Sistem antrean di RSUD Kebon Bawang Jakarta Utara dalam sorotan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin. Pasalnya, terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di riil. Sistem monitor antrean kerap menunjukkan kondisi penuh. Sedangkan kenyataannya, masih terdapat ruang layanan belum terpakai. Imamuddin mengungkapkan, menerima laporan masyarakat terkait hal itu. Tampilan sistem monitor antrean di RSUD Kebon Bawang sering kali menunjukkan kondisi terisi penuh. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin. (dok.DDJP) Ketika pengecekan langsung ke area pelayanan, masih terdapat ruang kosong. Semestinya bisa digunakan oleh pasien. “Setahu saya, RSUD tipe Delta memang sudah dilengkapi dengan sistem monitor yang baik,” ujar Imamuddin dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/1). Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi menimbulkan kebingungan. Sekaligus ketidaknyamanan bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan kesehatan. Ketidaksesuaian antara penampilan data sistem antrean dengan kondisi faktual dapat merugikan pasien. Menghambat pelayanan publik. “Ini laporan langsung yang saya terima dari masyarakat,” tegas Imamuddin. Dia menyatakan, perlu evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem antrean di RSUD Kebon Bawang. Pelayanan kesehatan harus transparan, efektif, dan akuntabel. Karena itu, mamuddin mendorong Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD Kebon Bawang melakukan pembenahan. Informasi kepada masyarakat haus sesuai dengan kondisi pelayanan. “Terutama agar tidak terjadi kesalahan informasi yang justru merugikan warga,” tandas Imamuddin. (red)

Sistem antrean di RSUD Kebon Bawang Jakarta Utara dalam sorotan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imamuddin. Pasalnya, terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di riil.

Sistem monitor antrean kerap menunjukkan kondisi penuh. Sedangkan kenyataannya, masih terdapat ruang layanan belum terpakai.

Imamuddin mengungkapkan, menerima laporan masyarakat terkait hal itu. Tampilan sistem monitor antrean di RSUD Kebon Bawang sering kali menunjukkan kondisi terisi penuh.

Ketika pengecekan langsung ke area pelayanan, masih terdapat ruang kosong. Semestinya bisa digunakan oleh pasien.

“Setahu saya, RSUD tipe Delta memang sudah dilengkapi dengan sistem monitor yang baik,” ujar Imamuddin dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/1).

Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi menimbulkan kebingungan. Sekaligus ketidaknyamanan bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan kesehatan.

Ketidaksesuaian antara penampilan data sistem antrean dengan kondisi faktual dapat merugikan pasien. Menghambat pelayanan publik.

“Ini laporan langsung yang saya terima dari masyarakat,” tegas Imamuddin.

Dia menyatakan, perlu evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem antrean di RSUD Kebon Bawang. Pelayanan kesehatan harus transparan, efektif, dan akuntabel.

Karena itu, mamuddin mendorong Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD Kebon Bawang melakukan pembenahan. Informasi kepada masyarakat haus sesuai dengan kondisi pelayanan.

“Terutama agar tidak terjadi kesalahan informasi yang justru merugikan warga,” tandas Imamuddin. (red)