Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melanjutkan rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8). Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua didampingi oleh Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono. “Dengan mengucapkan puji syukur rapat hari ini saya buka,” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta. Hadir Anggota Komisi A Bambang Kusumanto, Mohammad Ongen Sangaji, Heri Kustanto, Inad Luciawaty, dan Zahrina Nurbaiti. Sementara itu dari pihak eksekutif dipimpin Plh Asisten Pemerintahan Sekretaris DaerahDKI Jakarta Sigit Permana Yudha. Hadir pula dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Kemudian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Kegiatan itu terlaksana mengacu pada Surat Nomor 666/UD.00.00 yang dittandatangani Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melanjutkan rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8).

Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua didampingi oleh Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono.

“Dengan mengucapkan puji syukur rapat hari ini saya buka,” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Hadir Anggota Komisi A Bambang Kusumanto, Mohammad Ongen Sangaji, Heri Kustanto, Inad Luciawaty, dan Zahrina Nurbaiti.

Sementara itu dari pihak eksekutif dipimpin Plh Asisten Pemerintahan Sekretaris DaerahDKI Jakarta Sigit Permana Yudha.

Hadir pula dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

Kemudian, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Kegiatan itu terlaksana mengacu pada Surat Nomor 666/UD.00.00 yang dittandatangani Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)