Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi. Sekaligus, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wibi usai menghadiri Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta, Selasa (11/8). Menurut dia, pengelolaan aset Jakarta harus berkelanjutan dengan membuka peluang kolaborasi bersama pihak swasta dan investor. “Tentunya segala bentuk yang ada hari ini harus bisa sustainable dan juga untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat,” ujar Wibi. DKI Jakarta memiliki aset dengan nilai sekitar Rp750 triliun. Namun tidak seluruh aset memberikan nilai ekonomi. Pasalnya, sebagian berupa infrastruktur dan fasilitas publik. Karena itu, kata Wibi, perlu pendekatan pemanfaatan aset yang lebih tepat. Seperti melalui konsep mixed use. Dengan demikian, aset memberikan nilai tambah. Tanpa mengesampingkan fungsi utama. “Tapi sekarang kalau kita berbicara tentang Jakarta masa depan, semua yang ada itu harus bisa ditepat gunakan,” kata Wibi. Forum seperti JAFEX, lanjuyt dia, menjadi momentum bagi Jakarta untuk membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset daerah yang berpotensi ekonomi. Berdasarkan pembahasan dengan Jakarta Asset Management Center (JAMC), sebut Wibi, terdapat sekitar 40 titik bidang tanah yang berpotensi dikelola dengan nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun. “Dampak ekonomi yang dapat dari perputaran itu kurang lebih antara Rp200 sampai Rp300 miliar,” ungkap Wibi. Terkait kerja sama pemanfaatan aset dengan investor dan pihak swasta, tegas Wibi, perlu regulasi serta komitmen bersama. Sehingga, kerja sama bermanfaat bagi Pemprov DKI Jakarta maupun investor. Sebab, skema kerja sama harus mempertimbangkan kebutuhan investor untuk mendapatkan kepastian dalam menjalankan investasi. Khususnya ketika membutuhkan modal besar untuk pembangunan. “Nah itulah regulasi ini yang kita susun bersama sehingga win-win,” ucap Wibi. Di sisi lain, tambah dia, investasi yang masuk ke Jakarta harus berdampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Kita juga membutuhkan investasi daripada segi perekonomian yang berdampak pada masyarakat,” ungkap Wibi. Selain optimalisasi, pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta juga sangat penting. Dinas teknis yang punya aset didukung secara fiskal untuk mengaudit. Termasuk memastikan perlindungan aset. “Intinya adalah dinas teknis harus diberikan satu kelonggaran fiskal,” tegas Wibi. Ia mencontohkan, persoalan aset di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berupa tanah sekitar 10.000 meter persegi. Kini, berpotensi hilang karena Pemprov DKI kalah dalam sengketa di pengadilan. Kejadian tersebut, harap Wibi, menjadi evaluasi agar pengamanan aset daerah berjalan lebih maksimal ke depan. Pengelolaan aset harus lebih terintegrasi. Seperti, melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan JAMC. Dengan begitu, aset di Jakarta bermanfaat besar bagi masyarakat. “Memiliki sebanyak-banyaknya keuntungan itu untuk masyarakat Jakarta,” pungkas Wibi. (gie/df)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi. Sekaligus, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Wibi usai menghadiri Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 di The St. Regis Jakarta.

Menurut dia, pengelolaan aset Jakarta harus berkelanjutan dengan membuka peluang kolaborasi bersama pihak swasta dan investor.

“Tentunya segala bentuk yang ada hari ini harus bisa sustainable dan juga untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat,” ujar Wibi.

DKI Jakarta memiliki aset dengan nilai sekitar Rp750 triliun. Namun tidak seluruh aset memberikan nilai ekonomi. Pasalnya, sebagian berupa infrastruktur dan fasilitas publik.

Karena itu, kata Wibi, perlu pendekatan pemanfaatan aset yang lebih tepat. Seperti melalui konsep mixed use. Dengan demikian, aset memberikan nilai tambah. Tanpa mengesampingkan fungsi utama.

“Tapi sekarang kalau kita berbicara tentang Jakarta masa depan, semua yang ada itu harus bisa ditepat gunakan,” kata Wibi.

Forum seperti JAFEX, lanjuyt dia, menjadi momentum bagi Jakarta untuk membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset daerah yang berpotensi ekonomi.

Berdasarkan pembahasan dengan Jakarta Asset Management Center (JAMC), sebut Wibi, terdapat sekitar 40 titik bidang tanah yang berpotensi dikelola dengan nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun.

“Dampak ekonomi yang dapat dari perputaran itu kurang lebih antara Rp200 sampai Rp300 miliar,” ungkap Wibi.

Terkait kerja sama pemanfaatan aset dengan investor dan pihak swasta, tegas Wibi, perlu regulasi serta komitmen bersama. Sehingga, kerja sama bermanfaat bagi Pemprov DKI Jakarta maupun investor.

Sebab, skema kerja sama harus mempertimbangkan kebutuhan investor untuk mendapatkan kepastian dalam menjalankan investasi. Khususnya ketika membutuhkan modal besar untuk pembangunan.

“Nah itulah regulasi ini yang kita susun bersama sehingga win-win,” ucap Wibi.

Di sisi lain, tambah dia, investasi yang masuk ke Jakarta harus berdampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita juga membutuhkan investasi daripada segi perekonomian yang berdampak pada masyarakat,” ungkap Wibi.

Selain optimalisasi, pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta juga sangat penting. Dinas teknis yang punya aset didukung secara fiskal untuk mengaudit. Termasuk memastikan perlindungan aset.

“Intinya adalah dinas teknis harus diberikan satu kelonggaran fiskal,” tegas Wibi.

Ia mencontohkan, persoalan aset di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berupa tanah sekitar 10.000 meter persegi. Kini, berpotensi hilang karena Pemprov DKI kalah dalam sengketa di pengadilan.

Kejadian tersebut, harap Wibi, menjadi evaluasi agar pengamanan aset daerah berjalan lebih maksimal ke depan.

Pengelolaan aset harus lebih terintegrasi. Seperti, melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) dan JAMC. Dengan begitu, aset di Jakarta bermanfaat besar bagi masyarakat.

“Memiliki sebanyak-banyaknya keuntungan itu untuk masyarakat Jakarta,” pungkas Wibi. (gie/df)