DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah penyesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengungkapkan, terjadi penurunan postur anggaran dari Rp95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun. Karena itu, pemerintah daerah tetap harus menemukan cara agar program prioritas publik tetap berjalan. “Masih banyak potensi pendapatan yang bisa kita gali, terutama dari PAD,” ujar Nova dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10). Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP) “Kita perlu pastikan apakah SiLPA sudah masuk dalam perhitungan atau belum. Karena itu bisa menambah ruang fiskal,” sambung dia. Nova menjelaskan, forum Banggar menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh komponen pendapatan. Termasuk menggali sumber-sumber penerimaan baru agar penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Nova menegaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memastikan seluruh langkah penyesuaian dilakukan dengan prinsip efisiensi dan transparansi. “Kalau penyesuaian ini dijalankan dengan cermat, kita bisa menjaga program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tambah Nova. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusuf mengungkapkan hal senada. Langkah optimalisasi PAD perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal yang realistis dan berbasis potensi daerah. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusuf. (dok.DDJP) Menurut dia, Jakarta masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. “Dari sisi pajak daerah, ada peningkatan sekitar Rp500 miliar. Sementara retribusi naik Rp365 miliar. Ini sinyal positif,” tandas Yusuf. Ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Serta melaksanakan digitalisasi sistem perpajakan. “Kalau sistem penarikan pajak diperkuat dan pengawasan ditingkatkan, pendapatan daerah bisa naik signifikan tanpa harus membebani masyarakat,” tambah Yusuf. (all/df)

DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah penyesuaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengungkapkan, terjadi penurunan postur anggaran dari Rp95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun.

Karena itu, pemerintah daerah tetap harus menemukan cara agar program prioritas publik tetap berjalan.

“Masih banyak potensi pendapatan yang bisa kita gali, terutama dari PAD,” ujar Nova dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10).

“Kita perlu pastikan apakah SiLPA sudah masuk dalam perhitungan atau belum. Karena itu bisa menambah ruang fiskal,” sambung dia.

Nova menjelaskan, forum Banggar menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh komponen pendapatan.

Termasuk menggali sumber-sumber penerimaan baru agar penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

Nova menegaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus memastikan seluruh langkah penyesuaian dilakukan dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

“Kalau penyesuaian ini dijalankan dengan cermat, kita bisa menjaga program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tambah Nova.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yusuf mengungkapkan hal senada. Langkah optimalisasi PAD perlu dibarengi dengan kebijakan fiskal yang realistis dan berbasis potensi daerah.

Menurut dia, Jakarta masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

“Dari sisi pajak daerah, ada peningkatan sekitar Rp500 miliar. Sementara retribusi naik Rp365 miliar. Ini sinyal positif,” tandas Yusuf.

Ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Serta melaksanakan digitalisasi sistem perpajakan.

“Kalau sistem penarikan pajak diperkuat dan pengawasan ditingkatkan, pendapatan daerah bisa naik signifikan tanpa harus membebani masyarakat,” tambah Yusuf. (all/df)