DPRD DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan dan kemudahan mobilitas bagi seluruh warga. Termasuk masyarakat yang tinggal di Kepulauan Seribu. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pengelolaan transportasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT. Transjakarta. Pengelolaan oleh BUMD, layanan transportasi akan lebih terjamin dari sisi kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan adanya subsidi silang. Sehingga tarif tetap terjangkau, tanpa mengurangi standar pelayanan. Hal ini penting agar warga di Kepulauan Seribu tidak merasakan ketimpangan akses transportasi dibandingkan dengan wilayah lain di Jakarta. Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto, penguatan peran BUMD dalam sektor transportasi akan berdampak efektivitas pengaturan dan penyaluran anggaran oleh pemerintah daerah. Sekaligus, menjamin transportasi publik menjadi layanan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat. Hal itu diungkapkan Wahyu dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) terkait penyampaian evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2025-2029 di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto. (dok.DDJP) Ia berharap, PT. Transjakarta dapat meningkatkan standar pelayanan transportasi laut. Termasuk kepastian jadwal, tarif yang terjangkau, serta kenyamanan armada yang digunakan masyarakat. Wahyu berpendapat, pengelolaan transportasi laut berbasis BUMD akan memperkuat jangkauan dan aksesibilitas bagi warga Kepulauan Seribu. Termasuk, mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Jadi nanti transportasi, baik logistik dan rekreasinya dikelola professional, dalam hal ini BUMD,” ujar Wahyu. Hal senada diungkapkan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Setyoko. Dukungan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Seribu sangat penting. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adanya subsidi transportasi, kata Setyoko, aksesibilitas masyarakat akan lebih terjamin. Dengan demikian, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial dapat berjalan lebih baik. Kebijakan seperti itu juga dinilai mampu mengurangi beban biaya warga yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana transportasi laut. “Untuk percepatan dan pertumbuhan di Kepulauan Seribu, transportasinya berbasis subsidi,” pungkas Setyoko. (yla/df)

DPRD DKI Jakarta terus mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan dan kemudahan mobilitas bagi seluruh warga. Termasuk masyarakat yang tinggal di Kepulauan Seribu.

Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pengelolaan transportasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT. Transjakarta.

Pengelolaan oleh BUMD, layanan transportasi akan lebih terjamin dari sisi kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan.

Selain itu, mekanisme ini memungkinkan adanya subsidi silang. Sehingga tarif tetap terjangkau, tanpa mengurangi standar pelayanan.

Hal ini penting agar warga di Kepulauan Seribu tidak merasakan ketimpangan akses transportasi dibandingkan dengan wilayah lain di Jakarta.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto, penguatan peran BUMD dalam sektor transportasi akan berdampak efektivitas pengaturan dan penyaluran anggaran oleh pemerintah daerah.

Sekaligus, menjamin transportasi publik menjadi layanan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wahyu dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) terkait penyampaian evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2025-2029 di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia berharap, PT. Transjakarta dapat meningkatkan standar pelayanan transportasi laut. Termasuk kepastian jadwal, tarif yang terjangkau, serta kenyamanan armada yang digunakan masyarakat.

Wahyu berpendapat, pengelolaan transportasi laut berbasis BUMD akan memperkuat jangkauan dan aksesibilitas bagi warga Kepulauan Seribu. Termasuk, mendukung sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jadi nanti transportasi, baik logistik dan rekreasinya dikelola professional, dalam hal ini BUMD,” ujar Wahyu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Setyoko. Dukungan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Seribu sangat penting. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Adanya subsidi transportasi, kata Setyoko, aksesibilitas masyarakat akan lebih terjamin. Dengan demikian, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial dapat berjalan lebih baik.

Kebijakan seperti itu juga dinilai mampu mengurangi beban biaya warga yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana transportasi laut.

“Untuk percepatan dan pertumbuhan di Kepulauan Seribu, transportasinya berbasis subsidi,” pungkas Setyoko. (yla/df)