DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen menjalankan proses penganggaran daerah secara transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Komitmen itu ditandai lewat Rapat Paripurna Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD 2027. Termasuk, Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, penandatanganan pakta integritas menjadi bentuk komitmen moral dan kelembagaan. Memastikan seluruh proses pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Terbebas dari segala bentuk penyimpangan,” ujar Suhud, Rabu (12/8). Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 juga menjadi pijakan awal penyusunan APBD dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan prioritas pembangunan Jakarta. “Penyusunan APBD yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Suhud. Di dalam APBD 2027 ,terdapat sejumlah program dan kegiatan tahun jamak. Pelaksanaannya untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Terutama terhadap program prioritas yang butuh waktu lebih dari satu tahun anggaran. DPRD DKI Jakarta akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal. Sehingga, pelaksanaan kegiatan tahun jamak tetap sesuai ketentuan. Selain penandatanganan Pakta Integritas dan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, rapat paripurna juga mencakup penandatanganan Berita Acara Kesepakatan serta Nota Kesepakatan antara gubernur dan DPRD terkait Obligasi Daerah. Obligasi daerah, harap Suhud, menjadi salah satu instrumen memperkuat pembiayaan pembangunan. Khususnya mempercepat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, Suhud mengingatkan agar penerbitan obligasi daerah secara hati-hati. Mempertimbangkan kemampuan fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah. “Penerbitannya harus dilaksanakan secara terukur, prudent, transparan dan akuntabel,” tutup Suhud. (gie/df)

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen menjalankan proses penganggaran daerah secara transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Komitmen itu ditandai lewat Rapat Paripurna Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD 2027. Termasuk,  Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan, penandatanganan pakta integritas menjadi bentuk komitmen moral dan kelembagaan. Memastikan seluruh proses pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Terbebas dari segala bentuk penyimpangan,” ujar Suhud.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 juga menjadi pijakan awal penyusunan APBD dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan prioritas pembangunan Jakarta.

“Penyusunan APBD yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Suhud.

Di dalam APBD 2027 ,terdapat sejumlah program dan kegiatan tahun jamak. Pelaksanaannya untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Terutama terhadap program prioritas yang butuh waktu lebih dari satu tahun anggaran.

DPRD DKI Jakarta akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal. Sehingga, pelaksanaan kegiatan tahun jamak tetap sesuai ketentuan.

Selain penandatanganan Pakta Integritas dan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, rapat paripurna juga mencakup penandatanganan Berita Acara Kesepakatan serta Nota Kesepakatan antara gubernur dan DPRD terkait Obligasi Daerah.

Obligasi daerah, harap Suhud, menjadi salah satu instrumen memperkuat pembiayaan pembangunan. Khususnya mempercepat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun, Suhud mengingatkan agar penerbitan obligasi daerah secara hati-hati. Mempertimbangkan kemampuan fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

“Penerbitannya harus dilaksanakan secara terukur, prudent, transparan dan akuntabel,” tutup Suhud. (gie/df)