Konsep ATM SPKLU, Tepat Mendukung Transisi Kendaraan Listrik January 26, 2026 5:56 pm Jumlah kendaraan listrik di Jakarta terus meningkat. Karena itu, perlu percepatan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Kesiapan infrastruktur dinilai menjadi faktor kunci agar transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan optimal. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/1). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) Rio menyampaikan, kebijakan afirmatif terhadap kendaraan listrik perlu berimbang dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan regulasi, juga berbarengan dengan ketersediaan SPKLU yang mudah diakses masyarakat. “Instrumen pendukungnya juga harus disiapkan, salah satunya SPKLU,” terang Rio. Ke depan, lanjut Rio, idealnya masyarakat bisa mengakses SPKLU semudah mesin ATM. Meski pengembangannya bertahap, konsep itu menjadi arah pembangunan infrastruktur kendaraan listrik. Rio menambahkan, pemetaan merupakan awal dari pengembangan SPKLU. Penentuan lokasi harus berbasis data. Baik dari sisi kebutuhan pengguna maupun kelayakan tempat. Terkait wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan SPKLU, tambah Rio, langkah itu perlu kajian dan riset lapangan yang komprehensif. “Jika kebutuhannya ada dan terukur, langkah itu dapat dipertimbangkan,” pungkas Rio. (all/df)

Jumlah kendaraan listrik di Jakarta terus meningkat. Karena itu, perlu percepatan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Kesiapan infrastruktur dinilai menjadi faktor kunci agar transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan optimal.

Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/1).

Rio menyampaikan, kebijakan afirmatif terhadap kendaraan listrik perlu berimbang dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan regulasi, juga berbarengan dengan ketersediaan SPKLU yang mudah diakses masyarakat.

“Instrumen pendukungnya juga harus disiapkan, salah satunya SPKLU,” terang Rio.

Ke depan, lanjut Rio, idealnya masyarakat bisa mengakses SPKLU semudah mesin ATM. Meski pengembangannya bertahap, konsep itu menjadi arah pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.

Rio menambahkan, pemetaan merupakan awal dari pengembangan SPKLU. Penentuan lokasi harus berbasis data. Baik dari sisi kebutuhan pengguna maupun kelayakan tempat.

Terkait wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan SPKLU, tambah Rio, langkah itu perlu kajian dan riset lapangan yang komprehensif.

“Jika kebutuhannya ada dan terukur, langkah itu dapat dipertimbangkan,” pungkas Rio. (all/df)