Ketua Komisi A Inggard Joshua menekankan, penting bagi Pemprov DKI mengefisiensi penggunaan telepon, air, listrik, dan internet (TALI). Penerapan itu berlaku bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, Inggard mengingatkan agar efisiensi tidak mengurangi kenyamanan masyarakat yang mengakses layanan publik di gedung-gedung pemerintahan. “Artinya, perlu ada penghematan yang sifatnya tidak mengganggu kepentingan dan pelayanan masyarakat, dan fungsi perbaikan sarana-prasarana lingkungan,” ujar Inggard Jumat (24/10). Menurut dia, penerapan konsep green building mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja pemerintah. Khususnya, pengaturan ketat terhadap penggunaan listrik dan pendingin ruangan (AC). Sehingga tidak terjadi pemborosan. “Perlu ada yang namanya green building diciptakan. Kalau rapatnya sudah selesai, itu (listrik) harus mati semua. Begitu juga AC di ruangan yang tidak terpakai harus dimatikan,” tutur Inggard. Selain efisiensi energi, Inggard mengapresiasi penghematan oleh Pemprov DKI dalam hal seremonial. Termasuk konsumsi secara sederhana. Sebab, berbagai langkah tersebut telah berhasil menekan pengeluaran daerah hingga Rp1,7 triliun. “Ini menjadi momentum kita. Menjadi landasan menyusun anggaran ke depan harus seperti ini,” ucap Inggard. Ia juga menjelaskan, efisiensi akan fokus pada pengeluaran operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD DKI Jakarta. Penataan belanja pegawai dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak. “Yang kita efisiensi itu menyangkut masalah operasional dari ASN maupun dewan. Termasuk perhitungan yang jelas menyangkut belanja pegawai,” pungkas Inggard. (gie/df)

Ketua Komisi A Inggard Joshua menekankan, penting bagi Pemprov DKI mengefisiensi penggunaan telepon, air, listrik, dan internet (TALI). Penerapan itu berlaku bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun, Inggard mengingatkan agar efisiensi tidak mengurangi kenyamanan masyarakat yang mengakses layanan publik di gedung-gedung pemerintahan.

“Artinya, perlu ada penghematan yang sifatnya tidak mengganggu kepentingan dan pelayanan masyarakat, dan fungsi perbaikan sarana-prasarana lingkungan,” ujar Inggard Jumat (24/10).

Menurut dia, penerapan konsep green building mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja pemerintah.

Khususnya, pengaturan ketat terhadap penggunaan listrik dan pendingin ruangan (AC). Sehingga tidak terjadi pemborosan.

“Perlu ada yang namanya green building diciptakan. Kalau rapatnya sudah selesai, itu (listrik) harus mati semua. Begitu juga AC di ruangan yang tidak terpakai harus dimatikan,” tutur Inggard.

Selain efisiensi energi, Inggard mengapresiasi penghematan oleh Pemprov DKI dalam hal seremonial. Termasuk konsumsi secara sederhana.

Sebab, berbagai langkah tersebut telah berhasil menekan pengeluaran daerah hingga Rp1,7 triliun. “Ini menjadi momentum kita. Menjadi landasan menyusun anggaran ke depan harus seperti ini,” ucap Inggard.

Ia juga menjelaskan, efisiensi akan fokus pada pengeluaran operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Penataan belanja pegawai dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak. “Yang kita efisiensi itu menyangkut masalah operasional dari ASN maupun dewan. Termasuk perhitungan yang jelas menyangkut belanja pegawai,” pungkas Inggard. (gie/df)