Jelang Ramadan, ‘Nelayan Kecil’ Butuh Bantuan Khusus February 11, 2026 12:47 pm Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan. Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. “Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah lebaran’ kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS),” ujar Rio. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) Rio menyatakan, output dari kebijakan VMS yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga tidak ada salahnya mengembalikan sebagian PNBP pada 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil. VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib terpasang pada kapal berizin pusat. Umumnya, kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi. Sistem tersebut berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan. Hingga April 2025, ungkap Rio, tercatat sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS, dari total 13.313 unit yang mengantongi izin pemerintah pusat. Selain itu, Rio mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Tranggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VSM. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan hal senada. Dengan semakin banyak nelayan yang menggunakan VMS, akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap. Ismail juga menyoroti kebijakan pangan. Khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP) GPM, kata Ismail, harus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana. Khususnya bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah masyarakat yang dirundung duka,” tutur politisi PKS itu. Rencananya, ID Food mengelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia dalam upaya mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. (stw/df)

Jelang Ramadan, kalangan nelayan kecil di pesisir pantai Jakarta merupakan bagian yang butuh bantuan khusus distribusi pangan.

Demikian ungkap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, beberapa waktu lalu.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian bantuan khusus merupakan upaya memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Kami mengimbau Kementeriuan Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ‘hadiah lebaran’ kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS),” ujar Rio.

Rio menyatakan, output dari kebijakan VMS yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga tidak ada salahnya mengembalikan sebagian PNBP pada 2025 untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil.

VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib terpasang pada kapal berizin pusat. Umumnya, kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi.

Sistem tersebut berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara real-time. Meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.

Hingga April 2025, ungkap Rio, tercatat sekitar 8.893 kapal telah terpasang VMS, dari total 13.313 unit yang mengantongi izin pemerintah pusat.

Selain itu, Rio mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Tranggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VSM.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan hal senada. Dengan semakin banyak nelayan yang menggunakan VMS, akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap.

Ismail juga menyoroti kebijakan pangan. Khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2026.

GPM, kata Ismail, harus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana. Khususnya bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah masyarakat yang dirundung duka,” tutur politisi PKS itu.

Rencananya, ID Food mengelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia dalam upaya mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. (stw/df)