Waterfront City Berpotensi Topang Pertumbuhan Perekonomian

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung penataan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Satu di antaranya pembangunan kawasan Waterfront City di Marunda, Jakarta Utara. Tujuannya, mendukung program prioritas nasional. Yakni pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Hal tersebut penting untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. “Meningkatkan rasa kepemilikan serta memperkuat keberlanjutan sosial dan ekologis kawasan,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, beberapa waktu lalu.

Ia mengemukakan, KKP juga telah menggelar sosialisasi Rencana Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Marunda.

Antara lain, pengelolaan ruang laut dan pesisir secara adil, berkelanjutan dan adaptif. Mampu melindungi ekosistem pesisir. Sekaligus menjamin akses, keselamatan dan kesejahteraan nelayan dari generasi ke generasi.

“Rencana pengembangan kawasan Marunda, sejalan dengan arah kebijakan pembanguann kelautan dan perikanan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2045,” ungkap Yuke.

Program tersebut, lanjut dia, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir secara berkelanjutan. Termasuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Di sisi lain, Anggota Komisi B Wa Ode Herlina mengemukakan, penataan dan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kerja sama semua pihak.

Butuh konunikasi yang baik serta keterlibatan aktif masyarakat. “KBN juga membukan ruang komunikasi seluas-luasnya. Membangun dialog terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembahasan untuk mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan,” ungkap Wa Ode.

Sosialisasi kepada masyarakat di kawasan Marunda, tambah dia, merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, PT. LBN, dan PT. Damareksa.

“Sejumlah kelompok nelayan dan masyarakat pesisir akan dilibatkan melalui program pemberdayaan yang bersifat partisipatif,” pungkas Wa Ode. (stw/df)