PPID | JDIH

Produk DPRD

Keputusan Pimpinan DPRD
Keputusan Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Masa Reses Ke-II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026

Keputusan Pimpinan DPRD
Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 01 tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Bulan Januari Tahun Anggaran 2026.

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN 2024-2029

Berita Terbaru

Hindari Terlalu Sering PJJ February 3, 2026 11:00 am Banyak pihak, terutama ibu-ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi agar tidak terlalu memanjakan anak-anak dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ketika musim hujan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Chicha Koeswoyo berpendapat, PJJ seharusnya memang tidak berlaku sama rata. “Silakan PJJ khusus bagi anak-anak yang rumahnya terdampak banjir atau akses jalannya benar-benar terputus,” ujar politisi PDI Perjuangan itu. Namun, lanjut Chicha, bagi yang berada di lokasi dan jalur yang aman, serta kondisi hujan relatif aman, sebaiknya tetap sekolah. “Apalagi anak Kelas VI, IX dan XII yang sebentar lagi mau ujian. Jangan sampai persiapan penting malah dihabiskan dengan PJJ yang seringkali tidak efektif,” tambah dia. Anggota Komisi E Solikhah mengungkapkan hal senada. “PJJ hendaknya jangan dijadikan solusi instan setiap hujan,” kata dia. Politisi PKS itu berharap, sekolah tetap berjalan normal. “PJJ dipakai khusus dalam kondisi darurat. Bukan kebiasaan,” tutur Sholikhah. (stw/df)

03 Feb, 2026
Hindari Terlalu Sering PJJ

Benahi Amdal dan Tata Ruang secara Serius February 3, 2026 10:01 am Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, meminta pemerintah provinsi secara serius membenahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tata ruang. Hal itu sebagai upaya mencegah banjir yang terus beruang setiap tahun. Pengelolaan AMDAL dan tata ruang yang belum optimal menjadi penyebab utama banjir. Penerbitan AMDAL dan tata ruang terkait pembangunan gedung-gedung atau hunian bertingkat di Jakarta perlu berimbang dengan pembagunan drainase yang layak. “Sehingga air meluber ke jalanan dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah,” ujar Anggota Komisi D Judistira Hermawan, beberapa waktu lalu. Wawan, panggilan akrab ketua Fraksi Partai Golkar itu mengemukakan, persoalan banjir dan kemacetan terjadi akibat ruwetnya AMDAL dan tata ruang. Di sisi lain, Anggota Komisi C Lukmanul Hakim menegaskan, Pemprov DKI sebaiknya menangani banjir dengan sudut pandang pencegahan. Yakni, sambung politisi PAN itu, berupa pengelolaan AMDAL dan penataan tata ruang yang lebih teliti. agar penyelesaiannya lebih teliti, efektif dan efisien. (stw/df)

Benahi Amdal dan Tata Ruang secara Serius

Jakarta Butuh Rumah Sakit Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba February 2, 2026 4:43 pm Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendorong pemerintah provinsi menyediakan rumah sakit khusus untuk penanganan korban penyalahgunaan narkotika. Kekurangan di Jakarta, belum punya rumah sakit khusus untuk penanganan korban-korban narkotika. Saat ini, menurut Aziz, rumah sakit khusus rehabilitasi narkoba hanya berada di Lido, Bogor, Jawa Barat. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz. (dok.DDJP) Pengelolaannya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). “Antreannya luar biasa karena diakses secara nasional,” ujar Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/2). Dengan kondisi tersebut, Jakarta perlu menyediakan fasilitas kesehatan khusus bagi korban narkotika secara mandiri. Apalagi, Pemprov DKI memiliki banyak rumah sakit umum daerah (RSUD) yang memadai. Paling tidak, perlu melengkapi RSUD dengan fasilitas penanganan korban narkotika. “Fasilitas RSUD kita banyak dan cukup,” kata Aziz. Dengan demikian, harap Aziz, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk penyediaan layanan rehabilitasi melalui APBD sebesar satu persen. Sehingga korban-korban penyalahgunaan narkotika di Jakarta dapat teratasi secara maksimal. Di antaranya, penyediaan bangsal khusus. “Supaya yang menjadi korban tidak lagi segan untuk berkonsultasi dan berobat,” tegas Aziz. Seluruh layanan rehabilitasi bagi korban narkotika, lanjut dia, harus tersedia secara gratis. (apn/df)

Jakarta Butuh Rumah Sakit Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

140

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110
Telp. (+6221) 3822951, 3822051
Fax. (+6221) 3843647
Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id

https://Dissertation-Writingservice.com

Tautan Cepat

Instansi Terkait