Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah melalui PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) menunda rencana perluasan layanan angkutan di wilayah Kepulauan Seribu. Pasalnya, rencana penambahan transportasi laut tersebut belum mengantongi kajian matang dan komprehensif. Demikian ungkap Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya dalam rapat kerja bersama eksekutif membahas KUPA-PPAS APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/8). Hengky meminta PT. TransJakarta fokus penyelesaian berbagai persoalan operasional layanan transportasi darat sebelum merambah di wilayah perairan. Antara lain, beban Public Service Obligation (PSO) yang masih tinggi. Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya. (dok.ddjp) Berdasarkan data subsidi TransJakarta, Pendapatan PSO dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 sebesar Rp4,87 triliun. Sementara realisasi hingga Juli 2026 baru mencapai Rp2,49 triliun. “Dengan kajian yang belum matang ini, kami berharap ditunda dulu sampai kajiannya benar-benar siap,” ujar Hengky. Menurut Hengky, rencana ekspansi tanpa perhitungan teknis yang matang memicu kerugian keuangan BUMD. Butuh kesiapan finansial dan operasional TransJakarta dalam mengelola moda transportasi laut. “Jangan sampai gara-gara gebrakan baru justru merugikan perusahaan yang sudah sehat,” tegas dia. Meski demikian, Hengky mendukung penuh pengembangan transportasi air di Kepulauan Seribu. Mengingat kebutuhan mobilitas warga kepulauan masih terbatas. Namun, ia mengusulkan PT. TransJakarta menganalisis kelayakan secara cermat. Dengan demikian, tidak berdampak pada pendapatan daerah. “Jangan sampai kita salah langkah. Kalau kajiannya sudah beres semua, kita dukung 100 persen,” tutur Politisi PKB itu. Hengky juga mendorong akselerasi integrasi antarmoda transportasi di darat. Seperti LRT, MRT, dan TransJakarta. Guna mengurai kemacetan. Dengan begitu, integrasi layanan secara menyeluruh mampu menarik minat masyarakat beralih ke transportasi publik. Integrasi seluruh jaringan transportasi umum akan berdampak signifikan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Layanan umum kita sudah bagus dan murah, ini akan mengurangi kemacetan secara signifikan,” pungkas Hengky. (apn/df)

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah melalui PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) menunda rencana perluasan layanan angkutan di wilayah Kepulauan Seribu.

Pasalnya, rencana penambahan transportasi laut tersebut belum mengantongi kajian matang dan komprehensif.

Demikian ungkap Sekretaris Komisi B Hengky Wijaya dalam rapat kerja bersama eksekutif membahas KUPA-PPAS APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Hengky meminta PT. TransJakarta fokus penyelesaian berbagai persoalan operasional layanan transportasi darat sebelum merambah di wilayah perairan. Antara lain, beban Public Service Obligation (PSO) yang masih tinggi.

Berdasarkan data subsidi TransJakarta, Pendapatan PSO dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 sebesar Rp4,87 triliun. Sementara realisasi hingga Juli 2026 baru mencapai Rp2,49 triliun.

“Dengan kajian yang belum matang ini, kami berharap ditunda dulu sampai kajiannya benar-benar siap,” ujar Hengky.

Menurut Hengky, rencana ekspansi tanpa perhitungan teknis yang matang memicu kerugian keuangan BUMD. Butuh kesiapan finansial dan operasional TransJakarta dalam mengelola moda transportasi laut.

“Jangan sampai gara-gara gebrakan baru justru merugikan perusahaan yang sudah sehat,” tegas dia.

Meski demikian, Hengky mendukung penuh pengembangan transportasi air di Kepulauan Seribu. Mengingat kebutuhan mobilitas warga kepulauan masih terbatas.

Namun, ia mengusulkan PT. TransJakarta menganalisis kelayakan secara cermat. Dengan demikian, tidak berdampak pada pendapatan daerah.

“Jangan sampai kita salah langkah. Kalau kajiannya sudah beres semua, kita dukung 100 persen,” tutur Politisi PKB itu.

Hengky juga mendorong akselerasi integrasi antarmoda transportasi di darat. Seperti LRT, MRT, dan TransJakarta. Guna mengurai kemacetan.

Dengan begitu, integrasi layanan secara menyeluruh mampu menarik minat masyarakat beralih ke transportasi publik.

Integrasi seluruh jaringan transportasi umum akan berdampak signifikan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. “Layanan umum kita sudah bagus dan murah, ini akan mengurangi kemacetan secara signifikan,” pungkas Hengky. (apn/df)