Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Ekstrem Disorot Legislator February 5, 2026 6:27 pm Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang. Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027. Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Termasuk menyesuaikan seluruh program daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2044. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP) “Memang yang menjadi tantangan kita, nanti di 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta,” ujar Yuke. “Yang jelas, perencanaan harus selaras dengan RPJMN nasional serta RPJMD hingga 2045,” tambah Yuke. Pemprov DKI Jakarta, sambung Yuke, perlu menyesuaikan sejumlah program dengan pemerintah pusat. Misalnya, pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan. Meski demikian, Yuke mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas perbaikan kondisi pembangunan daerah. “Secara umum, pembangunan DKI ini cenderung membaik, Namun khusus pada ketimpangan dan kesenjangan antargenerasi, itu masih cukup timpang,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Yuke berharap, program-program Pemprov DKI Jakarta pada 2027 sesuai berjalan sesuai target yang lebih konkret. Menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, Yuke mengimbau Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap pembangunan dan infrastruktur kota. Namun, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Tantangan kita tentu kondisi keuangan yang mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga kita harus benar-benar mencermati mana yang menjadi prioritas,” jelas dia. Selain infrastruktur, tambah Yuke, sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. “Itu semua harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ungkap Yuke. Komisi D berkomitmen mendukung program-program pembangunan kota Jakarta. Sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. “Kita akan memaksimalkan apa yang bisa kita dukung. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita juga baik, sehingga program yang direncanakan untuk DKI Jakarta 2027 benar-benar bisa sesuai target,” tutup dia. Diskusi publik tersebut, harap Yuke, dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga menghasilkan arah kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat. “Mudah-mudahan diskusi publik ini melibatkan seluruh unsur, sehingga kita bisa menemukan jalan yang paling pas dan menyelaraskannya dengan arahan pemerintah pusat untuk DKI Jakarta,” pungkas Yuke. (apn/df)

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan DKI Jakarta mendatang.

Yuke mengungkapkan hal itu usai menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2027.

Menurut Yuke, konsultasi itu menjadi momentum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Termasuk menyesuaikan seluruh program daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga 2044.

“Memang yang menjadi tantangan kita, nanti di 2027, adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan di Jakarta,” ujar Yuke.

“Yang jelas, perencanaan harus selaras dengan RPJMN nasional serta RPJMD hingga 2045,” tambah Yuke.

Pemprov DKI Jakarta, sambung Yuke, perlu menyesuaikan sejumlah program dengan pemerintah pusat. Misalnya, pembangunan infrastruktur kota, pendidikan, dan kesehatan.

Meski demikian, Yuke mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas perbaikan kondisi pembangunan daerah.

“Secara umum, pembangunan DKI ini cenderung membaik, Namun khusus pada ketimpangan dan kesenjangan antargenerasi, itu masih cukup timpang,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Yuke berharap, program-program Pemprov DKI Jakarta pada 2027 sesuai berjalan sesuai target yang lebih konkret. Menurunkan ketimpangan sosial dan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Yuke mengimbau Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap pembangunan dan infrastruktur kota. Namun, penentuan prioritas harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Tantangan kita tentu kondisi keuangan yang mungkin belum sepenuhnya stabil, sehingga kita harus benar-benar mencermati mana yang menjadi prioritas,” jelas dia.

Selain infrastruktur, tambah Yuke, sektor-sektor mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya juga tidak kalah penting untuk diperhatikan.

“Itu semua harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” ungkap Yuke.

Komisi D berkomitmen mendukung program-program pembangunan kota Jakarta. Sehingga target yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal.

“Kita akan memaksimalkan apa yang bisa kita dukung. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita juga baik, sehingga program yang direncanakan untuk DKI Jakarta 2027 benar-benar bisa sesuai target,” tutup dia.

Diskusi publik tersebut, harap Yuke, dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga menghasilkan arah kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan diskusi publik ini melibatkan seluruh unsur, sehingga kita bisa menemukan jalan yang paling pas dan menyelaraskannya dengan arahan pemerintah pusat untuk DKI Jakarta,” pungkas Yuke. (apn/df)