Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Yuke: Tak Bisa Parsial February 6, 2026 5:02 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan komitmen mendukung pengembangan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi lintas wilayah. Khususnya melalui rencana pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Yuke menyampaikan hal itu usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) studi potensi kontribusi proyek tersebut di Balai Agung, beberapa waktu lalu. Pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama yang melibatkan wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, harus berlandaskan kerja sama yang kuat dan setara antara seluruh pihak terkait. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) Menurut Yuke, kolaborasi antara Pemprov DKI dan Pemprov Banten menjadi aspek krusial. Sehingga proyek MRT mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat lintas daerah. “Benar-benar kerja sama apapun itu harus mengumpulkan dua belah pihak, dan khususnya untuk warga Banten dan Jakarta,” kata Yuke. Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pengembangan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 bukan hanya sekadar proyek transportasi. Melainkan bagian dari upaya jangka panjang membangun kota yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau terbatas pada satu wilayah administratif saja. “Segala sesuatunya kan juga nggak bisa kita hanya berpikir untuk DKI sendiri. Aglomerasi ini juga harus saling berkomunikasi dan saling terintegrasi,” kata dia. Menurut Yuke, integrasi wilayah tersebut mencakup berbagai aspek. Mulai dari sistem transportasi publik hingga jaringan jalan penghubung antarwilayah. Ia mencontohkan, konektivitas antara Jakarta Barat dan wilayah Tangerang sebagai salah satu bentuk integrasi infrastruktur yang perlu persiapan matang. Komisi D menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan integrasi infrastruktur lintas wilayah. Terutama berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Termasuk aspek pengawasan, perencanaan, serta sinkronisasi kebijakan dengan wilayah sekitar. Melalui penandatanganan nota kesepahaman studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 itu, harap Yuke, sinergi antara Jakarta dan Banten semakin kuat. Dengan demikian, pembangunan transportasi massal mampu mengurai kemacetan. Mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Aglomerasi Jabodetabek. “Ada juga mungkin jalan tembus yang di Jakarta Barat tembus ke Tangerang. Ini kita siap-siap di support,” tukas Yuke. (yla/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan komitmen mendukung pengembangan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi lintas wilayah. Khususnya melalui rencana pembangunan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja.

Yuke menyampaikan hal itu usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) studi potensi kontribusi proyek tersebut di Balai Agung, beberapa waktu lalu.

Pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama yang melibatkan wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya, harus berlandaskan kerja sama yang kuat dan setara antara seluruh pihak terkait.

Menurut Yuke, kolaborasi antara Pemprov DKI dan Pemprov Banten menjadi aspek krusial. Sehingga proyek MRT mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat lintas daerah.

“Benar-benar kerja sama apapun itu harus mengumpulkan dua belah pihak, dan khususnya untuk warga Banten dan Jakarta,” kata Yuke.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pengembangan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 bukan hanya sekadar proyek transportasi. Melainkan bagian dari upaya jangka panjang membangun kota yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau terbatas pada satu wilayah administratif saja.

“Segala sesuatunya kan juga nggak bisa kita hanya berpikir untuk DKI sendiri. Aglomerasi ini juga harus saling berkomunikasi dan saling terintegrasi,” kata dia.

Menurut Yuke, integrasi wilayah tersebut mencakup berbagai aspek. Mulai dari sistem transportasi publik hingga jaringan jalan penghubung antarwilayah.

Ia mencontohkan, konektivitas antara Jakarta Barat dan wilayah Tangerang sebagai salah satu bentuk integrasi infrastruktur yang perlu persiapan matang.

Komisi D menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan integrasi infrastruktur lintas wilayah.

Terutama berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Termasuk aspek pengawasan, perencanaan, serta sinkronisasi kebijakan dengan wilayah sekitar.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman studi potensi kontribusi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 itu, harap Yuke, sinergi antara Jakarta dan Banten semakin kuat.

Dengan demikian, pembangunan transportasi massal mampu mengurai kemacetan. Mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan Aglomerasi Jabodetabek.

“Ada juga mungkin jalan tembus yang di Jakarta Barat tembus ke Tangerang. Ini kita siap-siap di support,” tukas Yuke. (yla/df)