Keamanan Pangan dan Optimalisasi Food Bank February 9, 2026 1:06 pm Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menekankan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu memberi perhatian utama pada aspek keamanan pangan serta pemanfaatan pangan layak konsumsi melalui optimalisasi food bank. Pandangan umum tersebut ungkap Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2). Juru bicara Fraksi PKS Taufik Zoelkifli menilai, persoalan pangan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan harga, tetapi juga menyangkut kualitas dan keamanan konsumsi masyarakat. Pemerintah daerah, menurut Fraksi PKS, perlu mengedukasi keamanan pangan secara masif dan membangun sistem peringatan dini keamanan pangan. “Termasuk untuk mendeteksi dampak konsumsi berlebihan gula, garam, dan lemak,” ujar Taufik Zoelkifli. Selain itu, Fraksi PKS mengapresiasi masuknya isu food loss dan food waste atau FLW dalam Ranperda. Pengelolaan FLW tidak cukup sebagai persoalan sampah semata, melainkan bagian dari strategi penguatan cadangan pangan daerah. Fraksi PKS mengusulkan optimalisasi food bank sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Usulan itu mencakup keterlibatan hotel, restoran, pusat perbelanjaan sebagai sumber pangan layak konsumsi bagi kelompok rentan. “Tentu disertai pengaturan insentif dan sanksi untuk mereka (pihak hotel, restoran dan lainnya) agar kebijakan berjalan efektif,” tutur Taufik. Di sisi lain, PKS menilai, potensi sumber daya kelautan dan pesisir Jakarta. Khususnya Kepulauan Seribu, belum mendapat perhatian memadai dalam Ranperda. Padahal, sektor itu strategis sebagai sumber protein hewani. Sejalan dengan pengembangan ekonomi biru. “Optimalisasi sumber daya kelautan dan pesisir perlu dimasukkan sebagai bagian dari produksi pangan Jakarta dan didukung anggaran yang memadai,” pungkas Taufik. Sebagai penutup, Fraksi PKS berharap, pembahasan lanjutan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan dapat memperkuat keamanan pangan dan optimalisasi food bank. Sehingga, regulasi itu melindungi kesehatan masyarakat serta membantu pemenuhan pangan bagi warga yang membutuhkan. (all/df)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menekankan Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan perlu memberi perhatian utama pada aspek keamanan pangan serta pemanfaatan pangan layak konsumsi melalui optimalisasi food bank. Pandangan umum tersebut ungkap Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/2).

Juru bicara Fraksi PKS Taufik Zoelkifli menilai, persoalan pangan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan harga, tetapi juga menyangkut kualitas dan keamanan konsumsi masyarakat.

Pemerintah daerah, menurut Fraksi PKS, perlu mengedukasi keamanan pangan secara masif dan membangun sistem peringatan dini keamanan pangan.

“Termasuk untuk mendeteksi dampak konsumsi berlebihan gula, garam, dan lemak,” ujar Taufik Zoelkifli.

Selain itu, Fraksi PKS mengapresiasi masuknya isu food loss dan food waste atau FLW dalam Ranperda.

Pengelolaan FLW tidak cukup sebagai persoalan sampah semata, melainkan bagian dari strategi penguatan cadangan pangan daerah.

Fraksi PKS mengusulkan optimalisasi food bank sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Usulan itu mencakup keterlibatan hotel, restoran, pusat perbelanjaan sebagai sumber pangan layak konsumsi bagi kelompok rentan.

“Tentu disertai pengaturan insentif dan sanksi untuk mereka (pihak hotel, restoran dan lainnya) agar kebijakan berjalan efektif,” tutur Taufik.

Di sisi lain, PKS menilai, potensi sumber daya kelautan dan pesisir Jakarta. Khususnya Kepulauan Seribu, belum mendapat perhatian memadai dalam Ranperda.

Padahal, sektor itu strategis sebagai sumber protein hewani. Sejalan dengan pengembangan ekonomi biru.

“Optimalisasi sumber daya kelautan dan pesisir perlu dimasukkan sebagai bagian dari produksi pangan Jakarta dan didukung anggaran yang memadai,” pungkas Taufik.

Sebagai penutup, Fraksi PKS berharap, pembahasan lanjutan Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan dapat memperkuat keamanan pangan dan optimalisasi food bank.

Sehingga, regulasi itu melindungi kesehatan masyarakat serta membantu pemenuhan pangan bagi warga yang membutuhkan. (all/df)