omisi D melanjutkan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10). Hadir Wakil Ketua Komisi D Jakarta Muhammad Idris, Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, serta anggota Komisi D. Turut hadir, Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum, bersama jajaran dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Ketua Komisi D Yuke Yurike membuka rapat dengan mencabut skors dan menegaskan, telaah hasil penyesuaian anggaran akibat fisiensi sangat penting. “Kita lanjutkan pendalaman RAPBD 2026, karena ada efisiensi dan penyesuaian yang perlu kita cermati bersama,” ujar Yuke. Kondisi efisiensi menuntut seluruh pihak bekerja lebih cepat dan sistematis. “Kita tahu situasinya tidak mudah. Jadi kita perlu pastikan perubahan ini tidak menghambat program strategis di lapangan,” tegas Yuke. Selain itu, Yuke meminta agar instansi terkait segera merekap hasil reses anggota dewan yang berkaitan dengan perbaikan saluran dan normalisasi sungai. Selanjutnya, memasukkan ke perencanaan sebelum akhir November 2025. “Mumpung masih ada waktu, hasil-hasil reses segera diserahkan supaya bisa diakomodasi dalam perencanaan 2026,” tegas Yuke. Sementara itu, Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum menyampaikan, tetap melanjutkan seluruh program pengendalian banjir. Meskipun terjadi efisiensi. “Alhamdulillah, program utama pengendalian banjir tetap berjalan. Tidak ada yang dikurangi, hanya disesuaikan anggarannya,” terang Ika. Dari total anggaran tersebut, sekitar 49,65 persen tetap mendapat alokasi untuk program pengendalian banjir. Meliputi pembangunan sistem polder, saluran, waduk, embung, sarana sungai, hingga peningkatan pompa dan pintu air. Ika mengungkapkan, efisiensi lebih bersifat penjadwalan ulang. Beberapa proyek multiyears digeser dari 2026 ke 2027. Tanpa mengubah target penyelesaian. “Program dan lokasinya tetap. Hanya pembiayaannya yang bergeser. Target penyelesaiannya tetap 2027 sesuai rencana,” papar Ika. (all/df)

Komisi D melanjutkan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/10).

Hadir Wakil Ketua Komisi D Jakarta Muhammad Idris, Sekretaris Komisi D Habib Muhammad bin Salim Alatas, serta anggota Komisi D.

Turut hadir, Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum, bersama jajaran dan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Ketua Komisi D Yuke Yurike membuka rapat dengan mencabut skors dan menegaskan, telaah hasil penyesuaian anggaran akibat fisiensi sangat penting.

“Kita lanjutkan pendalaman RAPBD 2026, karena ada efisiensi dan penyesuaian yang perlu kita cermati bersama,” ujar Yuke.

Kondisi efisiensi menuntut seluruh pihak bekerja lebih cepat dan sistematis. “Kita tahu situasinya tidak mudah. Jadi kita perlu pastikan perubahan ini tidak menghambat program strategis di lapangan,” tegas Yuke.

Selain itu, Yuke meminta agar instansi terkait segera merekap hasil reses anggota dewan yang berkaitan dengan perbaikan saluran dan normalisasi sungai. Selanjutnya, memasukkan ke perencanaan sebelum akhir November 2025.

“Mumpung masih ada waktu, hasil-hasil reses segera diserahkan supaya bisa diakomodasi dalam perencanaan 2026,” tegas Yuke.

Sementara itu, Kepala Dinas SDA Ika Agustin Ningrum menyampaikan, tetap melanjutkan seluruh program pengendalian banjir. Meskipun terjadi efisiensi.

“Alhamdulillah, program utama pengendalian banjir tetap berjalan. Tidak ada yang dikurangi, hanya disesuaikan anggarannya,” terang Ika.

Dari total anggaran tersebut, sekitar 49,65 persen tetap mendapat alokasi untuk program pengendalian banjir.

Meliputi pembangunan sistem polder, saluran, waduk, embung, sarana sungai, hingga peningkatan pompa dan pintu air.

Ika mengungkapkan, efisiensi lebih bersifat penjadwalan ulang. Beberapa proyek multiyears digeser dari 2026 ke 2027. Tanpa mengubah target penyelesaian.

“Program dan lokasinya tetap. Hanya pembiayaannya yang bergeser. Target penyelesaiannya tetap 2027 sesuai rencana,” papar Ika. (all/df)