Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi terkait Virus Nipah. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Politisi Partai Golkar itu berharap, pemerintah meluncurkan kampanye digital protokol kesehatan yang fokus pada pencegahan penyakt zoonosis (penularann dari hewan ke manusia).

Langkah itu, sambung Baco, merupakan hal mendesak. Setelah muncul ancaman global Virus Nipah yang penularannya lewat hewan, seperti babi dan kelelawar.

Baco juga berharap, kementerian dan dinas-dinas terkait memproduksi konten edukatif yang mudah dipahami masyarakat.

Terutama mengenai cara mencuci buah dengan benar. Lalu, menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh hewan liar.

Ia berharap, kampanye tersebut mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui media sosial dan jaringan komunikasi publik. (stw/df)

Produk DPRD

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DKI JAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-II MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI DKI Jakarta NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2026.

Berita Terbaru

Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus February 11, 2026 12:47 pm Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah lebaran’ kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS),” ujar Rio. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) Rio menyatakan, output dari kebijakan VMS yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga tidak ada salahnya mengembalikan sebagian PNBP pada 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil. VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib terpasang pada kapal berizin pusat. Umumnya, kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi. Sistem tersebut berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan. Hingga April 2025, ungkap Rio, tercatat sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS, dari total 13.313 unit yang mengantongi izin pemerintah pusat. Selain itu, Rio mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Tranggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VSM. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan hal senada. Dengan semakin banyak nelayan yang menggunakan VMS, akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap. Ismail juga menyoroti kebijakan pangan. Khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) GPM, kata Ismail, harus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana. Khususnya bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah masyarakat yang dirundung duka,” tutur politisi PKS itu. Rencananya, ID Food mengelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia dalam upaya mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. (stw/df)

11 Feb, 2026
Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus

Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan

Urgensi Revisi Perda Pencemaran Udara, DPRD Siap Dukung

Antisipasi Virus Nipah, Baco Berharap Pemerintah Luncurkan Kampanye Digital Protokol Kesehatan

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait