Legislator Apresiasi Setahun Pram-Rano February 12, 2026 8:05 am Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menilai, belum bisa mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam setahun ini. Menurut dia, satu tahun merupakan periode yang terlalu singkat untuk mengevaluasi seluruh program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Apalagi menuntaskan program prioritas, seperti banjir dan macet. “Satu tahun tuh waktu yang masih diukur sedikit untuk sebuah proses pekerjaan,” ujar Rany usai menghadiri Diskusi Publik 1 Tahun Kepemimpinan Pram-Doel di Aula PSD HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Meski demikian, Rany mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta selama setahun di bawah kepemimpinan Pramono dan Rano Karno. Menunjukkan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, lanjut Rany, penanganan banjir dan kemacetan kendaraan di kota Jakarta memerlukan kerja kolaboratif lintas wilayah. Terutama daerah penyangga yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. “Permasalahan banjir, permasalahan macet, itu memang harus jadi konsen kita bersama dan harus berkolaborasi dengan kota-kota seputar kita juga,” tambah dia. Selain itu, Rany menyoroti terkait implementasi penebusan ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta. Menurut Rany masih ditangani berdasarkan aduan dari masyarakat dan belum adanya aturan baku yang pasti. “Penebusan ijazah itu kan biasanya case by case, memang belum bisa dibuat otomatis karena belum ada Perda, belum ada Pergub atau segala macamnya,” kata Rany. “Jadi masih berdasarkan aduan masyarakat,” jelas dia. Ia menjelaskan, hingga kini hanya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang kerap membantu dalam menangani penebusan ijazah. Namun kata Rany, kriterianya bisa berbeda-beda dalam setiap kasusnya. “Untuk siswa yang ijazahnya tertahan di sekolah swasta, sekarang kita sedang proses penggratisan juga secara bertahap. Belum semua sekolah swasta,” imbuh Rany. Sehubungan itu, Rany mengapresiasi Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) yang telah menyelenggarakan dialog publik atas setahun kinerja Pram-Rano. Ia menegaskan, diskusi publik tersebut dapat menjadi wawasan dan aspirasi bisa lebih yang optimal. “Saya apresiasi dialog-dialog seperti ini daripada harus berteriak-teriak, anarkis, demo. siapa tahu dari perkumpulan ini akhirnya ada solusi yang bisa kita sampaikan ke Pemprov atau DPRD,” pungkasnya Adapun diskusi publik tersebut dihadiri , Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim, Kepala BP BUMD DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Muhamad Matsani. (apn/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menilai, belum bisa mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam setahun ini.

Menurut dia, satu tahun merupakan periode yang terlalu singkat untuk mengevaluasi seluruh program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Apalagi menuntaskan program prioritas, seperti banjir dan macet.

“Satu tahun tuh waktu yang masih diukur sedikit untuk sebuah proses pekerjaan,” ujar Rany usai menghadiri Diskusi Publik 1 Tahun Kepemimpinan Pram-Doel di Aula PSD HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Meski demikian, Rany mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta selama setahun di bawah kepemimpinan Pramono dan Rano Karno. Menunjukkan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, lanjut Rany, penanganan banjir dan kemacetan kendaraan di kota Jakarta memerlukan kerja kolaboratif lintas wilayah. Terutama daerah penyangga yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

“Permasalahan banjir, permasalahan macet, itu memang harus jadi konsen kita bersama dan harus berkolaborasi dengan kota-kota seputar kita juga,” tambah dia.

Selain itu, Rany menyoroti terkait implementasi penebusan ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta.

Menurut Rany masih ditangani berdasarkan aduan dari masyarakat dan belum adanya aturan baku yang pasti.

“Penebusan ijazah itu kan biasanya case by case, memang belum bisa dibuat otomatis karena belum ada Perda, belum ada Pergub atau segala macamnya,” kata Rany.

“Jadi masih berdasarkan aduan masyarakat,” jelas dia.

Ia menjelaskan, hingga kini hanya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang kerap membantu dalam menangani penebusan ijazah. Namun kata Rany, kriterianya bisa berbeda-beda dalam setiap kasusnya.

“Untuk siswa yang ijazahnya tertahan di sekolah swasta, sekarang kita sedang proses penggratisan juga secara bertahap. Belum semua sekolah swasta,” imbuh Rany.

Sehubungan itu, Rany mengapresiasi Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) yang telah menyelenggarakan dialog publik atas setahun kinerja Pram-Rano.

Ia menegaskan, diskusi publik tersebut dapat menjadi wawasan dan aspirasi bisa lebih yang optimal.

“Saya apresiasi dialog-dialog seperti ini daripada harus berteriak-teriak, anarkis, demo. siapa tahu dari perkumpulan ini akhirnya ada solusi yang bisa kita sampaikan ke Pemprov atau DPRD,” pungkasnya

Adapun diskusi publik tersebut dihadiri , Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim, Kepala BP BUMD DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Muhamad Matsani. (apn/df)