Legislator Apresiasi Respons Gubernur soal Evaluasi Menyeluruh RDF Rorotan February 20, 2026 10:07 am Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang turun langsung menemui warga terkait keluhan aroma tak sedap dari operasional RDF Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci. Menurut Fu’adi, sikap responsif tersebut mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. “Langkah ini patut dihargai,” ujar anggota Komisi D itu dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2). Persoalan Dinilai Sistemik Meski demikian, Fu’adi menilai, persoalan di RDF Plant Rorotan tidak cukup hanya melalui perbaikan teknis di permukaan. Instruksi penggunaan truk compactor tertutup, merupakan awal yang baik, tetapi belum menyentuh akar masalah. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fu’adi Luthfi. (dok.DDJP) “Fasilitas senilai Rp.1,28 triliun itu sudah beberapa kali dihentikan sejak uji coba. Ini indikator ada aspek mendasar yang perlu dievaluasi serius,” kata Fu’adi. Ia menjelaskan, persoalan bukan hanya pada armada pengangkut. Melainkan ketidaksesuaian antara karakteristik sampah yang masuk dengan spesifikasi teknologi RDF yang dirancang untuk sampah terpilah dan relatif kering. Dalam praktiknya, sampah yang masuk masih bercampur organik dan anorganik. Bahkan pada tahap awal operasional sempat memanfaatkan sampah lama dari bunker. Kondisi demikian membuat mesin harus memilah sekaligus mengolah. Sehingga sulit menghindari potensi aroma tak sedap. “Terlihat ada kesenjangan antara kesiapan infrastruktur hilir dan sistem pemilahan di hulu,” ungkap dia. Saat menaikkan kapasitas dari 750 ton menjadi 1.000 ton per hari, keluhan bau kembali muncul. Meski kapasitas desain penuh mencapai 2.500 ton per hari. Dengan produksi sampah Jakarta lebih dari 7.500 ton per hari, RDF Rorotan baru mampu menampung sekitar sepertiganya. Itu pun dalam kondisi belum sepenuhnya terpilah. Dampak ke Warga dan Tuntutan Transparansi Fu’adi menekankan, persoalan tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar. Keluhan gangguan kesehatan, seperti ISPA dan iritasi mata mulai terdengar. Termasuk beban psikologis akibat ketidakpastian. Ia mengapresiasi pembentukan Satgas Pengawasan bersama warga pada 13 Februari 2026. Namun, forum tersebut harus belum mendapat akses informasi dan kewenangan nyata. “Warga ingin fasilitas ini berhasil, tapi mereka berhak atas kepastian dan data yang terbuka,” tegas dia. Tiga Rekomendasi Fraksi PKB Sebagai fungsi pengawasan, Fraksi PKB menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, audit independen terhadap sistem pengendalian bau dan emisi, dengan hasil transparan dan dapat diakses publik serta DPRD. Kedua, penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber agar teknologi RDF berjalan sesuai desain. Ketiga, penetapan tolok ukur kinerja dan batas waktu yang jelas sebelum beroperasional penuh. “Kita ingin Jakarta mandiri dan tak lagi bergantung pada Bantargebang,” tutur dia. Fu’adi menegaskan, Fraksi PKB mendukung modernisasi pengelolaan sampah. Namun, menurutnya, solusi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga. “Rorotan harus jadi momentum perbaikan tata kelola dan transparansi, tanpa ada warga yang dirugikan,” pungkas dia. (red)

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur Pramono Anung yang turun langsung menemui warga terkait keluhan aroma tak sedap dari operasional RDF Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci.

Menurut Fu’adi, sikap responsif tersebut mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

“Langkah ini patut dihargai,” ujar anggota Komisi D itu dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2).

Persoalan Dinilai Sistemik

Meski demikian, Fu’adi menilai, persoalan di RDF Plant Rorotan tidak cukup hanya melalui perbaikan teknis di permukaan.

Instruksi penggunaan truk compactor tertutup, merupakan awal yang baik, tetapi belum menyentuh akar masalah.

“Fasilitas senilai Rp.1,28 triliun itu sudah beberapa kali dihentikan sejak uji coba. Ini indikator ada aspek mendasar yang perlu dievaluasi serius,” kata Fu’adi.

Ia menjelaskan, persoalan bukan hanya pada armada pengangkut. Melainkan ketidaksesuaian antara karakteristik sampah yang masuk dengan spesifikasi teknologi RDF yang dirancang untuk sampah terpilah dan relatif kering.

Dalam praktiknya, sampah yang masuk masih bercampur organik dan anorganik. Bahkan pada tahap awal operasional sempat memanfaatkan sampah lama dari bunker.

Kondisi demikian membuat mesin harus memilah sekaligus mengolah. Sehingga sulit menghindari potensi aroma tak sedap.

“Terlihat ada kesenjangan antara kesiapan infrastruktur hilir dan sistem pemilahan di hulu,” ungkap dia.

Saat menaikkan kapasitas dari 750 ton menjadi 1.000 ton per hari, keluhan bau kembali muncul. Meski kapasitas desain penuh mencapai 2.500 ton per hari.

Dengan produksi sampah Jakarta lebih dari 7.500 ton per hari, RDF Rorotan baru mampu menampung sekitar sepertiganya. Itu pun dalam kondisi belum sepenuhnya terpilah.

Dampak ke Warga dan Tuntutan Transparansi

Fu’adi menekankan, persoalan tersebut berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar. Keluhan gangguan kesehatan, seperti ISPA dan iritasi mata mulai terdengar. Termasuk beban psikologis akibat ketidakpastian.

Ia mengapresiasi pembentukan Satgas Pengawasan bersama warga pada 13 Februari 2026. Namun, forum tersebut harus belum mendapat akses informasi dan kewenangan nyata.

“Warga ingin fasilitas ini berhasil, tapi mereka berhak atas kepastian dan data yang terbuka,” tegas dia.

Tiga Rekomendasi Fraksi PKB

Sebagai fungsi pengawasan, Fraksi PKB menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, audit independen terhadap sistem pengendalian bau dan emisi, dengan hasil transparan dan dapat diakses publik serta DPRD.

Kedua, penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber agar teknologi RDF berjalan sesuai desain.

Ketiga, penetapan tolok ukur kinerja dan batas waktu yang jelas sebelum beroperasional penuh.

“Kita ingin Jakarta mandiri dan tak lagi bergantung pada Bantargebang,” tutur dia.

Fu’adi menegaskan, Fraksi PKB mendukung modernisasi pengelolaan sampah. Namun, menurutnya, solusi tidak boleh mengorbankan kenyamanan warga.

“Rorotan harus jadi momentum perbaikan tata kelola dan transparansi, tanpa ada warga yang dirugikan,” pungkas dia. (red)