Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyamakan persepsi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) 2026. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wibi Andrino, Ima Mahdiah, dan Basri Baco. Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali beserta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Para anggota Banggar, pimpinan komisi, serta perwakilan fraksi memberikan pandangan terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun mendatang. “Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka,” ujar Khoirudin. Rapat Banggar, kata Khoirudin, tindak lanjut pembahasan perubahan alokasi transfer ke daerah yang telah disampaikan pemerintah pusat. “Masukan dari pembahasan di tingkat komisi dan Banggar menjadi dasar dalam penyamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif,” tutur Khoirudin. Ia berharap, proses pembahasan APBD 2026 berjalan efektif. Mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. “Kita ingin APBD disusun dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan hasilnya benar-benar dirasakan warga Jakarta,” tandas Khoirudin. (all/df)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyamakan persepsi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) 2026. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10).

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPRD Rany Mauliani, Wibi Andrino, Ima Mahdiah, dan Basri Baco.

Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali beserta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Para anggota Banggar, pimpinan komisi, serta perwakilan fraksi memberikan pandangan terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun mendatang.

“Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka,” ujar Khoirudin.

Rapat Banggar, kata Khoirudin, tindak lanjut pembahasan perubahan alokasi transfer ke daerah yang telah disampaikan pemerintah pusat.

“Masukan dari pembahasan di tingkat komisi dan Banggar menjadi dasar dalam penyamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif,” tutur Khoirudin.

Ia berharap, proses pembahasan APBD 2026 berjalan efektif. Mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Kita ingin APBD disusun dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan hasilnya benar-benar dirasakan warga Jakarta,” tandas Khoirudin. (all/df)