Visi Misi

VISI

Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang profesional, transparan dan akuntabilitas dalam memfasilitasi tugas DPRD Provinsi DKI Jakarta.

MISI

Memberikan pelayanan terhadap DPRD Provinsi DKI Jakarta.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TUJUAN

Meningkatkan pelayanan kepada DPRD sesuai tata kelola pemerintah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

SASARAN

Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

STRATEGI

Memberikan pelayanan prima kepada pimpinan dan anggota DPRD

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mengintensifkan penggunaan teknologi sistem informasi manajemen untuk menunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD.
Peningkatan pelayanan fasilitasi reses DPRD.
Peningkatan pelayanan fasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah.
Peningkatan pelayanan fasilitasi Badan Musyawarah.
Peningkatan kualitas penyelengaraan pendidikan dan pelatihan.
Optimalisasi penyiapan/pemberian dukungan teknis (tenaga ahli) kepada pimpinan dan anggota DPRD.
Optimalisasi penyiapan/pemberian dukungan operasional kendaraan dinas pada pimpinan dan anggota DPRD.
Optimalisasi penyiapan/pemberian dukungan jasa kesehatan (asuransi) pada pimpinan dan anggota DPRD.
Menambah sumber daya manusia fungsional teknis sesuai latar belakang pendidikan yang kompeten di bidangnya masing-masing.

Produk DPRD

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

Keputusan DPRD
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 235 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

Berita Terbaru

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengikuti Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balaikota DKI Jakarta. Berbalut busana beskap khas Betawi, Khoirudin mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku inspektur upacara. Suasana khidmat dalam memperingati hari kemerdekaan itu diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Kemerdekaan Indonesia sejak 80 tahun lalu, harap Khoirudin, masyarakat warga Jakarta khususnya dapat terus mengamalkan nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan. “Semoga nilai-nilai perjuangan, pengorbanan dari para pahlawan dapat kita tiru,” ujar Khoirudin, Minggu (17/8). Ia juga mengingatkan agar tradisi gotong royong yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia tetap tumbuh. Semakin melekat di tengah zaman modern. “Gotong royong, rela berkorban, menjaga persatuan dan kesatuan, harus kita tamankan agar hidup damai rukun bersama,” ucap Khoirudin. Politisi PKS itu mendukung acara atau kegiatan warga dalam memperingati dan memeriahkan hari kemerdekaan. Harapannya bisa saling mempererat kekompakan dan hubungan kekeluargaan antarwarga. “Semoga di HUT ke-80 ini, acara lomba-lomba dapat menguatkan hubungan di masyarakat,” tutur dia. “Kita jaga bersama Indonesia kita,” pungkas Khoirudin. (gie/df)

19 Aug, 2025
Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Khoirudin Ingatkan Tradisi Gotong Royong

Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Panssus Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar madrasah dan pondok pesantren (Ponpes) masuk dalam program sekolah gratis. Demikian penegasan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta sekaligus Anggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dina Masyusin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/8). Usulan itu, menurut dia, bertujuan memastikan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh anak bangsa. Terutama yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan agama. “Mengusulkan agar sekolah gratis itu tidak hanya swasta tapi madrasah dan pondok pesantren juga ikut dilibatkan,” kata Dina. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dina Masyusin. (dok.DDJP) Ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Membahas lebih lanjut tentang rencana memasukkan madrasah dalam program sekolah gratis. Madrasah dan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang telah berperan besar dalam mencetak generasi berakhlak mulia. Karena itu, butuh dukungan Pemprov DKI Jakarta agar madrasah dan pondok pesantren sama dengan sekolah umum. Termasuk dalam jaln pembiayaan. Sebab selama ini, madrasah dan pondok pesantren memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi cerdas. Baik secara akademik maupun karakter keagamaan yang kuat. “Mengajak Kementerian Agama untuk duduk bareng membahas bagaimana pola dan cara agar terlaksana,” kata Dina. Dina menilai, hal itu menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan peran madrasah dan pondok pesantren dalam sistem pendidikan di Jakarta. Melalui upaya itu juga tidak hanya akan menjamin pemerataan akses pendidikan, tetapi juga menjaga keberagaman dan memperkuat karakter bangsa. “Sangat penting karena pendidikan di DKI Jakarta bukan hanya sekolah swasta tapi madrasah dan pondok pesantren harus dilibatkan campur tangan pemerintah,” kata Dina. (yla/df)

Usul Madrasah dan Ponpes Masuk Program Sekolah Gratis

Anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto meminta Pemprov menyisir setiap pos anggaran yang berpotensi menyumbang beban belanja daerah terlalu besar. Namun, tidak berdampak langsung ke masyarakat. Hal itu diungkapkan karena terdapat potensi defisit Rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta sebesar Rp2,2 triliun. Pemprov DKI diharapkan lebih cermat dan efisien dalam perencanaan anggaran. “Harus jeli TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyisir atau menyerut masih banyak karena memang mungkin tidak efisien dan tidak memberikan manfaat besar langsung kepada masyarakat,” ujar Bambang, beberapa Waktu lalu. Ia mencontohkan, belanja daerah dana hibah instansi atau lembaga di luar pemerintah. Alokasi anggaran itu dinilai kurang bermanfaat langsung ke masyarakat. Efisiensi anggaran itu bisa mengurangi beban belanja pada 2026. “Contoh di komisi saya (Komisi A), ada belanja yang tumpang tindih, misalnya BPBD beli kapal. Padahal yang punya kapal banyak. Ada dinas ini, dinas ini, sebenarnya bisa diserut. Kemudian beli peralatan untuk mendeteksi gempa, alatnya mahal tapi kejadiannya sangat jarang sekali,” tutur dia. Bambang menegaskan, Pemprov DKI Jakarta bisa mengacu pada Instruksi Presiden tentang Efisien Belanja Dalam Pelaksanaan APBD. “Kemudian mengacu pada petunjuk pemerintah pusat. Ada 15 item efisiensi belanja. Misalnya belanja infrastruktur dan pembelian peralatan dan mesin,” terang dia. Selain itu, Bambang mengkritisi rancangan plafon APBD 2026 DKI Jakarta yang telah disetujui naik menjadi Rp95,3 triliun. “Saya cukup aktif mengamati perkembangan anggaran kita di Banggar (Badan Anggaran). Saya melihat ada sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan,” ungkap dia, Rabu (13/8). Awalnya, ucap Bambang, nilai APBD yang diajukan sebesar Rp94 triliun dengan potensi defisit sekitar Rp1,8 triliun. Kemudian selama proses pembahasan berjalan, terjadi kenaikan nilai plafon APBD 2026 menjadi Rp95,3 Triliun dengan potensi defisit mencapai Rp2,2 triliun. “Ada potensi meningkatnya utang Pemprov DKI,” jelas Bambang. Untuk menutupi potensi defisit itu, ungkap Bambang, muncul wacana Pemprov DKI Jakarta akan berutang melalui Bank Jakarta. “Kalau ini kejadian betul, ini kurang pas. Kenapa mesti menaikan anggaran sementara memperbesar utang,” tutur dia. Bambang berpendapat, Bank Jakarta merupakan bank pembangunan daerah yang dibentuk untuk membantu pembiayaan masyarakat, bukan memberikan pinjaman ke pemerintah. “Kalau pemerintah sekarang utang ke bank maka kemampuan bank membantu masyarakatakan berkurang,” pungkas Bambang. (red)

Antisipasi Potensi Defisit Anggaran 2026, Bambang: Efisiensi Belanja Infrastruktur

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait