Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta Pemprov DKI mempercepat program pengendalian banjir. Khususnya, normalisasi Sungai Ciliwung yang hingga kini baru terealisasi sekitar 17 kilometer dari total rencana 33 kilometer. Menurut Nabilah, banjir di Jakarta bukan hanya soal infrastruktur. Lebih utama menyangkut kesiapan SDM serta koordinasi lintas sektor. “Kita butuh keberanian politis dan konsistensi agar Jakarta benar-benar siap menghadapi musim hujan. Normalisasi Ciliwung harus jadi prioritas utama,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu. Ia juga menyoroti proses pembebasan lahan yang masih lambat. Termasuk penanganan relokasi warga di bantaran sungai. Karena itu, Nabiah mendorong agar Pemprov memperkuat kolaborasi dengan badan atau kementerian terkait. Menjamin hak warga terdampak melalui relokasi secara layak. “Perlu diingat, banjir bukan sekadar persoalan air. Tapi tentang keamanan, kehidupan, hak dan kehormatan warga. Kita harus menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas yang tak bisa ditunda lagi,” tegas dia. Hal penting lainnya, lanjut Nabilah, peningkatan sistem drainase, pemeliharaan kanal sekunder, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan aliran air. “Jakarta tangguh bukan hanya karena tanggulnya tinggi. Tapi karena warganya sadar dan pemerintahnya sigap,” pungkas dia. (apn/df)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta Pemprov DKI mempercepat program pengendalian banjir.

Khususnya, normalisasi Sungai Ciliwung yang hingga kini baru terealisasi sekitar 17 kilometer dari total rencana 33 kilometer.

Menurut Nabilah, banjir di Jakarta bukan hanya soal infrastruktur. Lebih utama menyangkut kesiapan SDM serta koordinasi lintas sektor.

“Kita butuh keberanian politis dan konsistensi agar Jakarta benar-benar siap menghadapi musim hujan. Normalisasi Ciliwung harus jadi prioritas utama,” ujar Nabilah, beberapa waktu lalu.

Ia juga menyoroti proses pembebasan lahan yang masih lambat. Termasuk penanganan relokasi warga di bantaran sungai.

Karena itu, Nabiah mendorong agar Pemprov memperkuat kolaborasi dengan badan atau kementerian terkait. Menjamin hak warga terdampak melalui relokasi secara layak.

“Perlu diingat, banjir bukan sekadar persoalan air. Tapi tentang keamanan, kehidupan, hak dan kehormatan warga. Kita harus menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas yang tak bisa ditunda lagi,” tegas dia.

Hal penting lainnya, lanjut Nabilah, peningkatan sistem drainase, pemeliharaan kanal sekunder, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan aliran air.

“Jakarta tangguh bukan hanya karena tanggulnya tinggi. Tapi karena warganya sadar dan pemerintahnya sigap,” pungkas dia. (apn/df)