Optimalisasi Anggaran demi Tekan Angka Pengangguran February 25, 2026 4:17 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, perlu optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab, pengangguran sudah pada level mengkhawatirkan. Karena itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Mendorong sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta melayani masyarakat. Khususnya pada sektor ketenagakerjaan. “Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” ujar Khoirudin, Rabu (25/2). Ia menilai, tingkat pengangguran di Jakarta yakni 6,4 persen. Telah melampaui batas toleransi dan berpotensi memicu dampak sosial lanjutan. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP) Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, masih sekitar 350 ribu warga belum memiliki pekerjaan. “Pengangguran sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal,” tandas Khoirudin. Menurut dia, perlu respon dengan kebijakan anggaran yang lebih fokus dan berpihak pada kondisi tersebut. Sementara alokasi anggaran saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengangguran. “Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran,” ungkap Khoirudin. Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan keberpihakan anggaran tersebut diwujudkan secara nyata. Terutama dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran,” tutur Khoirudin. Sebab, berkurangnya anggaran di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dari Rp714 miliar di tahun 2025 menjadi Rp401 miliar di tahun 2026 berimbas pada keterbatasan jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah. “Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas,” kata Khoirudin. Sebagai langkah alternatif, ia mendorong adanya penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berkontribusi dalam membuka peluang kerja dan mendukung penanganan pengangguran. Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, kata Khoirudin, perl solusi bersama. “Kalaupun anggaran berkurang, tapi kita bisa penugasan kepada BUMD terkait,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, perlu optimalisasi anggaran serta keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menekan angka pengangguran di Jakarta. Sebab, pengangguran sudah pada level mengkhawatirkan.

Karena itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Mendorong sinergi bersama Pemprov DKI Jakarta melayani masyarakat. Khususnya pada sektor ketenagakerjaan.

“Jadi yang kami lakukan untuk melayani warga Jakarta,” ujar Khoirudin, Rabu (25/2).

Ia menilai, tingkat pengangguran di Jakarta yakni 6,4 persen. Telah melampaui batas toleransi dan berpotensi memicu dampak sosial lanjutan.

Dari sekitar 5,5 juta angkatan kerja, masih sekitar 350 ribu warga belum memiliki pekerjaan.

“Pengangguran sudah mengarah pada kriminalitas karena memang sudah dua kali lipat dari batas normal,” tandas Khoirudin.

Menurut dia, perlu respon dengan kebijakan anggaran yang lebih fokus dan berpihak pada kondisi tersebut. Sementara alokasi anggaran saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pengangguran.

“Saya melihat anggaran kita belum berpihak kepada pemecahan masalah pengangguran,” ungkap Khoirudin.

Ia juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan keberpihakan anggaran tersebut diwujudkan secara nyata.

Terutama dalam program pelatihan kerja bagi masyarakat. “Jangan sampai masyarakat yang mau ikut pelatihan tidak bisa dilatih karena tidak ada anggaran,” tutur Khoirudin.

Sebab, berkurangnya anggaran di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dari Rp714 miliar di tahun 2025 menjadi Rp401 miliar di tahun 2026 berimbas pada keterbatasan jumlah peserta pelatihan kerja yang dapat difasilitasi pemerintah.

“Jumlah peserta pelatihannya menjadi sangat terbatas,” kata Khoirudin.

Sebagai langkah alternatif, ia mendorong adanya penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut berkontribusi dalam membuka peluang kerja dan mendukung penanganan pengangguran.

Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, kata Khoirudin, perl solusi bersama. “Kalaupun anggaran berkurang, tapi kita bisa penugasan kepada BUMD terkait,” pungkas Khoirudin. (gie/df)