Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum

DPRD DKI Jakarta mendukung upaya penyediaan pangan yang berkelanjutan melalui pembentukan payung hukum.

Dukungan tersebut dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, Ranperda itu penting. Mengingat jumlah penduduk Jakarta cukup besar. Begitu pula keterbatasan lahan pertanian di wilayah ibukota.

“Penduduk kita yang cukup padat 10,6 juta dan butuh bahan pangan,” ujar Khoirudin, beberapa waktu lalu.

Karena itu, lanjut dia, payung hukum bisa mengatur ketersediaan pangan dari berbagai sumber.

“Jakarta sudah tidak ada lagi sawah ladang untuk bisa menanam bahan pangan,” ucap Khoirudin.

Pembahasan Ranperda tersebut mulai setelah pidato gubernur dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto dalam rapat paripurna pada Senin, 2 Februari 2026.

Pekan depan, seluruh fraksi akan membacakan pandangan umum terkait Ranperda tersebut.

Nantinya, harap Khoirudin, Ranperda itu dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyediaan pangan bagi masyarakat Jakarta.

“Penyediaan pangan yang cukup, yang sehat dan enak,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Produk DPRD

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DKI JAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-II MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI DKI Jakarta NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2026.

Berita Terbaru

Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen February 9, 2026 3:51 pm Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan harus mampu memperkuat tata kelola pangan daerah secara menyeluruh. Sebab, pangan memiliki posisi strategis dalam kehidupan warga dan pembangunan Jakarta ke depan. Demikian ungkap Anggota Fraksi PSI Francine Widjojo dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. “Sejalan dengan mandat kerangka regulasi nasional terkait pangan, keamanan pangan, ketahanan pangan, serta gizi,” ujar Francine, Senin (9/2). Menurut dia, sistem pangan yang kuat menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial ekonomi Jakarta sebagai kota global. Maka, Fraksi PSI berpandangan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu mengatur secara jelas dukungan anggaran, mekanisme distribusi, serta tata kelola yang memadai. “Agar pemenuhan hak atas pangan di DKI Jakarta dapat dipenuhi tanpa reduksi serta dapat diperluas cakupan dan jenis kemanfaatannya,” tutur Francine. Pengaturan tersebut, ungkap dia, perlu agar pemenuhan hak atas pangan bagi warga DKI Jakarta dapat optimal, berkelanjutan, dan tanpa pengurangan manfaat. Fraksi PSI juga menekankan, penyelenggaraan sistem pangan harus mencakup seluruh rantainya. Mulai dari perencanaan hingga pengelolaan limbah. Pendekatan lintas sektor dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar kebijakan pangan mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. “Agar Jakarta memiliki sistem pangan yang sehat, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Francine. Fraksi PSI juga menyoroti pentingnya distribusi pangan yang adil sebagai inti kebijakan pangan daerah. Bahkan, akses dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Khususnya kelompok rentan. Hal itu perlu menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan agar ketimpangan harga dan distribusi dapat ditekan. Selain itu, Fraksi PSI menegaskan, perlu kebijakan pemanfaatan dan keamanan pangan yang konsisten dan terkoordinasi. Edukasi gizi, pengawasan pangan segar dan olahan, serta penegakan standar keamanan pangan sangat penting. Memberikan perlindungan konsumen. Meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Melalui pandangan tersebut, Fraksi PSI berharap, Ranperda itu dapat menjadi dasar kebijakan kuat dalam mewujudkan sistem pangan Jakarta yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Agar perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas konsumsi dapat terwujud secara nyata,” pungkas Francine. (gie/df)

10 Feb, 2026
Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen

Sistem Pangan Perkuat Kebijakan Eksisting

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu sebagai sistem kesiapsiagaan krisis. Tidak hanya sebagai instrumen pengaturan pasokan dan distribusi pangan. Juru Bicara Fraksi NasDem Riano P. Ahmad menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Kompleksitas persoalan pangan Jakarta menuntut sistem berbasis data, terintegrasi lintas sektor, serta mampu merespons krisis secara cepat dan terukur. “Tantangan pangan Jakarta tidak sederhana karena sebagian besar pasokan berasal dari luar daerah dan Jakarta berfungsi sebagai wilayah transit perdagangan pangan nasional,” terang Riano. Fraksi NasDem menyoroti belum optimalnya sistem pencatatan keluar-masuk pangan secara real time. Kondisi tersebut berpotensi memicu kesalahan dalam penetapan cadangan pangan daerah. Sekaligus melemahkan respons pemerintah saat terjadi gangguan pasokan atau gejolak harga. “Sistem Informasi Pangan Daerah harus terintegrasi, real-time, dan dapat diakses lintas perangkat daerah agar pengambilan keputusan berbasis data dapat dilakukan secara tepat,” jelas Riano. Dalam pandangan Fraksi NasDem, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga perlu diatur secara lebih presisi. Ranperda belum memuat indikator pemicu yang jelas terkait waktu dan kondisi penyaluran CPPD. Sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan respons pada situasi darurat. “CPPD perlu dilengkapi indikator pemicu yang jelas, baik saat terjadi kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun kondisi darurat sosial,” terang Riano. Fraksi NasDem turut menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam stabilisasi harga dan distribusi. Penugasan kepada BUMD perlu transparan dan akuntabel. Menyertakan kewajiban pelaporan berkala kepada DPRD agar tetap berada dalam koridor pelayanan publik. “Stabilisasi harga dan distribusi pangan oleh BUMD harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” jelas Riano. Selain itu, Fraksi NasDem menilai, aspek pendanaan dalam Ranperda perlu diperkuat. Sistem pangan Jakarta tidak dapat bergantung pada kebijakan ad hoc. Melainkan perlu kerangka penganggaran yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. “Pendanaan sistem pangan harus berkelanjutan, terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berbasis kinerja dan dampak,” terang Riano. Fraksi NasDem juga mendorong agar Ranperda mengadopsi prinsip multi-year dan counter-cyclical dalam pembentukan cadangan pangan daerah agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk merespons krisis pangan tanpa menunggu gejolak membesar. Dalam konteks perlindungan konsumen, Fraksi NasDem menilai Ranperda perlu menegaskan peran pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan, keterjangkauan harga, serta transparansi informasi kepada publik, khususnya bagi kelompok rentan. “Pemerintah Daerah wajib hadir melindungi konsumen, tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga keamanan, keterjangkauan, dan keadilan akses,” jelas Riano. Sebagai penutup, Fraksi NasDem menegaskan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan harus mampu menjawab tantangan krisis pangan global, perubahan iklim, serta gangguan rantai pasok melalui pembangunan sistem pangan Jakarta yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan. “Ranperda ini harus menjadi sistem perlindungan nyata bagi warga Jakarta, baik dalam situasi normal maupun krisis,” tandas Riano. (all/df)

Ranperda Sistem Pangan, Berbasis Data dan Kesiapsiagaan Krisis

Pastikan Penyediaan Pangan melalui Payung Hukum

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait