Prioritaskan Program Layanan Publik March 5, 2026 1:02 pm Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengunjungi sejumlah komisi di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Memantau rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027, Kamis (5/3). Khoirudin mengunjungi Komisi A yang ketika itu tengah membahas program prioritas pemerintah daerah. Ia memberikan arahan agar memaksimalkan forum Pra-RKPD. Memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. “Forum itu penting untuk menyesuaikan program prioritas gubernur dengan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD,” terang Khoirudin. Khoirudin menjelaskan, aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dewan perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Pra-RKPD. Sehingga perencanaan program menjawab kebutuhan warga. “Harapannya seluruh usulan masyarakat dapat dicek langsung oleh pimpinan dan anggota Komisi A agar dapat difasilitasi dalam perencanaan program,” terang Khoirudin. Prioritas program, lanjut dia, terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Seperti bantuan sosial dan program pendidikan. “Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan sosial harus menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” terang Khoirudin. Ia mengungkapkan, jumlah calon penerima bantuan sosial di Jakarta saat ini mencapai lebih dari satu juta orang. Kuota bantuan yang tersedia masih terbatas. Jumlah penerima bansos mencapai sekitar 1.025.000 orang. Sedangkan paket bantuan yang tersedia sekitar 300.000. Selain itu, Khoirudin juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah belum optimal. “Perhitungan kami menunjukkan hak DKI Jakarta dari pajak penghasilan bisa mencapai di atas Rp100 triliun, tetapi yang diterima saat ini sekitar Rp.23 triliun,” ungkap Khoirudin. Karena itu, ia meminta seluruh komisi DPRD DKI Jakarta dapat memilah program prioritas secara cermat dalam pembahasan Pra-RKPD agar memanfaatkan anggaran tersedia secara efektif. “Saya berharap usulan program dipilah dengan baik, mana yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat sehingga pembahasan anggaran ke depan bisa lebih efektif,” pungkas dia. (all/df)

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengunjungi sejumlah komisi di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Memantau rapat pembahasan Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra-RKPD) 2027, Kamis (5/3).

Khoirudin mengunjungi Komisi A yang ketika itu tengah membahas program prioritas pemerintah daerah.

Ia memberikan arahan agar memaksimalkan forum Pra-RKPD. Memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Forum itu penting untuk menyesuaikan program prioritas gubernur dengan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD,” terang Khoirudin.

Khoirudin menjelaskan, aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dewan perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Pra-RKPD. Sehingga perencanaan program menjawab kebutuhan warga.

“Harapannya seluruh usulan masyarakat dapat dicek langsung oleh pimpinan dan anggota Komisi A agar dapat difasilitasi dalam perencanaan program,” terang Khoirudin.

Prioritas program, lanjut dia, terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Seperti bantuan sosial dan program pendidikan.

“Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta bantuan sosial harus menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” terang Khoirudin.

Ia mengungkapkan, jumlah calon penerima bantuan sosial di Jakarta saat ini mencapai lebih dari satu juta orang. Kuota bantuan yang tersedia masih terbatas.

Jumlah penerima bansos mencapai sekitar 1.025.000 orang. Sedangkan paket bantuan yang tersedia sekitar 300.000.

Selain itu, Khoirudin juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah akibat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah belum optimal.

“Perhitungan kami menunjukkan hak DKI Jakarta dari pajak penghasilan bisa mencapai di atas Rp100 triliun, tetapi yang diterima saat ini sekitar Rp.23 triliun,” ungkap Khoirudin.

Karena itu, ia meminta seluruh komisi DPRD DKI Jakarta dapat memilah program prioritas secara cermat dalam pembahasan Pra-RKPD agar memanfaatkan anggaran tersedia secara efektif.

“Saya berharap usulan program dipilah dengan baik, mana yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat sehingga pembahasan anggaran ke depan bisa lebih efektif,” pungkas dia. (all/df)