Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan | JDIH

Telaah Pasal Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan February 24, 2026 1:02 pm Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2). Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail. Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sistem pangan di Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok beserta jajaran. Kegiatan itu mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 242/HK.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (yla/df)

Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Selasa (24/2).

Ketua Bapemperda Abdul Aziz bersama Wakil Ketua Bapemperda Jakarta Jhonny Simanjuntak memimpin rapat. Hadir Anggota Bapemperda M. Subki, Wa Ode Herlina, Francine Widjojo, dan Ismail.

Pembahasan Ranperda secara mendalam dengan menelaah pasal demi pasal. Memastikan regulasi mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sistem pangan di Jakarta.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok beserta jajaran.

Kegiatan itu mengacu pada Surat Undangan Rapat Nomor 242/HK.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (yla/df)

Produk DPRD

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DPRD NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Keputusan Pimpinan DPRD
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD DKI JAKARTA NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-II MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Berita Terbaru

Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran February 25, 2026 10:07 am Untuk mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran, Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai. Kebijakan itu menjadi kabar baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan nonASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Skema libur panjang Idul Fitri tersebut totalnya 13 hari. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama serta libur akhir pekan. Tujuannya, mengurangi kepadatan arus mudik. Sekaligus memberi kesempatan kepada masyaraka menikmati momentum Lebaran bersama keluarga,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Jumat (21/2/2026). Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Kebijakan tersebut, tambah dia, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2026. Didukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan kerja fleksibel tersebut. Bahkan, Menteri Ketenagakerjan Yasierli meminta agar kepala daerah medorong perusahaan di wilayahnya masing-masing agar memberi kesempatan pekerja melakukan WFA pada tanggal yang telah ditentukan. Secara terpisah, Ketua Komisi A Inggard Joshua mengemukakan, pengaturan tersebut akan membuat masyarakat bisa mulai mudik lebih awal. Tanpa harus menunggu cuti bersama resmi dimulai. Jika dihitung sejak akhir pekan sebelum masa WFA, masyarakat bisa menikmati libur panjang mulai Minggu, 15 Maret hingga Selasa 24 Maret 2026. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua. (dok.DDJP) “Sehingga, mereka dapat menikmati libur Lebaran selama 13 hari. Dengan jadwal seperti itu, pekerja punya waktu lebih fleksibel untuk mudik Lebaran hingga tak perlu buru-buru kembali ke kota,” urai Inggard. Di sisi lain, Sekretaris Komisi A Mujiyono berharap, kebijakan tersebut bisa membuat arus perjalanan lebih merata. Dapat meningkatkan kenyamanan selama Lebaran. Pemprov DKI Jakarta juga akan menyesuaikan penerapan skema kerja fleksibel atau WFA bagi ASN selama periode libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat pada Rabu, 11/2/2026, di balaikota. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP) “Gubernur juga menegaskan, selalu mengikuti keputusan maupun arahan pemerintah pusat. Termasuk WFA,” imbuh Mujiyono. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026. Mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi ASN. “Meski menerapkan skema fleksibel, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai pelayanan di lapangan terganggu,” tegas Mujiyono. (stw/df)

25 Feb, 2026
Mudahkan Pegawai Mudik Lebaran

Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng February 24, 2026 7:02 pm Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menuntaskan persoalan sertifikat rumah toko (Ruko) milik warga di kawasan Citypark Business District (CBD). Penyerahan sertifikat tertunda selama 16 tahun. Ia berharap, ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat menekan developer agar menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. “Setelah audiensi ini saya tentunya berharap pemerintah kota bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar William usai audiensi dengan warga CBD, Selasa (24/2). William menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perumahan Nasional (Perumnas) Cengkareng telah kooperatif untuk menyelesaikan kendala administrasi yang selama ini menghambat penerbitan sertifikat. “Tadi hasil rapat ini sangat positif. Dari BPN sudah bersedia, dari Perumnas juga sudah kooperatif. Artinya tinggal developer memenuhi kewajibannya,” kata William. William meminta Pemkot Jakarta Barat agar mengambil alih serta mengoordinasikan penyelesaian persoalan tersebut. Tujuannya agar pengembang memenuhi tanggung jawab mengenai sertifikat milik warga. “Saya berharap wali kota bisa memimpin aduan ini dengan berkoordinasi bersama BPN, Perumnas, dan yang paling penting memastikan developer memenuhi kewajibannya,” tegas dia. William menambahkan, walikota punya instrumen hukum mengawasi dan menindak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban. Termasuk penyediaan fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsi (SLF). “Memastikan developer yang ada di Jakarta memenuhi kewajibannya. Jadi kontrolnya sebenarnya ada di kota administrasi,” terang dia. Terkait penyebab keterlambatan, William mengungkapkan, terdapat kesalahan administrasi pada tahap awal pengurusan dokumen pertanahan. “Hambatannya seperti disampaikan dalam audiensi, terjadi kesalahan administrasi pada awalnya. HPL yang dikeluarkan ternyata tidak lengkap sehingga pembuatan sertifikat HGB menjadi terhambat,” papar dia. Meski demikian, William memastikan, persoalan tersebut kini telah menemukan titik terang. BPN dan Perumnas bersedia menyelesaikan proses sertifikasi. Syaratnya, pengembang memenuhi kewajiban. Antara lain, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penyerahan Fasum dan Fasos. “”Kalau semuanya ini dijalankan, dalam satu bulan ini saya kira warga bisa mendapatkan sertifikat,” ujar dia optimistis. Dengan demikian, William mengimbau warga agar tetap konsisten mengawal proses hingga tuntas. “Harapannya warga tetap punya keteguhan untuk mengurus sertifikatnya sampai selesai. Saya dan teman-teman Komisi A pasti akan mengawal dan memastikan hak warga dipenuhi,” tutup William. Sementara itu, Kuasa Hukum Paguyuban Warga CBD Marcell berharap, setelah audiensi, penyelesaian sertifikat ruko dapat terselesaikan dengan jelas. Sebab, warga telah menunggu kepastian selama 16 tahun yang merupakan hak warga CBD. “Harapan kami dalam satu bulan ini warga bisa mendapatkan haknya sertifikat ruko. Dengan pihak BPN dan Perumnas dapat terselesaikan dengan baik,” pungkas dia. (apn/df)

Developer Harus Selesaikan Sertifikat Ruko CBD Cengkareng

Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A February 24, 2026 1:30 pm Komisi A DPRD DKI Jakarta menerima audiensi Paguyuban Warga Citypark Business District (CBD) Cengkareng, Jakarta Barat, terkait penyelesaian sertifikat Ruko (rumah toko), Selasa (24/2). Ketua Komisi A Inggard Joshua bersama Sekretaris Komisi A Mujiyono memimpin rapat. Inggard meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan status tanah di CBD Cengkareng. Sebab, warga CBD belum menerima sertifikat Ruko selama 16 tahun. “Supaya warga tahu perbedaan status Hak Guna Bangunan (HGB) murni denga HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL),” ujar Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, pihak developer tidak turut hadir dalam pertemuan tersebut. “Hal ini harus menjadi catatan. Pengembang punya kewajiban terhadap pemerintah daerah,” tegas Inggard. Turut hadir dalam rapat itu, Anggota Komisi A Nuchbatillah, William Aditya Sarana, Inad Luciawaty, Heri Kustanto, dan Zahrina Nurbaiti. Sedangkan dari eksekutif, hadir perwakilan Biro Hukum Setda DKI Jakarta dan Kanwil BPN Jakarta Barat. Audiensi itu mengacu pada Surat Nomor 230/HM.03.01 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)

Paguyuban Warga CBD Temui Komisi A

140

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (+6221) 3822951, 3822051
Fax. (+6221) 3843647
Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id

https://Dissertation-Writingservice.com

Tautan Cepat

Instansi Terkait