Peraturan Hukum Terbaru

Berita Terbaru

Arsip Berita
Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memastikan efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh usai memimpin rapat konsultasi bersama BUMD membahas KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/8). Waktu pelaksanaan APBD perubahan, kata Nova, relatif singkat. Setiap kegiatan dan target pendapatan BUMD harus disusun secara realistis. Sekaligus, mengedepankan optimalisasi pendapatan. “Rerkait dengan APBD Perubahan nantinya, kita melihat efektivitas,” ujar Nova. Menurut dia, realisasi kegiatan harus beriringan dengan pencapaian target pendapatan. Sorotan terhadap BUMD di antaranya PT. Food Station Tjipinang Jaya. BUMD tersebut akan mengubah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pasalnya, terdapat komoditas yang tidak mampu dipasarkan sesuai target awal. Nova meminta kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan target pendapatan. Sebaliknya, BUMD perlu memverifikasi usaha untuk mempertahankan target pendapatan. Evaluasi dan strategi alternatif sangat penting. Dengan begitu, perubahan target tidak menjadi kebiasaan yang berulang pada tahun-tahun berikutnya. “Pendapatan itu harus sesuai dengan target,” tandas Nova. Sementara itu, Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya menekankan penguatan sinergi antarBUMD dan perangkat daerah. Mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Hengky menyoroti penggunaan laboratorium untuk pengujian beras di Food Station. Fasilitas laboratorium milik Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dapat dioptimalkan. Sinergi antarinstansi semakin kuat. “Sinergi BUMD itu sangat diperlukan,” kata Hengky. Ia menilai, pemanfaatan fasilitas milik Pemprov DKI dapat menjadi bentuk efisiensi. Sekaligus, memperkuat akuntabilitas pengelolaan BUMD. Harapannya, sinergi antara Food Station, BUMD lain, dan Dinas KPKP mengurangi potensi persoalan. Bermanfaat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita bisa meningkatkan PAD dari finansi KPKP,” tutup Hengky. (yla/df)
18 Aug, 2026
Potensi PAD hingga Sinergi BUMD Jadi Sorotan Komisi B

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta memastikan efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026. Demikian ungkap Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh usai memimpin rapat konsultasi bersama BUMD membahas KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta. Waktu pelaksanaan APBD perubahan, kata Nova, relatif singkat. Setiap kegiatan dan … Potensi PAD hingga Sinergi BUMD Jadi Sorotan Komisi B

Komisi C mencermati penyesuaian target retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/8). Ketua Komisi C Dimaz Raditya bersama Sekretaris Komisi C Ismail memimpin rapat. Hadir pula jajaran eksekutif. Dimaz mengatakan, secara keseluruhan tidak terdapat perubahan signifikan pada proyeksi pendapatan yang dibahas. Total penyesuaian mencapai sekitar Rp48 miliar. Terdiri atas sekitar Rp40 miliar pada lain-lain PAD yang sah dan sekitar Rp8 miliar dari retribusi daerah. “Secara garis besar tidak banyak perubahan,” ujar Dimaz. Berdasarkan rekapitulasi eksekutif, target lain-lain PAD yang sah dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 berubah dari sekitar Rp4,987 triliun menjadi Rp5,027 triliun. Sefangkan target retribusi daerah berubah dari sekitar Rp2,214 triliun menjadi Rp2,223 triliun. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami penyesuaian target pendapatan. Dimaz menyebut, perubahan antara lain terdapat pada Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), dan Dinas Perhubungan. “Salah satu yang besar sekitar Rp20 miliar di Dinas Kesehatan dan Rp20 miliar lagi di BPAD. Ada beberapa SKPD yang mengalami perubahan,” papar dia. Khusus Dinas Kesehatan, jelas Dimaz, penyesuaian berkaitan dengan penerimaan pada layanan kesehatan yang diikuti kebutuhan belanja pelayanan. “Jadi, ketika ada pemasukan, ada penggunaan kembali,” jelas Dimaz. Komisi C berharap, penyesuaian target pendapatan tersebut seiring dengan optimalisasi penerimaan daerah. Hasil retribusi dan sumber PAD lainnya harus kembali bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (all/df)

APBD Perubahan 2026, Komisi C Cermati Penyesuaian Target Retribusi

Komisi C mencermati penyesuaian target retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi C Dimaz Raditya bersama Sekretaris Komisi C Ismail memimpin rapat. Hadir pula jajaran eksekutif. Dimaz mengatakan, secara keseluruhan tidak terdapat perubahan signifikan pada proyeksi pendapatan yang … APBD Perubahan 2026, Komisi C Cermati Penyesuaian Target Retribusi

Kurangnya minat baca masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah. Perlu langkah agresif dan inovatif menggenjot pertumbuhan literasi, Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRD DKI jakarta M. Subki dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip). “Kita semua menyoroti minat masyarakat untuk membaca. Kita sadari sangat menurun,” ujar Subki, Jumat (14/8). Berdasarkan data dari laman resmi Dispusip DKI Jakarta, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) DKI Jakarta pada 2025 tercatat sebesar 73,26 atau hanya meningkat 0,33 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,93. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Namun menurut Komisi E, penguatan program dan inovasi tetap perlu agar kegemaran membaca masyarakat terus meningkat. Menurut dia, Dispusip perlu memperkuat berbagai program yang mampu mendorong masyarakat. Khususnya, anak-anak dan pelajar agar lebih aktif memanfaatkan fasilitas perpustakaan. “Maka kita minta upaya-upaya yang lebih agresif, lebih inovatif dari Dinas Perpustakaan,” tandas Subki. Keberadaan perpustakaan tidak hanya sebatas menyediakan koleksi buku. Akan tetapi, harus mampu menjadi ruang menarik bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. “Untuk mendorong warga hadir di perpustakaan,” ucap Subki. Selain penguatan Program Literasi, Komisi E juga mengingatkan agar perubahan anggaran tetap memprioritaskan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. “Kita mengharapkan seremoni-seremoni yang kira-kira gak terlalu penting dihilangkan,” tegas Subki. Ia mendorong agar anggaran mengarah pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk penguatan layanan perpustakaan keliling serta berbagai kegiatan di perpustakaan. Selain itu, perlu prioritas program yang dapat menarik anak-anak sekolah datang ke perpustakaan. Meningkatkan budaya membaca di Jakarta. “Menarik minat baca, itu mengundang anak-anak sekolah itu menjadi lebih penting,” kata Subki. Pemahaman mengenai arsip sangat penting. Edukasi mengenai budaya menjaga arsip perlu diperluas kepada masyarakat. “Karena ini kan sebetulnya menjaga arsip itu kebutuhan setiap warga ya,” tutur Subki. Ia menyebut, sudah meminta seluruh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dokumen dan arsip. “Kita sudah dorong terus semua Sudin-Sudin untuk melakukan sounding ke masyarakat,” jelas Subki. Ke depan, edukasi tak cukup melalui Sudin. Namun harus menyasar lingkungan sekolah. Sehingga generasi muda semakin paham mengelola dan melindungi arsip. Digitalisasi arsip penting bagi Jakarta yang masih menghadapi risiko bencana. Seperti banjir dan kebakaran yang dapat menyebabkan dokumen masyarakat rusak atau hilang. “Jakarta kan masih suka ada banjir, suka ada kebakaran, itu kan penting,” kata Subki. Menurut dia, digitalisasi merupakan solusi untuk memastikan dokumen penting tetap aman. Dengan demikian, arsip fisik tidak rusak dan hilang. Penguatan literasi dan edukasi kearsipan menghadirkan program yang semakin dekat dengan masyarakat. Bermanfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. (gie/df)

Tingkatkan Minat Baca, Komisi E: Dorong Warga Hadir di Perpustakaan

Kurangnya minat baca masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah. Perlu langkah agresif dan inovatif menggenjot pertumbuhan literasi, Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRD DKI jakarta M. Subki dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip). “Kita semua menyoroti minat masyarakat untuk membaca. Kita sadari sangat menurun,” ujar … Tingkatkan Minat Baca, Komisi E: Dorong Warga Hadir di Perpustakaan

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menekankan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengaji dan menata struktur pegawai sebelum menambah tenaga pendidik. Inggard menjelaskan, porsi belanja pegawai sudah melampaui batas ambang ideal sesuai regulasi yakni sebesar 30 persen dari total APBD. Akumulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) telah mencapai 44 persen dari total belanja pegawai. “Penambahan guru ini harus diawali kajian matang agar proporsi anggaran belanja daerah tetap berimbang,” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/8). Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.ddjp) Menurut dia, angka 44 ppersen untuk PPPK dan PJLP sudah melampaui ketentuan nasional. Karena itu, perlu moratorium serta kajian terkait distribusi dan kebutuhan riil pegawai pada tiap organisasi perangkat daerah. Dengan kata lain, perlu ada rasionalisasi dan pemetaan. Bukan sekadar pengurangan. Melainkan tentang sistem kerjanya. “Mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh, bisa di-switch. Dinas Pendidikan juga harus membuat kajian ini agar tidak terjadi pemborosan” tegas dia. Inggard juga mengimbau agar pemenuhan fasilitas dan penambahan guru di Jakarta tidak memicu urbanisasi yang tak terkendali. “Jakarta ini sedang kita dorong menjadi kota global. Jangan sampai Jakarta hanya dijadikan tempat untuk mencari keuntungan sepihak tanpa memberi dampak ekonomi,” kata Inggard. Dengan begitu, Inggard meminta agar Pemprov DKI Jakarta memperketat penataan administrasi kependudukan dan pengetatan kriteria penerima manfaat fasilitas pendidikan gratis di Jakarta. “Filterisasi kependudukan dan efisiensi belanja pegawai harus berjalan sejajar,” pungkas Inggard. Menanggapi hal itu, Kepala BKD DKI Premi Lasari akan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) dan Dinas Pendidikan. Memetakan pemenuhan dan redistribusi tenaga pendidik di Jakarta. Antara lain dengan menghitung analisis beban kerja ASN pendidik secara akurat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, distribusi tenaga pendidik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memetakan kompetensi dan potensi bagi para guru ASN. Proses itu mulai berjalan pada 19 September 2026. Secara bertahap, melibatkan sebanyak 815 tenaga ASN guru. “Kita lakukan profiling di Badan Kepegawaian Negara,” tukas Premi. (apn/df)

Penambahan Tenaga Pendidik, Komisi A Tagih Kajian dari BKD

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menekankan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengaji dan menata struktur pegawai sebelum menambah tenaga pendidik. Inggard menjelaskan, porsi belanja pegawai sudah melampaui batas ambang ideal sesuai regulasi yakni sebesar 30 persen dari total APBD. Akumulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) telah mencapai 44 … Penambahan Tenaga Pendidik, Komisi A Tagih Kajian dari BKD

Kegiatan

Arsip Kegiatan
Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan kawasan heritage. Oleh sebab itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memastikan pelibatan UMKM dalam setiap program pengembangan wisata. “Setiap penataan kawasan wisata baik di Ancol, Setu Babakan, Kota Tua, maupun destinasi baru harus memastikan pelaku UMKM tidak hanya diberi ruang jual, tetapi juga posisi strategis dalam rantai nilai wisata,” ujar Fatih , Selasa (14/10). UMKM, kata dia, jangan sekadar menumpang dagang. Justru, UMKM harus menjadi daya tarik tambahan dengan menampilkan produk khas daerah, kuliner lokal, dan kerajinan kreatif. Memperkaya pengalaman wisatawan. Untuk itu, penataan ruang dan alur pengunjung perlu didesain sedemikian rupa. UMKM mendapat traffic yang layak dan peluang interaksi dengan wisatawan meningkat. “Kami mendorong agar tata letak lokasi UMKM ditempatkan di area strategis dan mudah terlihat, bukan di sisi belakang atau area yang jauh dari arus wisatawan,” kata Fatih. Selain itu, penting juga agar penataan mempertimbangkan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, dan keamanan, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan nyaman dan profesional. Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu menghadirkan kebijakan afirmatif, mulai dari penyediaan ruang usaha strategis, kemudahan perizinan, hingga dukungan promosi terpadu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat tumbuh bersama sektor pariwisata dan menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect). Ia berharap, sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku UMKM dapat memperkuat daya saing pariwisata Jakarta di kancah nasional maupun internasional. “Penataan harus memperindah kawasan tanpa mematikan penghidupan masyarakat yang sudah lama menjadi bagian dari kawasan tersebut,” tukas Fatih. (yla/df)
20 Oct, 2025
Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Keberpihakan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengembangkan ekosistem wisata di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan hal tersebut guna memperkuat perekonomian lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ia menilai, keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata. Terutama di kawasan wisata unggulan. Seperti pusat kuliner, taman kota, dan … Strategis, UMKM Dalam Ekosistem Wisata Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada program Jakpro yang tidak ditopang oleh BUMD lain,” ujar Pantas. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengingatkan pembangunan kota global butuh keterpaduan. Harmonisasi kerja antarBUMD akan membuat proyek infrastruktur berjalan lebih efisien. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan. (dok.DDJP) Selain itu, koordinasi itu juga dapat mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Sehingga perlu sinergi dalam proyek-proyek jaringan utilitas kota. Sebagai contoh, penataan yang terpadu akan mencegah pengerjaan ulang di satu lokasi. Pantas menilai, BUMD juga harus menggandeng sektor swasta untuk mendukung pembiayaan proyek strategis. Mempercepat pencapaian target kota global. “Saya pikir ke depan perlu ada peranan BUMD untuk mensinergikan termasuk dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta supaya semakin terpadu setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan,” tandas Pantas. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyiapkan berbagai infrastruktur publik menjadi multi-purpose venue atau ruang serbaguna untuk menjadikan Jakarta sebagai destinasi event internasional. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Jakpro Iwan Takwin mengatakan, strategi tersebut dengan cara mengoptimalkan fasilitas. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, dan Taman Ismail Marzuki (TIM). “Akhirnya kami harus berbenah bagaimana fasilitas ini bisa benar-benar menghadirkan satu fasilitas yang multi-purpose,” kata Iwan. Iwan mencontohkan, Velodrome yang sebelumnya fokus pada olahraga sepeda kini digunakan untuk berbagai kegiatan lain. “Terbangunlah satu ekosistem sehingga kita bisa menggait komunitas lain di sana. Mulai ada konser juga, kemudian kegiatan sport di luar sepeda,” kata Iwan. Menurut dia, strategi itu bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan internasional. “Bagaimana kemudian event-event yang ada di Jakarta ke depan itu menjadi destinasi event. Itu yang kita mau bangun,” tutur Iwan. Ia berharap, keberadaan fasilitas serbaguna ini dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung lebih lama ke Jakarta. Konsep multi-purpose bukan sekadar efisiensi fasilitas, tetapi strategi untuk menggerakkan ekonomi kreatif kota. “Orang nanti bukan cuma orang di luar Jakarta, tetapi di luar Indonesia pun bisa menjadwalkan tripnya ke Jakarta karena event-event destinasi itu,” imbuh dia. Ubah Perilaku Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang fokus pada infrastruktur, Jakpro juga mendapat penugasan membangun sarana transportasi. Jakpro berupaya mengubah perilaku masyarakat Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur publik seperti LRT Jakarta, JIS dan TIM. Iwan mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun budaya baru warga kota. “LRT ini adalah transportasi modern yang fungsinya bagaimana bisa mereduksi atau memitigasi isu transportasi terutama kemacetan, dan juga membangun mindset baru masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi menjadi transportasi umum,” jelas dia. Transformasi perilaku menjadi bagian penting dari upaya Jakarta menuju kota global. “Jakpro tidak hanya membangun satu infrastruktur atau bangunan tapi bagaimana bisa membangun people-nya atau warga Jakartanya dalam hal aspek mindset-nya,” ucap dia. Membangun kultur baru yang lebih positif, kata Iwan, sangat penting. Yaitu beralih dari memakai kendaraan pribadi ke angkutan umum. kini, Jakpro sedang membangun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 kilometer dengan headway atau kedatangan kereta setiap 10 menit. Rute ini memiliki lima stasiun baru yaitu Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Untuk progres keseluruhan mencapai 72,85 persen. Rinciannya, Stasiun Rawamangun 78,45 persen, Stasiun Pramuka BPKP 52,17 persen, Stasiun Pramuka 33,76 persen, Stasiun Matraman 49,53 persen, dan 19,62 persen untuk Stasiun Manggarai. (bow/gln/df)

Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, kolaborasi antarbadan usaha daerah harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih proyek. Pantas mengungkapkan hal itu dalam Balkoters Talk bertajuk ‘Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global’ yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta di Pressroom Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/10). “Sinergisitas antar BUMD itu mutlak ke depan. Tidak boleh ada … Legislator Dukung Kolaborasi Antar BUMD Wujudkan Kota Global

ekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga binaan. Melihat langsung sejumlah fasilitas di lingkungan panti. Seperti ruang keterampilan, kamar warga binaan, dan ruang makan. Justin mengapresiasi pelayanan dan pembinaan yang diberikan PSBD Budi Bhakti 1 kepada penyandang disabilitas. “Kami melihat semangat luar biasa dari para warga binaan dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan sehari-hari,” ujar dia. Justin menegaskan, fasilitas yang ada juga terus diperbaiki. “Kami berharap ke depan panti ini bisa menjadi tempat yang lebih layak dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ucap dia. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan di panti sosial milik Pemprov DKI. “Kami ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan pembinaan yang optimal, baik dalam hal keterampilan, kemandirian, maupun pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” tutur Iqbal. Kepala PSBD Budi Bhakti 1, Sri Utami turut menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan DPRD dan Dinas Sosial DKI Jakarta terhadap panti yang dipimpinnya. “Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pembinaan. Kami juga berupaya agar warga binaan dapat lebih produktif dan mandiri setelah meninggalkan panti,” tandas dia. Kunjungan diakhiri dengan dialog singkat antara Justin Adrian dan beberapa warga binaan yang tengah mengikuti kegiatan keterampilan. Rombongan juga meninjau area tempat tinggal dan fasilitas pendukung lainnya guna memastikan kondisi panti tetap layak dan nyaman bagi seluruh penghuni. (red/bj)

Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian kunjungan kerja ke Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (8/10). Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin, Kepala Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Sri Utami, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Rani Nurani hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan meninjau berbagai kegiatan warga … Justin Apresiasi Pembinaan di PSBD Budi Bhakti 1 Cengkareng

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat masyarakat. Sekaligus memperkuat pelestarian Kebudayaan Betawi di tengah perkembangan zaman. Menurut dia, modernisasi yang dimaksud bukan berarti mengubah nilai-nilai budaya Betawi. Namun, memperbarui fasilitas dan tata kelola kawasan agar lebih nyaman, informatif, dan interaktif bagi pengunjung. Dengan begitu, kawasan budaya itu menjadi tempat wisata dan pusat edukasi hingga pelestarian warisan Betawi. “Perkampungan budaya Betawi ini sebuah kebanggaan bagaimana mengoptimalkan inisiasi supaya Budaya Betawi ini kesannya modern sesuai dengan perkembangan zaman tidak meninggalkan budaya dasar tapi jadi kebanggaan,” kata dia. Selain itu, Sholikhah mengusulkan pembangunan gedung khusus untuk kegiatan pembuatan batik khas Betawi. Gedung itu nantinya akan menjadi tempat edukasi sekaligus pusat produksi. Sehingga, pengunjung dapat melihat langsung proses membatik khas Betawi maupun membeli produk hasil karya pengrajin lokal. “Kita pingin ada dibangun gedung untuk disana ada pembatikkan Betawi,” kata Solikhah. Ia juga mendorong pembangunan pusat kuliner Betawi yang akan menyajikan makanan dan minuman khas, seperti kerak telor, soto Betawi, bir pletok, tauge goreng dan lainnya. Keberadaan pusat kuliner itu diharapkan menjadi magnet baru bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. “Kalau saya mau makan tauge goreng ke Setu Babakan, kalau mencari oleh-oleh Betawi ke Setu Babakan,” tukas Solikhah. (yla/df)

Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Kebudayaan DKI Jakarta memodernisasi kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan. Hal tersebut menjadi usulan pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta usai meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10). Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, modernisasi agar kawasan cagar budaya tersebut dapat terus menarik minat … Modernisasi Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

https://opac.ubpkarawang.ac.id/ https://ejournal.atds.ac.id/ https://home.syafana.sch.id nagitabet Jayaslot idrok c8vip 1toto TOTO919 https://arjunawijaya.prospectpublishing.id/ toto919 https://isleofideas.com/2011/07/13/the-art-of-sleeping/