Pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai Atasi Kemacetan dan Emisi Karbon February 12, 2026 3:38 pm Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atas komitmennya mempercepat pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai. Menurut Rio, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan langkah strategis agar KRL, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta dapat terintegrasi secara modern dan efisien. Dengan begitu, pembangunan stasiun LRT Fase 1B Manggarai berpotensi mengurangi kemacetan di sejumlah wilayah. Termasuk menekan laju dekarbonisasi dari sektor transportasi. Apalagi, lanjut Rio, dukungan itu datang langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Tentu hal itu menjadi sinyal politik yang kuat bagi percepatan proyek strategis tersebut. Dengan begitu, ia memastikan mengawal secara ketat proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Stasiun LRT Fase 1 B Manggarai. Sehingga tercipta integrasi teknis yang benar-benar tersambung langsung atau seamless connectivity dengan Stasiun Manggarai milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Perlu ada MoU teknis yang mengikat antara Pemprov DKI atau Jakpro dengan Kemenhub,” ujar Rio, Rabu (11/2). Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. (dok.DDJP) “Kami akan mendorong pengawasan langsung secara berkala untuk memastikan jarak dan kenyamanan perpindahan penumpang,” tambah dia. Lebih lanjut, sambung Rio, Jakpro juga perlu mengutamakan kenyamanan,keamanan, saat penumpang melakukan perpindahan antarmoda. Sehingga tidak memerlukan jarak jalan kaki lebih dari 300 meter. Selain aspek teknis, Rio menyoroti pentingnya kebijakan TOD yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal Manggarai. Untuk itu diperlukan regulasi, baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda), mewajibkan alokasi ruang komersial khusus bagi UMKM lokal di kawasan TOD. “UMKM lokal harus diberi ruang. Tidak hanya tempat usaha, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan skema sewa yang terjangkau agar mereka siap bersaing,” jelas dia. Dengan begitu, Rio menekankan, seluruh proses pembangunan, hingga pemilihan mitra strategis, harus secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi aktif oleh Jakpro demi menjaga karakter sosial kawasan Manggarai. Lebih lanjut, Rio mendorong Pemprov DKI menyiapkan kebijakan insentif terintegrasi. Tujuannya, meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Insentif tersebut, lanjut Rio, antara lain berupa tarif terintegrasi dengan sistem tarif flat atau diskon menarik bagi pengguna yang berpindah moda di Manggarai. Selain itu, Rio menilai fasilitas park and ride yang efisien dengan tarif terjangkau juga penting bagi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih ke transportasi umum. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kampanye publik yang masif mengenai kemudahan, kenyamanan. Termasuk dampak positif transportasi umum terintegrasi terhadap lingkungan dan efisiensi waktu perjalanan. Rio mengingatkan bahwa tingginya intensitas integrasi moda di Manggarai harus diimbangi dengan sistem pengelolaan kerumunan yang baik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di antaranya, crowd management, pengawasan CCTV terpadu, serta ketersediaan petugas keamanan yang memadai. Menjadi bagian dari desain dan anggaran proyek. “Komisi B akan memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang benar-benar diperhatikan,” tegas dia. Dengan demikian, Rio memastikan DPRD DKI melalui Komisi B berencana melakukan evaluasi berkala. Evaluasi tersebut akan mencakup dampak sosial-ekonomi bagi warga sekitar, tingkat penggunaan integrasi moda, serta efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan emisi. “Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan TOD di stasiun-stasiun lainnya di Jakarta,” pungkas Rio. (apn/df)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atas komitmennya mempercepat pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai.

Menurut Rio, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan langkah strategis agar KRL, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta dapat terintegrasi secara modern dan efisien.

Dengan begitu, pembangunan stasiun LRT Fase 1B Manggarai berpotensi mengurangi kemacetan di sejumlah wilayah. Termasuk menekan laju dekarbonisasi dari sektor transportasi.

Apalagi, lanjut Rio, dukungan itu datang langsung dari Gubernur DKI Jakarta. Tentu hal itu menjadi sinyal politik yang kuat bagi percepatan proyek strategis tersebut.

Dengan begitu, ia memastikan mengawal secara ketat proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Stasiun LRT Fase 1 B Manggarai.

Sehingga tercipta integrasi teknis yang benar-benar tersambung langsung atau seamless connectivity dengan Stasiun Manggarai milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Perlu ada MoU teknis yang mengikat antara Pemprov DKI atau Jakpro dengan Kemenhub,” ujar Rio, Rabu (11/2).

“Kami akan mendorong pengawasan langsung secara berkala untuk memastikan jarak dan kenyamanan perpindahan penumpang,” tambah dia.

Lebih lanjut, sambung Rio, Jakpro juga perlu mengutamakan kenyamanan,keamanan, saat penumpang melakukan perpindahan antarmoda. Sehingga tidak memerlukan jarak jalan kaki lebih dari 300 meter.

Selain aspek teknis, Rio menyoroti pentingnya kebijakan TOD yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal Manggarai.

Untuk itu diperlukan regulasi, baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda), mewajibkan alokasi ruang komersial khusus bagi UMKM lokal di kawasan TOD.

“UMKM lokal harus diberi ruang. Tidak hanya tempat usaha, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan skema sewa yang terjangkau agar mereka siap bersaing,” jelas dia.

Dengan begitu, Rio menekankan, seluruh proses pembangunan, hingga pemilihan mitra strategis, harus secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi aktif oleh Jakpro demi menjaga karakter sosial kawasan Manggarai.

Lebih lanjut, Rio mendorong Pemprov DKI menyiapkan kebijakan insentif terintegrasi. Tujuannya, meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

Insentif tersebut, lanjut Rio, antara lain berupa tarif terintegrasi dengan sistem tarif flat atau diskon menarik bagi pengguna yang berpindah moda di Manggarai.

Selain itu, Rio menilai fasilitas park and ride yang efisien dengan tarif terjangkau juga penting bagi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih ke transportasi umum.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kampanye publik yang masif mengenai kemudahan, kenyamanan.

Termasuk dampak positif transportasi umum terintegrasi terhadap lingkungan dan efisiensi waktu perjalanan.

Rio mengingatkan bahwa tingginya intensitas integrasi moda di Manggarai harus diimbangi dengan sistem pengelolaan kerumunan yang baik.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di antaranya, crowd management, pengawasan CCTV terpadu, serta ketersediaan petugas keamanan yang memadai. Menjadi bagian dari desain dan anggaran proyek.

“Komisi B akan memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang benar-benar diperhatikan,” tegas dia.

Dengan demikian, Rio memastikan DPRD DKI melalui Komisi B berencana melakukan evaluasi berkala.

Evaluasi tersebut akan mencakup dampak sosial-ekonomi bagi warga sekitar, tingkat penggunaan integrasi moda, serta efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan emisi.

“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan TOD di stasiun-stasiun lainnya di Jakarta,” pungkas Rio. (apn/df)