Kunjungan Komisi E ke Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Komisi E DPRD DKI Jakarta meninjau Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengunjungi lokasi bersama Wakil Ketua Agustina Hermanto.

Turut hadir Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Solikhah, Abdul Aziz, Imamuddin, Raden Gusti Arief Yulifard, Uwais El Qoroni, Astrid Kuya, Desie Christhyana Sari, Dina Masyusin, Fatimah Tania Nadira Alatas, Elva Farhi Qolbina dan Chicha Koeswoyo.

Pimpinan dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mendengarkan paparan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta terkait profil Perkampungan Budaya Betawi.

Eksekutif yang hadir dalam kesempatan itu yakni Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary beserta jajaran.

Kegiatan itu mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 1026/HM.03.01 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (yla/df)

Produk DPRD

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-I MASA SIDANG PERSIDANGAN KE-I TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2025

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Berita Terbaru

omisi D melanjutkan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Hadir Wakil Ketua Komisi D Jakarta Muhammad Idris, Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, serta anggota Komisi D. Turut hadir, Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum, bersama jajaran dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Ketua Komisi D Yuke Yurike membuka rapat dengan mencabut skors dan menegaskan, telaah hasil penyesuaian anggaran akibat fisiensi sangat penting. “Kita lanjutkan pendalaman RAPBD 2026, karena ada efisiensi dan penyesuaian yang perlu kita cermati bersama,” ujar Yuke. Kondisi efisiensi menuntut seluruh pihak bekerja lebih cepat dan sistematis. “Kita tahu situasinya tidak mudah. Jadi kita perlu pastikan perubahan ini tidak menghambat program strategis di lapangan,” tegas Yuke. Selain itu, Yuke meminta agar instansi terkait segera merekap hasil reses anggota dewan yang berkaitan dengan perbaikan saluran dan normalisasi sungai. Selanjutnya, memasukkan ke perencanaan sebelum akhir November 2025. “Mumpung masih ada waktu, hasil-hasil reses segera diserahkan supaya bisa diakomodasi dalam perencanaan 2026,” tegas Yuke. Sementara itu, Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum menyampaikan, tetap melanjutkan seluruh program pengendalian banjir. Meskipun terjadi efisiensi. “Alhamdulillah, program utama pengendalian banjir tetap berjalan. Tidak ada yang dikurangi, hanya disesuaikan anggarannya,” terang Ika. Dari total anggaran tersebut, sekitar 49,65 persen tetap mendapat alokasi untuk program pengendalian banjir. Meliputi pembangunan sistem polder, saluran, waduk, embung, sarana sungai, hingga peningkatan pompa dan pintu air. Ika mengungkapkan, efisiensi lebih bersifat penjadwalan ulang. Beberapa proyek multiyears digeser dari 2026 ke 2027. Tanpa mengubah target penyelesaian. “Program dan lokasinya tetap. Hanya pembiayaannya yang bergeser. Target penyelesaiannya tetap 2027 sesuai rencana,” papar Ika. (all/df)

24 Oct, 2025
Dampak Efisiensi terhadap Program Pengendalian Banjir

ekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih inovatif meningkatkan pendapatan daerah. Terutama menyambut penetapan target retribusi tahun 2026. Menurut dia, upaya meningkatan pendapatan retribusi sudah seharusnya bagi seluruh OPD. Bukan hanya sebagai reaksi terhadap kebijakan pemotongan anggaran atau Dana Bagi Hasil (DBH). Ketika terdapat pemotongan anggaran, muncul angka Rp365 miliar. Artinya, OPD mampu melakukan hal itu. “Kenapa harus nunggu pemotongan dulu baru kita bisa mendorong kenaikan? Padahal sebelumnya angka itu tidak muncul,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Ia menegaskan, setiap OPD perlu berinovasi. Membuat terobosan baru, mencari sumber-sumber pendapatan potensial. Langkah tersebut bisa berupa pengembangan layanan, optimalisasi aset, hingga penerapan skema creatif financing. “Saya kira masih banyak peluang,” kata Suhud. Peluang dimaksud seperti sektor parkir, hingga kini belum optimal. Sebab masih ada OPD yang hanya mengandalkan sewa tempat. “Padahal bisa dipikirkan kegiatan lain yang mendatangkan pemasukan,” ungkap Suhud. Politisi PKS itu mencontohkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta selama ini lebih banyak mengandalkan penyewaan gedung. Seharusnya bisa mengembangkan program pelatihan bersertifikat bagi masyarakat. Termasuk pelatihan berbayar, punya peluang besar menambah PAD. “Seperti sertifikasi, peningkatan skill, atau pelatihan bisnis. Masyarakat mau berbayar kalau programnya bermanfaat,” pungkas Suhud. (gie/df)

Dorong OPD Berinovasi Tingkatkan Pendapatan Retribusi 2026

Sekretaris Komisi C Suhud Alynudin mendorong sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi untuk mempercepat capaian kinerja jelang akhir 2025. Pasalnya hingga akhir September 2025, masih terdapat OPD yang belum mencapai 70 persen dalam realisasi retribusi. Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup (LH) 65,3 persen. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) 53,8 persen. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) 64,3 persen. Sedangkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) 68,6 persen. Lalu, Dinas Perhubungan 62,5 persen. “Dari paparan teman-teman pemungut retribusi, memang masih banyak yang kinerjanya di bawah 70 persen,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Artinya, lanjut Suhud, perlu peningkatan dan perbaikan kinerja OPD tersebut. Perlu langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan pendapatan. “Karena waktu kita sampai selesai tahun ini, Desember, tinggal dua bulan,” tandas dia. Suhud juga menekankan, creatif financing bisa menjadi solusi alternatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Antisipasi dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah kreatif financing. Itu harus dimunculkan,” tegas dia. Komisi C juga komitmen terus mendorong 19 OPD pemungut retribusi agar lebih inovatif dalam mencari sumber pendapatan. Memastikan target dapat tercapai sebelum akhir 2025. (gie/df)

Genjot Kinerja OPD, Target Capai Retribusi 70 Persen

Kunjungan Komisi E ke Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait