Kelola Anggaran Pendidikan secara Cermat February 23, 2026 5:56 pm Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri. Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. “Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak mencapai impian, juga diharap bisa membangun Jakarta,” ujar Justin, Senin (23/2). Ia menilai keterbatasan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan baru tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (dok.DDJP) “Karena itu, wacana memberikan beasiswa LPDP ke luar negeri ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut,” tutur Justin. Ia menegaskan, Pemprov DKI perlu memastikan sumber pendanaan program tersebut tidak berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial, khususnya di sektor pendidikan lainnya. “Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua, jangan sampai membuat Pemprov kesulitan memenuhi kebutuhan bantuan sosial,” kata Justin. Menurut dia, sangat penting menjaga keberlangsungan bantuan sosial di bidang pendidikan seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tetap berjalan optimal dan menjangkau masyarakat luas. “Jangan sampai ada pengurangan-pengurangan kuota maupun besaran manfaat terdampak pada masyarakat,” pungkas Justin. (gie/df)

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengingatkan pemerintah provinsi agar cermat dalam mengelola anggaran terkait wacana pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke luar negeri.

Menurut dia, program pengiriman pelajar berprestasi ke luar negeri merupakan langkah positif selama tetap disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

“Wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak mencapai impian, juga diharap bisa membangun Jakarta,” ujar Justin, Senin (23/2).

Ia menilai keterbatasan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan baru tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

“Karena itu, wacana memberikan beasiswa LPDP ke luar negeri ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut,” tutur Justin.

Ia menegaskan, Pemprov DKI perlu memastikan sumber pendanaan program tersebut tidak berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial, khususnya di sektor pendidikan lainnya.

“Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua, jangan sampai membuat Pemprov kesulitan memenuhi kebutuhan bantuan sosial,” kata Justin.

Menurut dia, sangat penting menjaga keberlangsungan bantuan sosial di bidang pendidikan seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tetap berjalan optimal dan menjangkau masyarakat luas.

“Jangan sampai ada pengurangan-pengurangan kuota maupun besaran manfaat terdampak pada masyarakat,” pungkas Justin. (gie/df)