Komisi A Minta Dinas Perumahan Mediasi Sengketa Puri Garden

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) berperan aktif menyelesaikan sengketa kepengurusan di Apartemen Puri Garden.

Penegasan itu disampaikan usai audiensi bersama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPRS) Puri Garden.

Anggota Komisi A Ongen Sangaji Menjelaskan, audiensi untuk mendengarkan aspirasi para penghuni maupun pengurus apartemen tersebut. Terkait konflik yang berdampak terhadap kenyamanan dan kepastian pengelolaan.

Situasi tersebut juga membutuhkanperan pemerintah daerah. Sehingga tidak berlarut-larut dan tidak merugikan penghuni.

“Seharusnya Dinas Perumahan ini sebagai penengah. Kemudian, mampu menyelesaikan persoalan di perumahan-perumahan yang ada di Jakarta,” ujar Ongen.

Ia menilai, terdapat pembiaran terhadap konflik tersebut. Akibatnya, timbul persoalan yang berkepanjangan. “Dinas Perumahan ini membiarkan mereka itu berselisih,” tegas Ongen.

Karena itu, Komisi A meminta Dinas PRKP agar tidak bersikap pasif. Harus terlibat langsung penyelesaian konflik di Apartemen Puri Garden.

Menurut Ongen, konflik yang berlarut-larut menimbulkan ketidaknyamanan dan menyulitkan warga yang tinggal di apartemen.

Komisi A meminta Dinas PRKP bersama Biro Hukum dan Inspektorat DKI Jakarta bertemu dengan para penghuni. Mencari solusi terbaik.

“Menyelesaikan secara baik-baik apa yang harus dilakukan,” ucap Ongen.

Bila proses mediasi belum menghasilkan kesepakatan, Komisi A membuka ruang pembahasan menentukan langkah selanjutnya.

“Kalau tidak bisa, kembali ke sini lagi,” kata Ongen.

Selain penyelesaian konflik, Komisi A juga menaruh perhatian terhadap perlindungan hak-hak penghuni selama sengketa berlangsung.

Hal itu menanggapi laporan dugaan intimidasi dan ancaman antarpenghuni. DPRD DKI mendorong pemerintah daerah memberi perlindungan kepada warga.

Ongen juga meminta para penghuni melapor kepada aparat penegak hukum bila menemukan hal mencurigakan atau tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

“Segera melaporkan kepada APH (aparat penegak hukum-Red),” pungkas Ongen. (gie/df)

Produk DPRD

Keputusan DPRD
Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Keputusan DPRD
Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Percepat Penyerahan Aset Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtahun Anggaran 2024

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi. Sekaligus, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wibi usai menghadiri Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta, Selasa (11/8). Menurut dia, pengelolaan aset Jakarta harus berkelanjutan dengan membuka peluang kolaborasi bersama pihak swasta dan investor. “Tentunya segala bentuk yang ada hari ini harus bisa sustainable dan juga untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat,” ujar Wibi. DKI Jakarta memiliki aset dengan nilai sekitar Rp750 triliun. Namun tidak seluruh aset memberikan nilai ekonomi. Pasalnya, sebagian berupa infrastruktur dan fasilitas publik. Karena itu, kata Wibi, perlu pendekatan pemanfaatan aset yang lebih tepat. Seperti melalui konsep mixed use. Dengan demikian, aset memberikan nilai tambah. Tanpa mengesampingkan fungsi utama. “Tapi sekarang kalau kita berbicara tentang Jakarta masa depan, semua yang ada itu harus bisa ditepat gunakan,” kata Wibi. Forum seperti JAFEX, lanjuyt dia, menjadi momentum bagi Jakarta untuk membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset daerah yang berpotensi ekonomi. Berdasarkan pembahasan dengan Jakarta Asset Management Center (JAMC), sebut Wibi, terdapat sekitar 40 titik bidang tanah yang berpotensi dikelola dengan nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun. “Dampak ekonomi yang dapat dari perputaran itu kurang lebih antara Rp200 sampai Rp300 miliar,” ungkap Wibi. Terkait kerja sama pemanfaatan aset dengan investor dan pihak swasta, tegas Wibi, perlu regulasi serta komitmen bersama. Sehingga, kerja sama bermanfaat bagi Pemprov DKI Jakarta maupun investor. Sebab, skema kerja sama harus mempertimbangkan kebutuhan investor untuk mendapatkan kepastian dalam menjalankan investasi. Khususnya ketika membutuhkan modal besar untuk pembangunan. “Nah itulah regulasi ini yang kita susun bersama sehingga win-win,” ucap Wibi. Di sisi lain, tambah dia, investasi yang masuk ke Jakarta harus berdampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Kita juga membutuhkan investasi daripada segi perekonomian yang berdampak pada masyarakat,” ungkap Wibi. Selain optimalisasi, pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta juga sangat penting. Dinas teknis yang punya aset didukung secara fiskal untuk mengaudit. Termasuk memastikan perlindungan aset. “Intinya adalah dinas teknis harus diberikan satu kelonggaran fiskal,” tegas Wibi. Ia mencontohkan, persoalan aset di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berupa tanah sekitar 10.000 meter persegi. Kini, berpotensi hilang karena Pemprov DKI kalah dalam sengketa di pengadilan. Kejadian tersebut, harap Wibi, menjadi evaluasi agar pengamanan aset daerah berjalan lebih maksimal ke depan. Pengelolaan aset harus lebih terintegrasi. Seperti, melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan JAMC. Dengan begitu, aset di Jakarta bermanfaat besar bagi masyarakat. “Memiliki sebanyak-banyaknya keuntungan itu untuk masyarakat Jakarta,” pungkas Wibi. (gie/df)

12 Aug, 2026
Optimalisasi Aset, Perkuat Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD DKI Jakarta mendorong PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memperluas manfaat Program CSR kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anggota PansusAugust Hamonangan menilai, Program CSR Ancol sudah menyentuh sektor pendidikan dan lingkungan. Namun, belum terlihat penguatan keterlibatan UMKM. “Sepertinya UMKM belum terlihat di sini,” ujar August usai meninjau pelaksanaan Program CSR Ancol, Jumat (7/8). UMKM memerlukan perlu merasakan manfaat CSR. Hal itu bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Artinya, mungkin salah satu amanat dari regulasi yang ada,” terang August. Satu di antara manfaat CSR lewat keterlibatan UMKM agar tak hanya berorientasi pada kegiatan sosial dan lingkungan. Perlu membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Program CSR, kata dia, dapat mendukung pengembangan usaha. Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Sehingga, masyarakat merasakan manfaat secara berkelanjutan. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan arah pelaksanaan CSR di Jakarta. (all/df)

Manfaat CSR Ancol bagi UMKM Jadi Perhatian Pansus

Komisi A DPRD DKI Jakarta memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran ganti rugi pembelian lahan di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, kepada pelapor Fahri Bachmid. Penegasan itu diungkapkan Anggota Komisi A Ongen Sangaji menindaklanjuti penyelesaian perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemberian tenggat waktu merupakan hasil kesepakatan dalam rapat kedua setelah audiensi pada November 2025. “Kita minta mereka satu bulan untuk segera menyelesaikan tanggung jawab sesuai putusan Mahkamah,” ujar Ongen, Jumat (7/8). Bila hingga batas waktu tersebut Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak menunjukkan iktikad baik, Komisi A akan merekomendasikan langkah pengawasan yang lebih tegas. “Kalau kemudian mereka tidak taat, maka rekomendasi kita adalah minta pergantian direksinya,” tandas Ongen. Kewajiban penyelesaian yang disepakati sekitar Rp11 miliar. Permasalahan itu berlangsung sejak 2022. “Kita hanya mempertegas untuk segera diselesaikan karena sudah terlalu lama,” tegas Ongen. Keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan berpotensi mencoreng citra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Yang kedua, tidak menghormati rekomendasi DPRD DKI Jakarta,” ucap Ongen. Karena itu, bila Sarana Jaya mengabaikan rekomendasi DPRD, Komisi A akan menyampaikan langkah lanjutan kepada gubernur. Penundaan pembayaran, menurut Ongen, berpotensi meningkatkan beban keuangan perusahaan. Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung, kewajiban tersebut disertai bunga sebesar 6 persen per tahun yang terus berjalan. “Bunganya terus berkembang. Kalau mereka tidak menyelesaikan, maka bunga ini terus berjalan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Harus clear,” pungkas Ongen. (gie/df)

Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pondok Kelapa, Sarana Jaya Diberi Waktu Satu Sebulan

Komisi A Minta Dinas Perumahan Mediasi Sengketa Puri Garden

Produk DPRD

Berita Terbaru

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Tautan Cepat

Instansi Terkait

302

Found