Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggagas pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai skema pembiayaan kreatif. Hal itu mendapat sambutan baik dari DPRD DKI Jakarta. Upaya tersebut mempersiapkan situasi kondisi menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, langkah tersebut sangat penting. Sebab program-program pembangunan di ibukota tetap harus berjalan sesuai rencana. Kendati keterbatasan fiskal. Menurut Baco, Jakarta tidak mungkin menjalankan APBD dengan Rp.79 triliun. Kondisi anggaran seperti itu berdampak penurunan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco. (dok.DDJP) “Bisa menurun dan perputaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujar Baco, Kamis (9/10). Baco menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menjajaki kerja sama dengan pihak swasta dan berbagai mitra strategis. Tujuannya, menutupi kekurangan pendanaan akibat pemangkasan DBH. Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun. “Sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan,” ucap dia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono berharap, dana transfer dari pemerintah pusat dapat mendorong program-program penciptaan lapangan kerja di Jakarta. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono. (dok.DDJP) “Salah satu penyaluran kerja tercepat dari Pemprov itu melalui pembukaan formasi PPSU. Jadi, kita akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada untuk menekan angka pengangguran di DKI Jakarta,” jelas Alia. Alia juga mendukung kebijakan tidak memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Sebab hal itu bentuk apresiasi atas kinerja ASN. “Karena kalau tanpa ASN, Pemprov ini tidak bisa jalan. Jadi selayaknya mereka diberi perhatian. Tapi yang penting, DBH itu bisa tetap dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di Jakarta,” tukas dia. (red)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggagas pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai skema pembiayaan kreatif. Hal itu mendapat sambutan baik dari DPRD DKI Jakarta.

Upaya tersebut mempersiapkan situasi kondisi menghadapi penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta imbas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, langkah tersebut sangat penting. Sebab program-program pembangunan di ibukota tetap harus berjalan sesuai rencana. Kendati keterbatasan fiskal.

Menurut Baco, Jakarta tidak mungkin menjalankan APBD dengan Rp.79 triliun. Kondisi anggaran seperti itu berdampak penurunan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.

“Bisa menurun dan perputaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujar Baco, Kamis (9/10).

Baco menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan menjajaki kerja sama dengan pihak swasta dan berbagai mitra strategis. Tujuannya, menutupi kekurangan pendanaan akibat pemangkasan DBH.

Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun. “Sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono berharap, dana transfer dari pemerintah pusat dapat mendorong program-program penciptaan lapangan kerja di Jakarta.

“Salah satu penyaluran kerja tercepat dari Pemprov itu melalui pembukaan formasi PPSU. Jadi, kita akan terus mendorong agar PPSU dan PJLP tetap ada untuk menekan angka pengangguran di DKI Jakarta,” jelas Alia.

Alia juga mendukung kebijakan tidak memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Sebab hal itu bentuk apresiasi atas kinerja ASN.

“Karena kalau tanpa ASN, Pemprov ini tidak bisa jalan. Jadi selayaknya mereka diberi perhatian. Tapi yang penting, DBH itu bisa tetap dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di Jakarta,” tukas dia. (red)