Pastikan Bansos Tepat Sasaran March 5, 2026 9:38 pm Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3). Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat diterima masyarakat yang berhak. “Anggaran harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” kata Sutikno di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno (tengah). (dok.DDJP) Ia menjelaskan, masih menemukan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta tetapi berdomisili di luar daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. “Jangan sampai warga yang tinggal di luar daerah menerima bantuan dari APBD DKI Jakarta. Sementara warga yang benar-benar tinggal di Jakarta justru tidak mendapatkannya,” tutur Sutikno. Karena itu, ia menilai, verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan harus berlanjut. Sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak. “Data tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi agar bantuan dari APBD benar-benar diterima warga yang berhak,” terang Sutikno. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Denny Wahyu Haryanto mengatakan, terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagai dasar berbagai layanan publik. “Tujuan utama kami adalah mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan target kepuasan masyarakat mencapai nilai empat,” jelas Denny. Ia menargetkan peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat mencapai 99,96 persen. “Agar seluruh penduduk memiliki dokumen yang lengkap dan sah sebagai dasar pemenuhan layanan publik,” pungkas dia. (all/df)

Akurasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga tepat sasaran menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) Tahun 2027 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/3).

Anggota Komisi A Sutikno mengatakan, validitas data kependudukan menjadi faktor penting agar berbagai program bantuan pemerintah daerah dapat diterima masyarakat yang berhak.

“Anggaran harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah,” kata Sutikno di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno (tengah). (dok.DDJP)

Ia menjelaskan, masih menemukan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta tetapi berdomisili di luar daerah.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

“Jangan sampai warga yang tinggal di luar daerah menerima bantuan dari APBD DKI Jakarta. Sementara warga yang benar-benar tinggal di Jakarta justru tidak mendapatkannya,” tutur Sutikno.

Karena itu, ia menilai, verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan harus berlanjut. Sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Data tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi agar bantuan dari APBD benar-benar diterima warga yang berhak,” terang Sutikno.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Denny Wahyu Haryanto mengatakan, terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagai dasar berbagai layanan publik.

“Tujuan utama kami adalah mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dengan target kepuasan masyarakat mencapai nilai empat,” jelas Denny.

Ia menargetkan peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat mencapai 99,96 persen.

“Agar seluruh penduduk memiliki dokumen yang lengkap dan sah sebagai dasar pemenuhan layanan publik,” pungkas dia. (all/df)