Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6). Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh memimpin rapat. Menyoroti temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2025 Nova menegaskan, eksekutif harus menjelaskan secara rinci atas temuan LHP BPK. “Berapa banyak program diahun 2025 yang tidak terserap?,” tanya Nova dalam rapat tersebut. Temuan BPK itu menjadi satu di antara fokus Komisi B. “Apa saja realisasinya beserta juga terkait dengan apa? Apa saja yang menjadi concern kita,” tandas dia. Hadir dalam rapat itu, Anggota Komisi B Pandapotan Sinaga, Ahmad Moetaba, dan Francine Widjojo. Sedangkan dari eksekutif, hadir Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati. Termasuk, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Pemprov DKI Jakarta Muhammad Abas, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertansgi). Turut hadir , Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPUKM) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Badan Pembinaan (BP) BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi (BPBJ). Biro Perekonomian Setda DKI Jakarta, Biro Kerjasama Daerah Setda DKI Jakarta. Pertemuan itu mengacu pada Surat Nomor 671/UD.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alydnudin. (apn/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025,

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh memimpin rapat. Menyoroti temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2025

Nova menegaskan, eksekutif harus menjelaskan secara rinci atas temuan LHP BPK. “Berapa banyak program diahun 2025 yang tidak terserap?,” tanya Nova dalam rapat tersebut.

Temuan BPK itu menjadi satu di antara fokus Komisi B. “Apa saja realisasinya beserta juga terkait dengan apa? Apa saja yang menjadi concern kita,” tandas dia.

Hadir dalam rapat itu, Anggota Komisi B Pandapotan Sinaga, Ahmad Moetaba, dan Francine Widjojo. Sedangkan dari eksekutif, hadir Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati.

Termasuk, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Pemprov DKI Jakarta Muhammad Abas, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertansgi).

Turut hadir , Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPUKM) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Badan Pembinaan (BP) BUMD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi (BPBJ). Biro Perekonomian Setda DKI Jakarta, Biro Kerjasama Daerah Setda DKI Jakarta.

Pertemuan itu mengacu pada Surat Nomor 671/UD.00.00 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alydnudin. (apn/df)