itu, Wibi juga menyoroti kondisi drainase lingkungan yang tidak lagi berfungsi maksimal. Sejumlah saluran air mengalami penyempitan, tertutup sedimentasi, hingga kerusakan fisik. Ia menilai, penanganan banjir harus secara menyeluruh. Yakni fokus pada aliran sungai dan sistem drainase lingkungan permukiman. “Jangan sampai air menggenang karena persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi dengan cepat,” tanas Wibi. Upaya normalisasi aliran air dan perbaikan drainase, harap politisi Partai NasDem itu, dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sekaligus meminimalisasi risiko banjir di masa mendatang. (red)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti pendangkalan Kali Grogol Selatan. Terdapat dugaan, pendangkalan menyebabkan banjir berulang yang dialami warga RW 04, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Wibi mengungkapkan hal itu setelah mengetahui keluhan langsung dari masyarakat saat melaksanakan reses. Warga menyampaikan, banjir kerap terjadi saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Pendangkalan aliran kali itu membuat Kali Grogol Selatan makin Dangkal, Wibi: Ini Tak Bisa Dibiarkan

Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil February 6, 2026 10:01 am Persoalan Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) masih menjadi keluhan utama warga. Demikian ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2). Ia mengungkapkan terdapat anak-anak yang tidak pernah menerima KJP. Bahkan ada yang sudah sempat terdaftar. Namun terkena pencabutan oleh Dinas Pendidikan. “Banyak warga mempertanyakan apa saja syarat untuk mendapatkan KJP dan kenapa bantuan tersebut tidak kunjung diterima,” ujar Anggi. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar. (dok.DDJP) Menurut Anggi, salah satu syarat utama penerima KJP adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini telah berubah nama menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Persoalan data tersebut, kata Anggi, tidak sepenuhnya berada di tangan aparat wilayah. Secara teknis pengelolaan data DTSEN merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Sering kali masyarakat menyalahkan kelurahan, RT, atau RW,” jelas dia. Dalam kesempatan itu, Anggi juga membeberkan temuan kasus yang terjadi di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Warga yang semesinya berhak menerima KJP, namun gagal diproses. Ternyata, terdapat pihak lain yang meminjam KTP milik warga tersebut untuk membeli mobil. Padahal, lanjut Anggi, warga tersebut tinggal di rumah kos bersama lima keluarga lainnya. Profesinya sebagai ojek online. “Sementara istrinya bekerja sebagai buruh setrika. Secara ekonomi, mereka sangat layak menerima KJP,” beber dia. Menindaklanjuti laporan tersebut, Anggi bersama tim dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi faktual. “Orang yang meminjam KTP tersebut ternyata berdomisili di Jakarta Selatan,” ungkap dia. “Langkah hukum sudah ditempuh agar data kepemilikan KTP dibersihkan. Harapannya, data warga Kalibaru ini bisa kembali normal dan anaknya berhak mendapatkan KJP,” tambah Anggi. (red)

Persoalan Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) masih menjadi keluhan utama warga. Demikian ungkap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggi Arando Siregar dalam Kegiatan Reses ke-2 Masa Persidangan II Tahun Anggaran 2026 di Komplek UKA, Jakarta Utara, Rabu (4/2). Ia mengungkapkan terdapat anak-anak yang tidak pernah menerima KJP. Bahkan ada yang sudah sempat terdaftar. Namun terkena pencabutan oleh Dinas Pendidikan. “Banyak Siswa Tak Dapat KJP, Anggi Ungkap KTP Warga Dipinjam untuk Beli Mobil

Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator February 5, 2026 6:27 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027. Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Termasuk menyesuaikan seluruh program daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2044. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Memang yang menjadi tantangan kita, nanti di 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta,” ujar Yuke. “Yang jelas, perencanaan harus selaras dengan RPJMN nasional serta RPJMD hingga 2045,” tambah Yuke. Pemprov DKI Jakarta, sambung Yuke, perlu menyesuaikan sejumlah program dengan pemerintah pusat. Misalnya, pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan. Meski demikian, Yuke mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas perbaikan kondisi pembangunan daerah. “Secara umum, pembangunan DKI ini cenderung membaik, Namun khusus pada ketimpangan dan kesenjangan antargenerasi, itu masih cukup timpang,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Yuke berharap, program-program Pemprov DKI Jakarta pada 2027 sesuai berjalan sesuai target yang lebih konkret. Menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Yuke mengimbau Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap pembangunan dan infrastruktur kota. Namun, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Tantangan kita tentu kondisi keuangan yang mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga kita harus benar-benar mencermati mana yang menjadi prioritas,” jelas dia. Selain infrastruktur, tambah Yuke, sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. “Itu semua harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ungkap Yuke. Komisi D berkomitmen mendukung program-program pembangunan kota Jakarta. Sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. “Kita akan memaksimalkan apa yang bisa kita dukung. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita juga baik, sehingga program yang direncanakan untuk DKI Jakarta 2027 benar-benar bisa sesuai target,” tutup dia. Diskusi publik tersebut, harap Yuke, dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga menghasilkan arah kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat. “Mudah-mudahan diskusi publik ini melibatkan seluruh unsur, sehingga kita bisa menemukan jalan yang paling pas dan menyelaraskannya dengan arahan pemerintah pusat untuk DKI Jakarta,” pungkas Yuke. (apn/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027. Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Termasuk Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator

Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional February 5, 2026 5:06 pm Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Khususnya sektor industri otomotif. Rany mengungkapkan hal itu usai menghadiri Opening Ceremony IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2). Rany menilai, IIMS 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dari sisi skala pameran maupun jumlah keterlibatan pelaku industri. Menurut dia, hal itu mencerminkan kuatnya sektor otomotif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. “Luar biasa, tadi sudah dilaporkan memang IIMS kali ini memang lebih besar ya lebih besar, lebih banyak lagi kendaraan-kendaraan, merk-merk kendaraan yang bergabung,” kata dia. Ia menyebutkan, sebanyak 62 merek kendaraan roda empat dan roda dua mengikuti IIMS 2026. Terdapat pula sekitar 190 tenant pendukung. Tingginya partisipasi tersebut mampu mendorong aktivitas ekonomi. Mulai dari industri manufaktur, perdagangan, hingga sektor jasa. Rany juga menyoroti beragam kegiatan pendamping yang hadir selama pameran berlangsung. Rangkaian acara tersebut menarik minat pengunjung dan berdampak pada perputaran ekonomi. Termasuk sektor pariwisata dan UMKM. “Banyak sekali juga ada giat-giat pendampingnya ada hiburan, ada sarana olahraga dan lain-lain,” kata Rany. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya menegaskan, sektor otomotif merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Besarnya investasi di sektor otomotif, kata dia, memiliki dampak berantai (multiplier effect) yang kuat terhadap sektor lainnya. “Bisa meningkatkan perekonomian karena saya tidak akan terlalu bosan-bosan menyampaikan bahwa sektor otomotif, sektor yang terbesar, memiliki power linkage dan juga network linkage-nya,” kata dia. Agus Gumiwang optimistis prospek ekonomi Indonesia ke depan semakin memperkuat daya beli masyarakat. Mendorong pertumbuhan industri, termasuk otomotif. “Kita dalam waktu dekat ini akan menjadi harapan kita akan menjadi negara dengan ekonomi kuat dan ekonomi besar kelima atau ke tujuh di dunia,” kata dia. (yla/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Khususnya sektor industri otomotif. Rany mengungkapkan hal itu usai menghadiri Opening Ceremony IIMS 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2). Rany menilai, IIMS 2026 menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik dari sisi skala pameran maupun jumlah keterlibatan pelaku Rany Sebut IIMS 2026 sebagai Penggerak Perekonomian dan Industri Otomotif Nasional

Kegiatan

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip rr777 jkt88 jktwin evip3 rp55 rpvip3 st789 Menangbet na777 svip9 duit8 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/