ekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih inovatif meningkatkan pendapatan daerah. Terutama menyambut penetapan target retribusi tahun 2026. Menurut dia, upaya meningkatan pendapatan retribusi sudah seharusnya bagi seluruh OPD. Bukan hanya sebagai reaksi terhadap kebijakan pemotongan anggaran atau Dana Bagi Hasil (DBH). Ketika terdapat pemotongan anggaran, muncul angka Rp365 miliar. Artinya, OPD mampu melakukan hal itu. “Kenapa harus nunggu pemotongan dulu baru kita bisa mendorong kenaikan? Padahal sebelumnya angka itu tidak muncul,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Ia menegaskan, setiap OPD perlu berinovasi. Membuat terobosan baru, mencari sumber-sumber pendapatan potensial. Langkah tersebut bisa berupa pengembangan layanan, optimalisasi aset, hingga penerapan skema creatif financing. “Saya kira masih banyak peluang,” kata Suhud. Peluang dimaksud seperti sektor parkir, hingga kini belum optimal. Sebab masih ada OPD yang hanya mengandalkan sewa tempat. “Padahal bisa dipikirkan kegiatan lain yang mendatangkan pemasukan,” ungkap Suhud. Politisi PKS itu mencontohkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta selama ini lebih banyak mengandalkan penyewaan gedung. Seharusnya bisa mengembangkan program pelatihan bersertifikat bagi masyarakat. Termasuk pelatihan berbayar, punya peluang besar menambah PAD. “Seperti sertifikasi, peningkatan skill, atau pelatihan bisnis. Masyarakat mau berbayar kalau programnya bermanfaat,” pungkas Suhud. (gie/df)

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih inovatif meningkatkan pendapatan daerah. Terutama menyambut penetapan target retribusi tahun 2026.

Menurut dia, upaya meningkatan pendapatan retribusi sudah seharusnya bagi seluruh OPD. Bukan hanya sebagai reaksi terhadap kebijakan pemotongan anggaran atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketika terdapat pemotongan anggaran, muncul angka Rp365 miliar. Artinya, OPD mampu melakukan hal itu.

“Kenapa harus nunggu pemotongan dulu baru kita bisa mendorong kenaikan? Padahal sebelumnya angka itu tidak muncul,” ujar Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10).

Ia menegaskan, setiap OPD perlu berinovasi. Membuat terobosan baru, mencari sumber-sumber pendapatan potensial.

Langkah tersebut bisa berupa pengembangan layanan, optimalisasi aset, hingga penerapan skema creatif financing. “Saya kira masih banyak peluang,” kata Suhud.

Peluang dimaksud seperti sektor parkir, hingga kini belum optimal. Sebab masih ada OPD yang hanya mengandalkan sewa tempat.

“Padahal bisa dipikirkan kegiatan lain yang mendatangkan pemasukan,” ungkap Suhud.

Politisi PKS itu mencontohkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta selama ini lebih banyak mengandalkan penyewaan gedung.

Seharusnya bisa mengembangkan program pelatihan bersertifikat bagi masyarakat. Termasuk pelatihan berbayar, punya peluang besar menambah PAD. 

“Seperti sertifikasi, peningkatan skill, atau pelatihan bisnis. Masyarakat mau berbayar kalau programnya bermanfaat,” pungkas Suhud. (gie/df)