Isu pangan tidak bisa sekadar persoalan distribusi dan harga. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD DKI Jakarta menegaskan, pangan menyangkut hajat hidup masyarakat. Butuh kehadiran negara secara menyeluruh. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (9/2).

Isu pangan tidak bisa sekadar persoalan distribusi dan harga. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD DKI Jakarta menegaskan, pangan menyangkut hajat hidup masyarakat. Butuh kehadiran negara secara menyeluruh.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum itu dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (9/2).

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Manuara Siahaan menyampaikan, pihaknya memandang perlu membangun Ranperda Sistem Pangan dengan pendekatan holistik. Mengaitkan seluruh pemangku kepentingan pangan, dari hulu hingga hilir.

“Sistem pangan merupakan satu kesatuan yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan sisa pangan,” ujar Manuara.

Dalam aspek produksi, Fraksi PDI Perjuangan menekankan, pemerintah wajib memperkuat kemampuan petani, peternak, dan nelayan melalui riset, inovasi, serta jaminan sarana dan prasarana produksi.

Perlindungan lahan pertanian produktif dan benih hasil pemuliaan sangat krusial menjaga keberlanjutan pangan.

Keterbatasan lahan Jakarta juga mendorong peningkatan kerja sama pasokan pangan dengan daerah produsen.

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah tersebut. Namun meminta pengembangan kerja sama lebih maju. Tidak hanya menjaga pasokan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keamanan pangan.

“Kerja sama daerah perlu diperkuat. Termasuk melalui pengembangan teknologi pertanian dan kontrak pertanian yang saling menguntungkan,” papar dia.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kesenjangan akses pangan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Program subsidi dan bantuan pangan sangat perlu. Namun, pendataan yang akurat akan menopang program tepat sasaran.

“Kesenjangan ekonomi sangat memengaruhi akses pangan, sehingga keberpihakan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas,” jelas Manuara.

Sebagai penguatan tata kelola, mendorong pengembangan sistem digital memantau stok dan harga pangan secara transparan.

Langkah tersebut penting, mencegah spekulasi dan praktik penimbunan yang bisa merugikan masyarakat.

“Pengawasan stok dan harga pangan harus dilakukan secara terbuka agar spekulasi dan penimbunan dapat dicegah sejak dini,” tandas dia.

Fraksi PDI Perjuangan berharap, Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan mampu memperkuat produksi pangan, memperluas kerja sama daerah, serta menghadirkan sistem pangan Jakarta yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh warga. (all/df)