Berita Video | JDIH

Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025

Komisi C Berharap Penyesuaian Tarif Seiring Kualitas Air Bersih

Komisi A Terima Pengaduan soal Rencana Pembongkaran Rumah Warga

PODCAST KEBON SIRIH: Kupas APBD DKI Jakarta Tahun 2023

DPRD DKI Mewanti, Perubahan APBD 2023 Jangan Sampai Ganggu Program Prioritas

Komposisi Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029

Rencana Munaslub, ADPSI dan ASDEPSI Gelar Rapat Koordinasi

PODCAST KEBON SIRIH: Mewujudkan Kesetaraan Disabilitas tanpa Batas

Banggar DPRD Setujui Besaran Kebijakan Umum Perubahan APBD 2023 Rp78,7 Triliun

Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029

Dewan Tinjau Lokasi Pedagang Taman Alfa Indah, Segera Konsolidasi dengan Pemprov DKI

PODCAST KEBON SIRIH: Jaga Jakarta Dari Polusi Udara

DPRD DKI Dorong Pemprov DKI Cari Alternatif Anggaran Pembangunan RDF Plant

DPRD Tuntaskan Pembahasan Perubahan Status Hukum Food Station Menjadi Perseroda

Melalui Perda RUED, DPRD DKI Perjuangkan Pemerataan Distribusi Energi di Pulau Seribu

DPRD DKI Bertekad Wajibkan Penggunaan EBT dalam Raperda Energi

DPRD Sepakat Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta

DPRD Segera Sepakati Pembahasan Raperda Tata Ruang Jakarta Tahun 2022 -2042

DPRD dan Pemprov Sepakat Susun Raperda Tata Ruang Jakarta Tahun 2022 – 2024

Pandangan Fraksi DPRD DKI Jakarta tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022

DPRD dan Pemprov DKI Komitmen Jaga Integritas dalam Pengelolaan APBD

Ketua Banggar DPRD Minta Pemprov DKI Segera Tindaklanjut Evaluasi P2APBD 2022

DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 Jadi Perda

Peran Serta Masyarakat Diperlukan dalam Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik

Komisi C Ingin Bapenda DKI Jakarta Realistis Susun Target Retribusi Parkir

Produk DPRD

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

Berita Terbaru

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengikuti Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balaikota DKI Jakarta. Berbalut busana beskap khas Betawi, Khoirudin mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku inspektur upacara. Suasana khidmat dalam memperingati hari kemerdekaan itu diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Kemerdekaan Indonesia sejak 80 tahun lalu, harap Khoirudin, masyarakat warga Jakarta khususnya dapat terus mengamalkan nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan. “Semoga nilai-nilai perjuangan, pengorbanan dari para pahlawan dapat kita tiru,” ujar Khoirudin, Minggu (17/8). Ia juga mengingatkan agar tradisi gotong royong yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia tetap tumbuh. Semakin melekat di tengah zaman modern. “Gotong royong, rela berkorban, menjaga persatuan dan kesatuan, harus kita tamankan agar hidup damai rukun bersama,” ucap Khoirudin. Politisi PKS itu mendukung acara atau kegiatan warga dalam memperingati dan memeriahkan hari kemerdekaan. Harapannya bisa saling mempererat kekompakan dan hubungan kekeluargaan antarwarga. “Semoga di HUT ke-80 ini, acara lomba-lomba dapat menguatkan hubungan di masyarakat,” tutur dia. “Kita jaga bersama Indonesia kita,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

19 Aug, 2025
Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Khoirudin Ingatkan Tradisi Gotong Royong

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Panssus Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar madrasah dan pondok pesantren (Ponpes) masuk dalam program sekolah gratis. Demikian penegasan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta sekaligus Anggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dina Masyusin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). Usulan itu, menurut dia, bertujuan memastikan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh anak bangsa. Terutama yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan agama. “Mengusulkan agar sekolah gratis itu tidak hanya swasta tapi madrasah dan pondok pesantren juga ikut dilibatkan,” kata Dina. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin. (dok.DDJP) Ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Membahas lebih lanjut tentang rencana memasukkan madrasah dalam program sekolah gratis. Madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang telah berperan besar dalam mencetak generasi berakhlak mulia. Karena itu, butuh dukungan Pemprov DKI Jakarta agar madrasah dan pondok pesantren sama dengan sekolah umum. Termasuk dalam jaln pembiayaan. Sebab selama ini, madrasah dan pondok pesantren memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi cerdas. Baik secara akademik maupun karakter keagamaan yang kuat. “Mengajak Kementerian Agama untuk duduk bareng membahas bagaimana pola dan cara agar terlaksana,” kata Dina. Dina menilai, hal itu menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan peran madrasah dan pondok pesantren dalam sistem pendidikan di Jakarta. Melalui upaya itu juga tidak hanya akan menjamin pemerataan akses pendidikan, tetapi juga menjaga keberagaman dan memperkuat karakter bangsa. “Sangat penting karena pendidikan di DKI Jakarta bukan hanya sekolah swasta tapi madrasah dan pondok pesantren harus dilibatkan campur tangan pemerintah,” kata Dina. (yla/df)

Usul Madrasah dan Ponpes Masuk Program Sekolah Gratis

Anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto meminta Pemprov menyisir setiap pos anggaran yang berpotensi menyumbang beban belanja daerah terlalu besar. Namun, tidak berdampak langsung ke masyarakat. Hal itu diungkapkan karena terdapat potensi defisit Rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta sebesar Rp2,2 triliun. Pemprov DKI diharapkan lebih cermat dan efisien dalam perencanaan anggaran. “Harus jeli TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyisir atau menyerut masih banyak karena memang mungkin tidak efisien dan tidak memberikan manfaat besar langsung kepada masyarakat,” ujar Bambang, beberapa Waktu lalu. Ia mencontohkan, belanja daerah dana hibah instansi atau lembaga di luar pemerintah. Alokasi anggaran itu dinilai kurang bermanfaat langsung ke masyarakat. Efisiensi anggaran itu bisa mengurangi beban belanja pada 2026. “Contoh di komisi saya (Komisi A), ada belanja yang tumpang tindih, misalnya BPBD beli kapal. Padahal yang punya kapal banyak. Ada dinas ini, dinas ini, sebenarnya bisa diserut. Kemudian beli peralatan untuk mendeteksi gempa, alatnya mahal tapi kejadiannya sangat jarang sekali,” tutur dia. Bambang menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bisa mengacu pada Instruksi Presiden tentang Efisien Belanja Dalam Pelaksanaan APBD. “Kemudian mengacu pada petunjuk pemerintah pusat. Ada 15 item efisiensi belanja. Misalnya belanja infrastruktur dan pembelian peralatan dan mesin,” terang dia. Selain itu, Bambang mengkritisi rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta yang telah disetujui naik menjadi Rp95,3 triliun. “Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran). Saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan,” ungkap dia, Rabu (13/8). Awalnya, ucap Bambang, nilai APBD yang diajukan sebesar Rp94 triliun dengan potensi defisit sekitar Rp1,8 triliun. Kemudian selama proses pembahasan berjalan, terjadi kenaikan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit mencapai Rp2,2 triliun. “Ada potensi meningkatnya utang Pemprov DKI,” jelas Bambang. Untuk menutupi potensi defisit itu, ungkap Bambang, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta akan berutang melalui Bank Jakarta. “Kalau ini kejadian betul, ini kurang pas. Kenapa mesti menaikan anggaran sementara memperbesar utang,” tutur dia. Bambang berpendapat, Bank Jakarta merupakan bank pembangunan daerah yang dibentuk untuk membantu pembiayaan masyarakat, bukan memberikan pinjaman ke pemerintah. “Kalau pemerintah sekarang utang ke bank maka kemampuan bank membantu masyarakatakan berkurang,” pungkas Bambang. (red)

Antisipasi Potensi Defisit Anggaran 2026, Bambang: Efisiensi Belanja Infrastruktur

140

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (+6221) 3822951, 3822051
Fax. (+6221) 3843647
Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id

https://Dissertation-Writingservice.com

Tautan Cepat

Instansi Terkait