Sistem Distribusi Pangan Murah Disorot Legislator February 2, 2026 4:30 pm Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad menginterupsi dalam rapat paripurna terkait Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (2/2). Menurut dia, pelaksanaan program pangan murah yang dinilai belum tepat sasaran. Pembahasan sebelumnya di Badan Anggaran (Banggar), menyepakati skema distribusi pangan murah secara by name, by address agar hak warga terpenuhi secara adil. “Agar warga yang menunggu sejak pukul 05.00 sampai 07.00 tetap mendapatkan,” ujar Ramly. Ramly menilai, pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai kesepakatan. Dominasi distribusi pangan oleh kelompok tertentu. Sehingga warga umum justru tidak memperoleh bagian. Pangan murah didominasi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). “Sehingga hanya sekitar 20 persen yang tersisa untuk rakyat,” papar dia. Karena itu, Ramly meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta mengecek dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem distribusi pangan murah. Ramly menegaskan, pelaksanaan skema by name, by address harus konsisten agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan. “Warga yang datang belakangan tetap seharusnya mendapatkan,” tandas dia. Masyarakat, ungkap Ramly, banyak menyampaikan persoalan serupa kepada anggota dewan lewat reses. Mekanisme distribusi pangan murah kerap habis tidak lama setelah pembukaan. (all/df)

Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad menginterupsi dalam rapat paripurna terkait Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan, Senin (2/2).

Menurut dia, pelaksanaan program pangan murah yang dinilai belum tepat sasaran. Pembahasan sebelumnya di Badan Anggaran (Banggar), menyepakati skema distribusi pangan murah secara by name, by address agar hak warga terpenuhi secara adil.

“Agar warga yang menunggu sejak pukul 05.00 sampai 07.00 tetap mendapatkan,” ujar Ramly.

Ramly menilai, pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai kesepakatan. Dominasi distribusi pangan oleh kelompok tertentu. Sehingga warga umum justru tidak memperoleh bagian.

Pangan murah didominasi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Sehingga hanya sekitar 20 persen yang tersisa untuk rakyat,” papar dia.

Karena itu, Ramly meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta mengecek dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem distribusi pangan murah.

Ramly menegaskan,  pelaksanaan skema by name, by address harus konsisten agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan.

“Warga yang datang belakangan tetap seharusnya mendapatkan,” tandas dia.

Masyarakat, ungkap Ramly, banyak menyampaikan persoalan serupa kepada anggota dewan lewat reses. Mekanisme distribusi pangan murah kerap habis tidak lama setelah pembukaan. (all/df)