Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta pemerintah provinsi tetap memprioritaskan pembangunan fasilitas publik yang mendasar dalam pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Fasilitas publik dimaksud yakni, pembangunan sekolah, Puskesmas, dan rumah susun. Program tersebut menyangkut kebutuhan pokok masyarakat Jakarta dan harus dijaga keberlanjutannya meski terjadi penyesuaian anggaran. “Pembangunan sekolah, Puskesmas, dan rumah susun harus tetap direalisasikan karena ketiganya merupakan bagian dari pelayanan dasar warga,” ujar Ismail dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10). Penambahan unit sekolah, kata Ismail, untuk mengatasi persoalan zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, banyak calon siswa gagal masuk sekolah negeri karena ketiadaan di zonasinya. “Ini bukti perlunya penambahan unit pendidikan,” tandas Ismail. Ia menyoroti fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan. Masih ada wilayah di sekitar pusat kota dan pusat pemerintahan yang belum memiliki Puskesmas. “Bayangkan, di radius tiga kilometer dari balaikota masih ada kelurahan tanpa Puskesmas. Ini soal hak dasar kesehatan warga,” tegas Ismail. Begitu pula dengan pembangunan rumah susun. Perlu berkelanjutan. Sebab sejalan dengan kebijakan nasional, terkait penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali memastikan Pemprov berkomitmen melanjutkan proyek-proyek pelayanan dasar tersebut. “Komitmen kami tetap, kalau masih memungkinkan, 12 Puskesmas dan 22 sekolah tetap kami lanjutkan,” tukas Marullah.(all/df)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta pemerintah provinsi tetap memprioritaskan pembangunan fasilitas publik yang mendasar dalam pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Fasilitas publik dimaksud yakni, pembangunan sekolah, Puskesmas, dan rumah susun. Program tersebut menyangkut kebutuhan pokok masyarakat Jakarta dan harus dijaga keberlanjutannya meski terjadi penyesuaian anggaran.

“Pembangunan sekolah, Puskesmas, dan rumah susun harus tetap direalisasikan karena ketiganya merupakan bagian dari pelayanan dasar warga,” ujar Ismail dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10).

Penambahan unit sekolah, kata Ismail, untuk mengatasi persoalan zonasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pasalnya, banyak calon siswa gagal masuk sekolah negeri karena ketiadaan di zonasinya. “Ini bukti perlunya penambahan unit pendidikan,” tandas Ismail.

Ia menyoroti fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan. Masih ada wilayah di sekitar pusat kota dan pusat pemerintahan yang belum memiliki Puskesmas.

“Bayangkan, di radius tiga kilometer dari balaikota masih ada kelurahan tanpa Puskesmas. Ini soal hak dasar kesehatan warga,” tegas Ismail.

Begitu pula dengan pembangunan rumah susun. Perlu berkelanjutan. Sebab sejalan dengan kebijakan nasional, terkait penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali memastikan Pemprov berkomitmen melanjutkan proyek-proyek pelayanan dasar tersebut.

“Komitmen kami tetap, kalau masih memungkinkan, 12 Puskesmas dan 22 sekolah tetap kami lanjutkan,” tukas Marullah.(all/df)