Pasar Jaya Kelola Sampah Mandiri, Nova: Kami Mendukung February 25, 2026 2:05 pm Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Dukungan tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar Jaya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, perlu pengelolaan mandiri untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini menerima sekitar 7.800 ton sampah per hari. “Kami mendukung pengelolaan sampah mandiri. Beban di Bantargebang sudah sangat besar dan armada sangat banyak sehingga antreannya panjang,” ucap Nova. Nova mengingatkan, rencana pembangunan fasilitas pengolahan. Termasuk insinerator atau mesin pembakaran sampah bersuhu tinggi, harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) melakukan supervisi. “Insinerator jangan sampai berdampak pada pedagang maupun konsumen di sekitarnya. Aspek AMDAL dan residu pembakaran harus diawasi ketat,” tegas Nova. Selain itu, Nova menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan penumpukan di Pasar Induk Kramat Jati. Volume sampah di pasar tersebut dapat mencapai 200 ton per hari. Terutama saat Ramadan dan musim panen. “Jika kebutuhan armada 15 sampai 17 unit per hari tidak terpenuhi, penumpukan akan terus berulang,” jelas Nova. Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Raja Malem Tarigan membenarkan kondisi tersebut. Raja menyampaikan pengangkutan sampah saat itu masih sepenuhnya bergantung pada armada Dinas Lingkungan Hidup. “Jika kondisi armada seperti itu (mengandalkan Dinas LH) terus berlangsung, penumpukan bisa kembali terjadi,” terang Raja. Sebagai langkah jangka panjang, Perumda Pasar Jaya menjalin kerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah mandiri pada 2027. “Sangat tepat jika dilakukan pengelolaan sampah mandiri karena komposisi sampah di pasar didominasi sampah organik. Komposisi sampah kami 90 sampai 95 persen organik,” pungkas Raja. Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan akan terus melakukan pengawasan agar pengelolaan sampah berjalan efektif, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar. (all/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati.

Dukungan tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar Jaya di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, perlu pengelolaan mandiri untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini menerima sekitar 7.800 ton sampah per hari.

“Kami mendukung pengelolaan sampah mandiri. Beban di Bantargebang sudah sangat besar dan armada sangat banyak sehingga antreannya panjang,” ucap Nova.

Nova mengingatkan, rencana pembangunan fasilitas pengolahan. Termasuk insinerator atau mesin pembakaran sampah bersuhu tinggi, harus memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) melakukan supervisi. “Insinerator jangan sampai berdampak pada pedagang maupun konsumen di sekitarnya. Aspek AMDAL dan residu pembakaran harus diawasi ketat,” tegas Nova.

Selain itu, Nova menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah yang menyebabkan penumpukan di Pasar Induk Kramat Jati.

Volume sampah di pasar tersebut dapat mencapai 200 ton per hari. Terutama saat Ramadan dan musim panen.

“Jika kebutuhan armada 15 sampai 17 unit per hari tidak terpenuhi, penumpukan akan terus berulang,” jelas Nova.

Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Raja Malem Tarigan membenarkan kondisi tersebut.

Raja menyampaikan pengangkutan sampah saat itu masih sepenuhnya bergantung pada armada Dinas Lingkungan Hidup.

“Jika kondisi armada seperti itu (mengandalkan Dinas LH) terus berlangsung, penumpukan bisa kembali terjadi,” terang Raja.

Sebagai langkah jangka panjang, Perumda Pasar Jaya menjalin kerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB) untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah mandiri pada 2027.

“Sangat tepat jika dilakukan pengelolaan sampah mandiri karena komposisi sampah di pasar didominasi sampah organik. Komposisi sampah kami 90 sampai 95 persen organik,” pungkas Raja.

Komisi B DPRD DKI Jakarta memastikan akan terus melakukan pengawasan agar pengelolaan sampah berjalan efektif, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar. (all/df)