Komisi C menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam pendistribusian Program Pangan Murah. Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan, keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan ketidaktepatan sasaran penerima masih sering terjadi di lapangan. Dimaz mengungkapkan hal itu usai rapat bersama eksekutif dan jajaran direksi BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/10). “Masih banyak warga yang mengeluh karena harus antre sejak malam. Bahkan ada yang tidak kebagian meski sudah mendaftar,” ujar Dimaz. Hasil penelusuran Komisi C, ungkap dia, menunjukkan akar persoalan tidak terletak pada BUMD pelaksana. Melainkan pada kuota anggaran yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP). Menurut Dimaz, stok barang dari BUMD tersedia. Namun jumlah penerima manfaat tidak sebanding dengan kuota yang disediakan pemerintah. “Masalahnya bukan di barangnya, tapi di kuotanya,” terang Dimaz. Ia berharap, koordinasi lintas instansi dapat diperbaiki. Sehingga distribusi pangan murah berjalan lebih manusiawi. Dimaz menegaskan, program bantuan harus dipastikan tepat sasaran. Dengan begitu, tidak menimbulkan antrean panjang setiap kali dibuka. “Ke depan kami harap Pemprov DKI Jakarta melalui DKPKP dan BUMD pelaksana bisa merumuskan formula yang lebih baik agar masyarakat penerima bisa dilayani secara layak,” tukas Dimaz.(all/df)

Komisi C menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam pendistribusian Program Pangan Murah.

Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan, keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan ketidaktepatan sasaran penerima masih sering terjadi di lapangan.

Dimaz mengungkapkan hal itu usai rapat bersama eksekutif dan jajaran direksi BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/10).

“Masih banyak warga yang mengeluh karena harus antre sejak malam. Bahkan ada yang tidak kebagian meski sudah mendaftar,” ujar Dimaz.

Hasil penelusuran Komisi C, ungkap dia, menunjukkan akar persoalan tidak terletak pada BUMD pelaksana.

Melainkan pada kuota anggaran yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP).

Menurut Dimaz, stok barang dari BUMD tersedia. Namun jumlah penerima manfaat tidak sebanding dengan kuota yang disediakan pemerintah.

“Masalahnya bukan di barangnya, tapi di kuotanya,” terang Dimaz.

Ia berharap, koordinasi lintas instansi dapat diperbaiki. Sehingga distribusi pangan murah berjalan lebih manusiawi.

Dimaz menegaskan, program bantuan harus dipastikan tepat sasaran. Dengan begitu, tidak menimbulkan antrean panjang setiap kali dibuka.

“Ke depan kami harap Pemprov DKI Jakarta melalui DKPKP dan BUMD pelaksana bisa merumuskan formula yang lebih baik agar masyarakat penerima bisa dilayani secara layak,” tukas Dimaz.(all/df)