Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD DKI Jakarta membentuk kepengurusan periode 2024-2029 melalui rapat di Lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/8). Anggota DPRD DKI Jakarta Solikhah terpilih sebagai ketua KPP DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dan Ima Mahdiah menjadi pelindung. Kepengurusan baru bakal memperkuat peran legislator perempuan mengawal berbagai persoalan masyarakat. Terutama, isu perempuan, anak, dan keluarga. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Pelindung KPP DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, para legislator perempuan memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh hak. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Pelindung KPP DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. (dok.ddjp) “Yang pasti, kita bisa mengawal segala sesuatu yang terjadi di masyarakat,” ujar Rany. Selain menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, KPP memperkuat sinergi DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Rany berharap, KPP beriringan dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak. “Agar perempuan bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, serta mendapatkan perlakuan yang layak di masyarakat maupun di dalam keluarganya,” terang Rany. Keberadaan KPP DPRD DKI semakin dikenal masyarakat. Dengan demikian, masyarakat maupun organisasi perempuan bisa bersinergi dengan para legislator perempuan. Rany menegaskan, kepengurusan KPP periode 2024-2029 harus mengutamakan kerja konkret dibandingkan kegiatan yang hanya bersifat seremonial. “Kami lebih menginginkan kerja yang nyata. Tidak usah terlalu banyak seremonial,” tegas Rany. Rany menambahkan, KPP akan menggelar pengukuhan secara sederhana. Tanpa menambah kebutuhan anggaran untuk kegiatan seremonial. Satu opsi yang dipertimbangkan, pengukuhan bersamaan dengan agenda Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Pengukuhan kepengurusan juga akan dipersiapkan menjelang pelaksanaan kongres KPP tingkat nasional. Ketua KPP DPRD DKI Jakarta Solikhah mengungkapkan, kepengurusan baru akan menjalankan program yang tetap berpedoman pada tujuan pembentukan KPP. Ketua KPP DPRD DKI Jakarta Solikhah. (dok.ddjp) Program tersebut akan diarahkan untuk mendorong kesejahteraan perempuan, anak, dan keluarga. Memberikan perhatian terhadap persoalan stunting dan pengentasan kemiskinan. “Bagaimana menuju anak, perempuan, dan keluarga yang sejahtera, itu melingkupi segala aktivitas dan program yang akan kita lakukan,” jelas Solikhah. Setelah pembentukan kepengurusan, KPP DPRD DKI Jakarta akan mengagendakan pengukuhan dalam waktu dekat. Agenda tersebut menjadi sarana memperkenalkan susunan kepengurusan kepada masyarakat serta berbagai organisasi perempuan. (all/df)

Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DPRD DKI Jakarta membentuk kepengurusan periode 2024-2029 melalui rapat di Lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Anggota DPRD DKI Jakarta Solikhah terpilih sebagai ketua KPP DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dan Ima Mahdiah menjadi pelindung.

Kepengurusan baru bakal memperkuat peran legislator perempuan mengawal berbagai persoalan masyarakat. Terutama, isu perempuan, anak, dan keluarga.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Pelindung KPP DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, para legislator perempuan memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh hak.

“Yang pasti, kita bisa mengawal segala sesuatu yang terjadi di masyarakat,” ujar Rany.

Selain menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, KPP memperkuat sinergi DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Rany berharap, KPP beriringan dengan berbagai komunitas dan organisasi perempuan dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak.

“Agar perempuan bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, serta mendapatkan perlakuan yang layak di masyarakat maupun di dalam keluarganya,” terang Rany.

Keberadaan KPP DPRD DKI semakin dikenal masyarakat. Dengan demikian, masyarakat maupun organisasi perempuan bisa bersinergi dengan para legislator perempuan.

Rany menegaskan, kepengurusan KPP periode 2024-2029 harus mengutamakan kerja konkret dibandingkan kegiatan yang hanya bersifat seremonial.

“Kami lebih menginginkan kerja yang nyata. Tidak usah terlalu banyak seremonial,” tegas Rany.

Rany menambahkan, KPP akan menggelar pengukuhan secara sederhana. Tanpa menambah kebutuhan anggaran untuk kegiatan seremonial.

Satu opsi yang dipertimbangkan, pengukuhan bersamaan dengan agenda Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Pengukuhan kepengurusan juga akan dipersiapkan menjelang pelaksanaan kongres KPP tingkat nasional.

Ketua KPP DPRD DKI Jakarta Solikhah mengungkapkan, kepengurusan baru akan menjalankan program yang tetap berpedoman pada tujuan pembentukan KPP.

Program tersebut akan diarahkan untuk mendorong kesejahteraan perempuan, anak, dan keluarga. Memberikan perhatian terhadap persoalan stunting dan pengentasan kemiskinan.

“Bagaimana menuju anak, perempuan, dan keluarga yang sejahtera, itu melingkupi segala aktivitas dan program yang akan kita lakukan,” jelas Solikhah.

Setelah pembentukan kepengurusan, KPP DPRD DKI Jakarta akan mengagendakan pengukuhan dalam waktu dekat. Agenda tersebut menjadi sarana memperkenalkan susunan kepengurusan kepada masyarakat serta berbagai organisasi perempuan. (all/df)