Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global February 11, 2026 5:02 pm Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemprov DKI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya, Rabu (11/2). Penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Baliakota DKI Jakarta. “Iya, pada hari ini tanggal 11 Februari 2026, kami menyaksikan penanda tanganan MOU antara BPKP dan Pemprov DKI,” ujar pria yang akrab disapa Aga itu. Menurut dia, penandatanganan ini merupakan langkah penting dan strategis dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Memastikan juga tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus. (dok.DDJP) “Ini suatu upaya yang baik sekali dari Pak Gubernur untuk tetap menjaga transparansi, akuntabilitas keuangan yang lebih transparan,” kata Aga. Ia menjelaskan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan melibatkan BPKP secara aktif dalam proses internal. “Kami menindaklanjutinya di Sekretariat DPRD dengan meminta kepada BPKP untuk mendapatkan pendampingan,” ucap Aga. Pendampingan tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan, guna mewujudkan pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih tertib, akuntabel, serta berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, kerja sama itu untuk penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta kota global dan berbudaya. Ia menyatakan, Pemprov siap membuka diri seluas-luasnya untuk selalu mendapat pengawasan, atensi, dan monitoring oleh BPKP. “Saya sudah menyampaikan kepada Kepala BPKP Jakarta, kami memberikan dan mempersilahkan semua proses dilakukan, karena ini bagian dari transparansi,” pungkas Pramono. (gie/df)

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemprov DKI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya, Rabu (11/2).

Penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Baliakota DKI Jakarta.

“Iya, pada hari ini tanggal 11 Februari 2026, kami menyaksikan penanda tanganan MOU antara BPKP dan Pemprov DKI,” ujar pria yang akrab disapa Aga itu.

Menurut dia, penandatanganan ini merupakan langkah penting dan strategis dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Memastikan juga tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.

“Ini suatu upaya yang baik sekali dari Pak Gubernur untuk tetap menjaga transparansi, akuntabilitas keuangan yang lebih transparan,” kata Aga.

Ia menjelaskan, Sekretariat DPRD DKI Jakarta akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan melibatkan BPKP secara aktif dalam proses internal.

“Kami menindaklanjutinya di Sekretariat DPRD dengan meminta kepada BPKP untuk mendapatkan pendampingan,” ucap Aga.

Pendampingan tersebut mencakup seluruh tahapan kegiatan. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan, guna mewujudkan pengelolaan administrasi dan keuangan yang lebih tertib, akuntabel, serta berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, kerja sama itu untuk penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta kota global dan berbudaya.

Ia menyatakan, Pemprov siap membuka diri seluas-luasnya untuk selalu mendapat pengawasan, atensi, dan monitoring oleh BPKP.

“Saya sudah menyampaikan kepada Kepala BPKP Jakarta, kami memberikan dan mempersilahkan semua proses dilakukan, karena ini bagian dari transparansi,” pungkas Pramono. (gie/df)