Potensi Pajak Kendaraan Listrik Tambah PAD

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mendorong penerapan pajak kendaraan listrik sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Usulan tersebut mengemuka dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2026.

Ketua Badan Anggaran Suhud Alynudin mengatakan, peningkatan jumlah kendaraan listrik perlu diikuti pembahasan regulasi perpajakan yang tepat.

“Sekarang kendaraan listrik semakin banyak dan tentu menggunakan jalan serta sarana yang dibangun melalui APBD. Karena itu ada usulan agar diberlakukan pajak kendaraan listrik,” ujar Suhud usai memimpin rapat.

Pembahasan lebih lanjut, ungkap dia, pada dalam rapat konsultasi bersama Komisi C.

Anggota Komisi C Lukman Hakim mengungkapkan hal senada. Mendukung penyusunan regulasi agar Pemprov DKI dapat memungut pajak kendaraan listrik.

“Kami meminta ada regulasi,” kata Lukman.

Optimalisasi PAD diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan publik. “Mendukung Jakarta menuju kota global,” terang Lukman.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta belum memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kendaraan listrik. Sebab, masih mengikuti ketentuan pemerintah pusat.

Hingga Juni 2026, potensi PKB kendaraan listrik mencapai sekitar Rp573 miliar. Sedangkan potensi BBNKB kendaraan listrik sekitar Rp1,57 triliun. Jumlah kendaraan listrik di Jakarta sudah sekitar 220 ribu unit.

Bila skema insentif daerah diterapkan, tambah Lusiana, Pemprov DKI berpotensi memperoleh penerimaan sekitar Rp4 triliun dari pajak kendaraan listrik.

“Kalau seluruh kendaraan listrik tetap dibebaskan, potensi kehilangan penerimaan bisa mencapai sekitar Rp5,7 triliun,” pungkas Lusiana. (all/df)

Produk DPRD

Keputusan DPRD
Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Keputusan DPRD
Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Percepat Penyerahan Aset Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtahun Anggaran 2024

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi. Sekaligus, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wibi usai menghadiri Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta, Selasa (11/8). Menurut dia, pengelolaan aset Jakarta harus berkelanjutan dengan membuka peluang kolaborasi bersama pihak swasta dan investor. “Tentunya segala bentuk yang ada hari ini harus bisa sustainable dan juga untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat,” ujar Wibi. DKI Jakarta memiliki aset dengan nilai sekitar Rp750 triliun. Namun tidak seluruh aset memberikan nilai ekonomi. Pasalnya, sebagian berupa infrastruktur dan fasilitas publik. Karena itu, kata Wibi, perlu pendekatan pemanfaatan aset yang lebih tepat. Seperti melalui konsep mixed use. Dengan demikian, aset memberikan nilai tambah. Tanpa mengesampingkan fungsi utama. “Tapi sekarang kalau kita berbicara tentang Jakarta masa depan, semua yang ada itu harus bisa ditepat gunakan,” kata Wibi. Forum seperti JAFEX, lanjuyt dia, menjadi momentum bagi Jakarta untuk membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset daerah yang berpotensi ekonomi. Berdasarkan pembahasan dengan Jakarta Asset Management Center (JAMC), sebut Wibi, terdapat sekitar 40 titik bidang tanah yang berpotensi dikelola dengan nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun. “Dampak ekonomi yang dapat dari perputaran itu kurang lebih antara Rp200 sampai Rp300 miliar,” ungkap Wibi. Terkait kerja sama pemanfaatan aset dengan investor dan pihak swasta, tegas Wibi, perlu regulasi serta komitmen bersama. Sehingga, kerja sama bermanfaat bagi Pemprov DKI Jakarta maupun investor. Sebab, skema kerja sama harus mempertimbangkan kebutuhan investor untuk mendapatkan kepastian dalam menjalankan investasi. Khususnya ketika membutuhkan modal besar untuk pembangunan. “Nah itulah regulasi ini yang kita susun bersama sehingga win-win,” ucap Wibi. Di sisi lain, tambah dia, investasi yang masuk ke Jakarta harus berdampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Kita juga membutuhkan investasi daripada segi perekonomian yang berdampak pada masyarakat,” ungkap Wibi. Selain optimalisasi, pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta juga sangat penting. Dinas teknis yang punya aset didukung secara fiskal untuk mengaudit. Termasuk memastikan perlindungan aset. “Intinya adalah dinas teknis harus diberikan satu kelonggaran fiskal,” tegas Wibi. Ia mencontohkan, persoalan aset di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berupa tanah sekitar 10.000 meter persegi. Kini, berpotensi hilang karena Pemprov DKI kalah dalam sengketa di pengadilan. Kejadian tersebut, harap Wibi, menjadi evaluasi agar pengamanan aset daerah berjalan lebih maksimal ke depan. Pengelolaan aset harus lebih terintegrasi. Seperti, melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan JAMC. Dengan begitu, aset di Jakarta bermanfaat besar bagi masyarakat. “Memiliki sebanyak-banyaknya keuntungan itu untuk masyarakat Jakarta,” pungkas Wibi. (gie/df)

12 Aug, 2026
Optimalisasi Aset, Perkuat Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD DKI Jakarta mendorong PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memperluas manfaat Program CSR kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggota PansusAugust Hamonangan menilai, Program CSR Ancol sudah menyentuh sektor pendidikan dan lingkungan. Namun, belum terlihat penguatan keterlibatan UMKM. “Sepertinya UMKM belum terlihat di sini,” ujar August usai meninjau pelaksanaan Program CSR Ancol, Jumat (7/8). UMKM memerlukan perlu merasakan manfaat CSR. Hal itu bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Artinya, mungkin salah satu amanat dari regulasi yang ada,” terang August. Satu di antara manfaat CSR lewat keterlibatan UMKM agar tak hanya berorientasi pada kegiatan sosial dan lingkungan. Perlu membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Program CSR, kata dia, dapat mendukung pengembangan usaha. Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Sehingga, masyarakat merasakan manfaat secara berkelanjutan. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan arah pelaksanaan CSR di Jakarta. (all/df)

Manfaat CSR Ancol bagi UMKM Jadi Perhatian Pansus

Komisi A DPRD DKI Jakarta memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi pembelian lahan di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kepada pelapor Fahri Bachmid. Penegasan itu diungkapkan Anggota Komisi A Ongen Sangaji menindaklanjuti penyelesaian perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemberian tenggat waktu merupakan hasil kesepakatan dalam rapat kedua setelah audiensi pada November 2025. “Kita minta mereka satu bulan untuk segera menyelesaikan tanggung jawab sesuai putusan Mahkamah,” ujar Ongen, Jumat (7/8). Bila hingga batas waktu tersebut Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak menunjukkan iktikad baik, Komisi A akan merekomendasikan langkah pengawasan yang lebih tegas. “Kalau kemudian mereka tidak taat, maka rekomendasi kita adalah minta pergantian direksinya,” tandas Ongen. Kewajiban penyelesaian yang disepakati sekitar Rp11 miliar. Permasalahan itu berlangsung sejak 2022. “Kita hanya mempertegas untuk segera diselesaikan karena sudah terlalu lama,” tegas Ongen. Keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan berpotensi mencoreng citra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Yang kedua, tidak menghormati rekomendasi DPRD DKI Jakarta,” ucap Ongen. Karena itu, bila Sarana Jaya mengabaikan rekomendasi DPRD, Komisi A akan menyampaikan langkah lanjutan kepada gubernur. Penundaan pembayaran, menurut Ongen, berpotensi meningkatkan beban keuangan perusahaan. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung, kewajiban tersebut disertai bunga sebesar 6 persen per tahun yang terus berjalan. “Bunganya terus berkembang. Kalau mereka tidak menyelesaikan, maka bunga ini terus berjalan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Harus clear,” pungkas Ongen. (gie/df)

Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pondok Kelapa, Sarana Jaya Diberi Waktu Satu Sebulan

Potensi Pajak Kendaraan Listrik Tambah PAD

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait

302

Found