Aspirasi Warga Kerap Terhambat, DPRD Tawarkan Jalur Reses January 29, 2026 6:15 pm Forum RT-RW Jakarta Pusat menilai, aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan belum sepenuhnya terserap dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1). Aspirasi dari Forum RT-RW itu bertujuan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi dari tingkat lingkungan. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Khoirudin mengakui masih terdapat kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Tidak semua usulan terakomodasi hingga tahap perencanaan daerah. “Banyak usulan masyarakat yang menguap dan tidak masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” ujar Khoirudin. Ia mengatakan, DPRD membuka ruang alternatif agar aspirasi masyarakat tetap tersampaikan secara efektif. Satu opsi di antaranya melalui mekanisme reses anggota dewan. “Saya menyarankan agar usulan dapat langsung disampaikan melalui reses sebagai alternatif,” jelas dia. Mekanisme reses, nilai Khoirudin, relevan. Sebab, tidak melalui pembahasan berjenjang di tingkat kecamatan maupun walikota. Sehingga aspirasi warga dapat langsung masuk ke pembahasan DPRD. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum RT RW Jakarta Pusat Joko Hardoyo menyampaikan, RT RW kerap menghadapi hambatan birokrasi dalam menyampaikan aspirasi warga. Kondisi tersebut membuat komunikasi dari bawah ke tingkat pengambil kebijakan belum berjalan optimal. “Kami sering kesulitan menyampaikan aspirasi ke tingkat atas karena adanya sekat birokrasi,” tandas Joko. Forum RT-RW berharap, terbangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Sehingga aspirasi masyarakat terserap lebih baik dalam kebijakan pembangunan DKI Jakarta. (all/df)

Forum RT-RW Jakarta Pusat menilai, aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan belum sepenuhnya terserap dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu terungkap dalam audiensi bersama DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/1).

Aspirasi dari Forum RT-RW itu bertujuan sebagai upaya memperbaiki pola komunikasi dari tingkat lingkungan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Khoirudin mengakui masih terdapat kendala dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Tidak semua usulan terakomodasi hingga tahap perencanaan daerah. “Banyak usulan masyarakat yang menguap dan tidak masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah,” ujar Khoirudin.

Ia mengatakan, DPRD membuka ruang alternatif agar aspirasi masyarakat tetap tersampaikan secara efektif. Satu opsi di antaranya melalui mekanisme reses anggota dewan.

“Saya menyarankan agar usulan dapat langsung disampaikan melalui reses sebagai alternatif,” jelas dia.

Mekanisme reses, nilai Khoirudin, relevan. Sebab, tidak melalui pembahasan berjenjang di tingkat kecamatan maupun walikota. Sehingga aspirasi warga dapat langsung masuk ke pembahasan DPRD.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum RT RW Jakarta Pusat Joko Hardoyo menyampaikan, RT RW kerap menghadapi hambatan birokrasi dalam menyampaikan aspirasi warga.

Kondisi tersebut membuat komunikasi dari bawah ke tingkat pengambil kebijakan belum berjalan optimal.

“Kami sering kesulitan menyampaikan aspirasi ke tingkat atas karena adanya sekat birokrasi,” tandas Joko.

Forum RT-RW berharap, terbangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Sehingga aspirasi masyarakat terserap lebih baik dalam kebijakan pembangunan DKI Jakarta. (all/df)