Komisi C Dorong 14 OPD Pemungut Retribusi Berinovasi January 27, 2026 9:02 pm Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inovasi dalam sistem dan strategi pemungutan retribusi. Dorongan ini disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail dalam rapat evaluasi kinerja guna mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah tahun 2026. Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi capaian kinerja OPD yang secara umum telah memenuhi target. “Secara target Alhamdulillah, ini rapornya biru,” ujar Ismail, Selasa (27/1). Meski demikian, ia tetap meminta seluruh OPD tidak langsung puas atas capaian tersebut, harus diikuti dengan langkah inovatif. Menurutnya, inovasi diperlukan agar pemungutan retribusi dapat berjalan lebih progresif. “Terutama yang punya kewenangan memungut retribusi untuk melakukan eksplorasi terkait peluang-peluang yang ada,” tutur Ismail. Ia juga menyoroti perbedaan karakter OPD yang memerlukan pendekatan berbeda pula. Sehingga menuntut inovasi dan strategi pendampingan yang tepat. “Tentu ini dibutuhkan kejelian treatment-nya pasti beda, jangan sampai terjebak sekedar rutinitas, business as usual,” kata Ismail. Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Elvarinsa menjelaskan dari 14 OPD, hanya dua yang belum mencapai target 100 persen. “Dinas Pertamanan dan Hutan Kota capaian sampai 31 Desember 2025 95,31 persen, Dinas Lingkungan Hidup 99,01 persen,” pungkas Elva. Sementara 12 lainnya telah melampaui target. Masing-masing yakni Dinas Bina Marga 132,13 persen, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian 104,66 persen, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 110,64 persen. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 112,67 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 285,07 persen, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 127,34 persen. Lalu Dinas Kebudayaan 145,62 persen, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 109,51 persen, serta Dinas Pemuda dan Olahraga 113,55 persen. Terakhir Dinas Kesehatan 117,62 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 141 persen, serta Dinas Sumber Daya Air 117,51 persen. (gie/df)

Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan inovasi dalam sistem dan strategi pemungutan retribusi.

Dorongan ini disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Ismail dalam rapat evaluasi kinerja guna mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi capaian kinerja OPD yang secara umum telah memenuhi target.

“Secara target Alhamdulillah, ini rapornya biru,” ujar Ismail, Selasa (27/1).

Meski demikian, ia tetap meminta seluruh OPD tidak langsung puas atas capaian tersebut, harus diikuti dengan langkah inovatif.

Menurutnya, inovasi diperlukan agar pemungutan retribusi dapat berjalan lebih progresif.

“Terutama yang punya kewenangan memungut retribusi untuk melakukan eksplorasi terkait peluang-peluang yang ada,” tutur Ismail.

Ia juga menyoroti perbedaan karakter OPD yang memerlukan pendekatan berbeda pula. Sehingga menuntut inovasi dan strategi pendampingan yang tepat.

“Tentu ini dibutuhkan kejelian treatment-nya pasti beda, jangan sampai terjebak sekedar rutinitas, business as usual,” kata Ismail.

Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Elvarinsa menjelaskan dari 14 OPD, hanya dua yang belum mencapai target 100 persen.

“Dinas Pertamanan dan Hutan Kota capaian sampai 31 Desember 2025 95,31 persen, Dinas Lingkungan Hidup 99,01 persen,” pungkas Elva.

Sementara 12 lainnya telah melampaui target. Masing-masing yakni Dinas Bina Marga 132,13 persen, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian 104,66 persen, serta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 110,64 persen.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 112,67 persen, Dinas Komunikasi dan Informatika 285,07 persen, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 127,34 persen.

Lalu Dinas Kebudayaan 145,62 persen, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 109,51 persen, serta Dinas Pemuda dan Olahraga 113,55 persen.

Terakhir Dinas Kesehatan 117,62 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 141 persen, serta Dinas Sumber Daya Air 117,51 persen. (gie/df)